Pemerhati Pariwisata Dorong Penyelesaian Taman Nasional Komodo Labuan Bajo

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Konsep PDKT menjadi solusi untuk membendung dampak ikutan dari kenaikan tarif masuk sebesar Rp 3, 75 juta ke Taman Nasional Komodo (TNK) di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).

Konsep ini ditawarkan oleh Pemerhati pariwisata dari Indonesia Tourism Strategist, Taufan Rahmadi. Taufan mengatakan, PDKT dimaksud kepanjangan dari Policy, Destinasi, Kolaborasi dan Target.

Policy, artinya mesti dilakukan penundaan dan mengkaji ulang kebijakan terkait kenaikan tiket. Dengan kondisi itu, untuk sementara waktu diberlakukan masa transisi guna memperkuat sosialisasi dan penguatan edukasi melalui program – program Community Based Tourism di setiap lapisan masyarakat di Labuhan Bajo.

Poin berikutnya, Destinasi yakni upaya pembenahan fasilitas di destinasi mulai dari atraksi, akses, amenitas, activity, ambience, attitude dan akselerasi. Tujuannya untuk memberikan aturan dan SOP yang jelas dan menjadi win–win solution bagi semua pihak

"Contohnya, berwisata di Labuan Bajo destinasinya tidak hanya terbatas pada area TN Komodo saja. Tapi banyak atraksi lain yang tidak kalah menariknya dengan harga yang terjangkau sesuai pilihan kantong wisatawan," tambahnya.

Selanjutnya Kolaborasi, artinya, stakeholder pariwisata seluruhnya diikutsertakan di dalam proses penyusunan kebijakan terkait pariwisata di Labuan Bajo. Ia menyarankan untuk maksimalkan peran DMO setempat, sehingga mengurangi potensi polemik yang terjadi dilapangan.

Kemudian Target, dimana pengembangannya harus mampu menjaga kelestarian, keberlanjutan dan kesejahteraan bagi ekosistemnya bukan hanya satu pihak saja.

"Hal ini penting untuk dirumuskan bersama agar setiap stakeholder sama-sama mengerti apa yang menjadi hak dan tanggung jawabnya secara berimbang. Tidak hanya beban itu ditumpukan kepada wisatawan saja. Sehingga akan muncul aktifitas berwisata yang bertanggung jawab," kata Taufan menjelaskan.

Taufan mengatakan, kebijakan menaikkan tarif sebesar Rp 3,75 juta di TNK berbuntut panjang. Ribuan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) terancam kehilangan pekerjaan.

Selama ini para pelaku usaha kecil itu menggantungkan nasibnya pada usaha di sektor wisata sebagai sumber pendapatan. Kini, deretan ancaman menghantui pergerakan ekonomi dari pelaku wisata, saat titik balik pasca pandemi covid-19.

Menurutnya, data yang dirilis Disparekrafbud Kabupaten Mabar, jumlah tenaga kerja yang berasal dari industri pariwisata sebanyak 4.412 orang pada tahun 2019 sewaktu awal pandemi berlangsung.

"Dan saat ini disaat trend pandemi yang menurun dan kunjungan wisatawan mulai meningkat ke Labuan Bajo ribuan tenaga kerja ini harus kembali dihadapkan pada ancaman kehilangan pekerjaan. Imbas polemik kebijakan kenaikan tiket masuk 3,75 Juta tersebut," kata Taufan, Selasa (2/8).

Kebijakan ini seakan mematikan semangat pelaku usaha untuk bangkit kembali setelah dua tahun diterpa pandemi. Selain berdampak ke hilangnya lapangan kerja, citra destinasi di Labuan Bajo juga ikut terancam.
Menurut Taufan, citra destinasi itu berkaitan dengan hal dirasakan wisatawan selama berwisata.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menghadirkan citra destinasi yang positif bukan negative seperti terjadinya polemik kebijakan tiket. Ujungnya ada aksi mogok sebulan oleh para pelaku pariwisata di Labuan Bajo.

"Terlebih saat ini Indonesia menjadi tuan rumah dari perhelatan G20 dan event-event internasional lainnya," sebut Taufan.