KKB Papua
Punya 6 Batalyon, KKB Papua Kodap Odiyai Dogiyai Tantang Perang TNI Polri
TPNPB-OPM atau Kelompok Kriminalitas Bersenjata ( KKB Papua ) menolak pemberlakukan Otonomi khusus ( Otsus ) dan Daerah Otonomi Baru ( DOB ).
Penulis: Alfons Nedabang | Editor: Alfons Nedabang
POS-KUPANG.COM - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka ( TPNPB-OPM ) atau Kelompok Kriminalitas Bersenjata ( KKB Papua ) menolak pemberlakukan Otonomi khusus ( Otsus ) dan Daerah Otonomi Baru ( DOB ).
Penolakan datang dari TPNPB-OPM Kodap XI Odiyai Dogiyai dan Kodap XXXI Noukai Deiyai disampaikan melalui video berisi pernyataan sikap.
Video berdurasi 33 detik berisi pernyataan sikap Kodap XI Odiyai Dogiyai diunggah akun Twiter @GooKoteka pada 7 Juli 2022.
Sedangkan video Kodap XXXI Noukai Deiyai diposting akun @KejoraMerdeka pada 8 Juli 2022. KejoraMerdeka me-retweeted status @BungHergix.
"Kami dengan tegas menyatakan menolak segala bentuk tawaran Jakarta untuk Papua," kata Panglima Kodap XI Odiyai Dogiyai Yonatan Pigai.
"Kami bangsa Papua tidak minta Otsus dan DOB. Tapi kami minta hanya satu, yaitu Papua merdeka," tegasnya.
Baca juga: KKB Papua Eksekusi Mata-mata di Tanah Lapang, Sempat Adu Mulut dengan Pastor
Pada akhir pernyataan sikap, mereka meneriakan yel-yel, dipandu Yonatan Pigai.
"Papua.....," sebut Yonatan Pigai.
"Merdeka...," teriak prajuritnya sembari mengepalkan jari tangan.
Yel-yel tersebut dibuat sebanyak tiga kali.
Saat menyampaikan pernyataan sikap, Yonatan Pigai bersama prajuritnya berdiri membentuk formasi garis lurus.
Mereka mengenaikan celana dan baju loreng, mirip tentara. Beberapa orang prajurit mengibarkan bendera Bintang Kejora.
Penyampaikan pernyataan sikap seusai upaya peringatan HUT ke-51 Proklamasi di Markas Kodap XI Odiyai Dogiyai, Jumat 1 Juli 2022.
"Sikap saya sebagai panglima tertinggi di Kodap XI Odiyai Dogiyai dengan tegas menolak segala bentuk tawaran dari Jakarta untuk Papua seperti Otonomi khusus dan pemekaran Daerah Otonom Baru," tandasnya.
Yonatan Pigai mengancam Jakarta dan pejabat pemerintah di Papua yang mendukung Otonomi khusus dan Daerah Otonomi Baru.
