Berita NTT Hari Ini

Komitmen PLN Pada Penggunaan Energi Terbarukan, Pengadaan Lahan PLTP Mataloko 20 MW Dimulai

Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan proses pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/HO-PT PLN (PERSERO)
POSE BERSAMA - Jajaran PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara pose bersama. PT PLN memulai proses pengembangan program energi baru terbarukan (EBT) bersumber dari panas bumi yang berlokasi di kabupaten Ngada 

POS-KUPANG.COM, MATARAM- PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara memulai proses pengembangan program energi baru terbarukan (EBT) bersumber dari Panas Bumi yang berlokasi di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan proses pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP Mataloko yang berkapasitas 20 MW.

Secara keseluruhan kebutuhan lahan pembangunan pembangkit listrik seluas 20,6 Ha tersebut terbagi menjadi 4 area lokasi wellpad dan 1 area lokasi laydown termasuk access road.

Untuk melaksanakan proses pengadaan lahan tersebut, PLN UIP Nusa Tenggara sudah mengantongi izin prinsip pembangunan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, surat penetapan lokasi pembangunan dan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Ngada pada tahun 2021 silam.

Menurut Wahidin selaku General Manager PLN UIP Nusa Tenggara mengatakan proses pengadaan lahan untuk pembangunan PLTP Mataloko mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum beserta segenap peraturan pelaksanaannya yang terkait.

Baca juga: Bukti Negara Hadir, Semester 1 Tahun 2022, PLN Listriki 33 Desa dan 12 Dusun Terpencil di NTT

“Setelah melewati proses survey, inventarisasi, identifikasi kepemilikan lahan awal dan prosedur lainnya oleh tim persiapan, 4 Agustus 2022 kemarin kami telah melaksanakan ekspose rencana pengadaan lahan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTT yang nantinya bertindak sebagai tim pelaksana pengadaan lahan sesuai amanah undang – undang,” tutur Wahidin.

PLTP Mataloko merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan PLN selaku instansi yang memerlukan lahan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan diwajibkan mengikuti ketetapan yang merujuk pada undang – undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Melalui skema dan payung hukum yang jelas, serta transparansi tiap tahapan, Wahidin optimis proses persiapan dan prakonstruksi pembangunan PLTP Mataloko bisa berjalan sesuai rencana dan proses konstruksi infrastruktur pembangkit dapat dimulai pada awal tahun 2023 nanti.

“proses ini merupakan proses yang memerlukan perhatian, penuh kehati – hatian, dan untuk itu, segala bentuk tahapan yang berlangsung sejauh ini kami dibantu dan diawasi secara intensif oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur demi memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berada pada koridor hukum yang ditetapkan” sambung Wahidin.

Menyadari pentingnya merealisasikan komitmen peningkatan peran EBT pada bauran energi nasional pada tahun 2025 dan net zero emissions pada 2060, General Manager UIP Nusa Tenggara tersebut mengakui pentingnya kolaborasi dan sinergi dengan segenap pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, dinas – dinas terkait, dan jajaran penegak hukum pada tatanan implementasi program.

Baca juga: Gandeng BASARNAS Kupang PLN Gelar Simulasi Penyelamatan Tower SUTT, Begini Simulasinya

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved