Presiden Jokowi Tunda Tarif Baru TNK di Mabar

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Presiden Jokowi Tunda Tarif Baru Taman Nasional Komodo (TNK) di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Setelah jadi polemik panjang, akhirnya Pemerintah Provinsi NTT menunda penerapan kenaikan tarif masuk ke Pulau Padar dan Pulau Komodo sebesar Rp3.750.000 per wisatawan selama setahun.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat memastikan akan melakukan sosialisasi terkait peningkatan tarif masuk Taman Nasional Komodo, (TNK) di Kabupaten Manggarai Barat, agar masyarakat bisa mengetahui hal ini.

Gubernur Viktor berjanji akan melakukan persiapan-persiapan menyongsong pemberlakuan secara resmi tarif masuk TN Komodo pada 1 Januari 2023 mendatang. Kenaikan harga tarif masuk TNK akan diberlakukan sejak 1 Januari 2023, seperti yang sudah ditetapkan.

"Kita siapkan lagi supaya jangan lagi orang bingung, tahun depan 1 Januari semua akan berlaku seperti itu," ujarnya, kepada Pos Kupang di Kefamenanu, Kabupaten TTU, Senin (8/8).

Gubernur Viktor menambahkan, nantinya TNK tidak dikelola oleh Pemerintah (Provinsi NTT), melainkan dikelola oleh BUMD Provinsi NTT. "Ini bukan pemerintah (Provinsi NTT), tapi BUMD," tutup Viktor.

Sebelumnya, kebijakan penundaan kenaikan tiket masuk TNK itu telah disampaikan secara resmi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepala dan Ekonomi Kreatif NTT Zeth Zony Libing dalam jumpa pers di Kupang, Senin (8/8) pagi. Penundaan itu berlaku hingga akhir tahun 2022 dan akan tarif baru TNK akan diberlakukan secara resmi awal tahun 2023.

Menurut Libing, penundaan penerapan tarif masuk tersebut atas arahan dari Presiden RI dan juga arahan teknis dari Gubernur NTT.

"Atas arahan presiden dan arahan teknis bapak gubernur, kemudian pemerintah mendengar masukan dari tokoh masyarakat. Pemerintah juga sangat memperhatikan masukan dari gereja, uskup dan pendeta," saat dikonfirmasi Senin (8/8) melalui sambungan telepon.

Masukan lain juga berasal dari berbagai tokoh masyarakat lainnya. Pemprov NTT juga akan memberikan dispensasi tarif lama hingga Desember 2022 atau berlaku selama 5 bulan. Sedangkan untuk tarif baru, kata dia akan diberlakukan oleh pemerintah pada Januari 2023.

Kedepan, menurut dia dengan batas waktu 5 bulan tersebut pemerintah akan melaksanakan sosialisasi dan dialog dengan berbagai komponen masyarakat di Labuan Bajo.

"Mendengar masukan-masukan itu, lalu pemerintah mengambil kebijakan soal dispenssasi ini dan 1 Januari 2023 baru menerapkan tarif baru secara optimal. Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan tarif Rp 3.750.000 ke Taman Nasional Komodo hingga Januari 2023," katanya.

Lebih lanjut dikatakan LIbing, Karena itu arahan bapa Presiden bahwa kami harus tetap melakukan sosialisasi dan dialog dengan berbagai kalangan. Yang kedua, bapak presiden juga mengarahkan sekaligus juga petunjuk teknis dari bapak gubernur yaitu bahwa pemerintah memberikan dispensasi rentang kebijakan itu sampai akhir Desember 2022. Artinya kebijakan tentang kontribusi 3,75 itu per orang itu akan dijalankan secara optimal di tanggal 1 Januari 2023," jelasnya.

Menurut Sony, ada dua visi yang diusung Pemerintah dalam kebijakan menaikkan tarif itu. Visi dimaksud tentang melakukan konservasi untuk menjaga kelestarian komodo dan ekosistemnya kini dan kedepan. Dan visi berikutnya yakni menjaga sustainable tourism atau pembangunan pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan dua visi besar itu maka pemerintah mengambil kebijakan soal kontribusi bagi wisatawan.