Berita Nasional

Mendagri Janji Tak Lagi Tunjuk Anggota TNI/Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berjanji tidak akan lagi menunjuk perwira TNI-Polri aktif menjadi Pj kepala daerah.

Editor: Alfons Nedabang
TRIBUNNEWS.COM
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 

Mendagri Janji Tak Lagi Tunjuk Anggota TNI/Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berjanji tidak akan lagi menunjuk perwira TNI-Polri aktif menjadi penjabat (Pj) kepala daerah.

Tito mengatakan pihaknya ke depan akan mengutamakan penunjukkan Pj kepala daerah dari kalangan sipil.

Mantan Kapolri itu sebelumnya dikritik oleh berbagai kalangan lantaran menunjuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin, menjadi Pj Bupati Seram Bagian Barat, Maluku.

Penunjukan itu memunculkan pro kontra, lantaran Andi merupakan prajurit TNI aktif. Tito mengatakan pemerintah telah menyerap aspirasi dari masyarakat itu.

"Dari hasil diskusi itu ya, kita juga menangkap aspirasi dari civil society, kita paham, kita utamakan yang sipil, dan kemungkinan besar kita tidak akan melanjutkan dari TNI dan Polri aktif," kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Baca juga: Pj Kepala Daerah Dievaluasi Setiap 3 Bulan, Firli Ancam Cokok Penjabat yang Korupsi

Tito mengatakan aturan penunjukan Pj dari kalangan sipil ini sudah dibahas bersama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Aturan ini juga akan dicantumkan dalam aturan teknis Kemendagri yang saat ini sedang disusun oleh pihaknya.

"Dari hasil rapat Menkopolhukam keinginannya seperti itu, kita harga civil society. Jadi yang diajukan adalah pejabat sipil," ujar Tito.

Meski demikian kata Tito, dari sisi hukum dan aturan Kemendagri sebenarnya sudah melakukan konsultasi ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, tidak ada masalah jika pejabat TNI aktif diangkat menjadi Pj kepala daerah.

"Prinsipnya sepanjang dia pejabat tinggi pratama baik TNI-Polri itu ada pengecualian. Itu jangan dibaca satu pasal itu yang harus mengundurkan diri ayat 1 UU 34 tahun 2004 tentang TNI," jelas Tito.

"Ada ayat duanya, pengecualian di rumpun 10 jabatan saya masih ingat, sepanjang dia menjabat madya atau pratama di 10 ,itu secara hukum boleh untuk menjadi kepala daerah," lanjut dia.

Baca juga: Marah Pejabat Negara dan Kepala Daerah Beli Barang Impor, Jokowi: Jangan Tepuk Tangan!

Ia juga memberikan penjelasan mengapa pemerintah mengangkat Brigjen TNI Andi menjadi Pj Bupati Seram Bagian Barat. Menurutnya, karena ada konflik serius dan tidak bisa ditangani jika Pj berasal dari sipil.

"Memang Seram kemarin itu memang kurang dipahami, Seram Bagian Barat itu problemnya ada potensi konflik batas desa. Itu sempat hampir meledak di Desa Loki, di sebelahnya Maluku Tengah di Pulau Haruku sudah meledak ada meninggal, ratusan rumah terbakar," jelas Tito.

"Akar permasalahannya administrasi pemerintahan yaitu batas desa artinya kewenangan bupati bukan masalah kriminal tapi batas wilayah batas desa," lanjut dia.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved