Berita Papua
Pemerintah Buka Pendaftaran 2.000 ASN untuk Provinsi Papua Selatan
Pemerintah telah membuka pendaftaran 2.000 Aparatur Sipil Negara ( ASN) untuk ditempatkan di Provinsi Papua Selatan.
lihat foto
POS-KUPANG.COM, JAYAPURA - Pemerintah telah membuka pendaftaran 2.000 Aparatur Sipil Negara ( ASN) untuk ditempatkan di Provinsi Papua Selatan.
Hal itu disampaikan Ketua Tim pemekaran Provinsi Papua Selatan ( PPS) Thomas Eppe Safanpo, sebagaimana dilansir Kompas.id, Rabu 6 Juli 2022.
Beribu kota Merauke, Provinsi Papua Selatan merupakan satu dari tiga provinsi baru pemekaran Provinsi Papua yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Dua provinsi pemekaran lainnya adalah Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Nabire dan Provinsi Papua Pegunungan dengan ibu kota Wamena.
Sejauh ini belum ada informasi mengenai pendaftaran ASN untuk Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.
Upaya pemekaran Provinsi Papua Selatan telah disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat dan politisi sejak tahun 2002.
Ada empat kabupaten yang berada dalam wilayah Papua Selatan, yakni Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Asmat.
”Kami telah memetakan total kebutuhan aparatur sipil negara di Pemprov Papua Selatan sebanyak 2.000 orang. Setiap kabupaten harus menyediakan 500 pegawai untuk direlokasi ke Pemprov Papua Selatan,” kata Thomas.
Selesai sebelum Desember
Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua tengah menyiapkan strategi penyediaan aparatur sipil negara di tiga provinsi baru, yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.
Baca juga: Pemerintah Sementara Papua Gelar Rapat, Ada Benny Wenda dan Senator Spanyol Gorka Elejabarrieta
Diharapkan proses seleksi pejabat dan distribusi pegawai ke tiga provinsi ini telah terselesaikan sebelum bulan Desember mendatang.
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Papua Muhammad Musaad saat dihubungi dari Jayapura, Rabu 6 Juli 2022, mengatakan, pihaknya terus bertemu dengan pemerintah pusat untuk membahas penyediaan sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan di tiga provinsi yang baru ditetapkan oleh DPR.
Pertemuan ini bertujuan untuk menentukan distribusi pegawai yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah.
Ia memaparkan, terdapat sejumlah strategi untuk penempatan SDM di tiga provinsi yang baru seperti pemanfaatan tenaga honorer yang kini bekerja di Pemprov Papua.
