Berita NTT Hari Ini

Akademisi Fisip Undana Kupang: Politik Akomodatif

Jokowi tidak layak ktia sebut sebagai aktor demokrasi. Meskipun indikator demokrasi pada konteks tertentu harus kita baca ulang.

Editor: Rosalina Woso
ISTIMEWA
Lasarus Jehamat 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kalau membaca pengangkatan menteri tadi, presiden Jokowi memang lebih suka politik akomodatif. Menteri-menteri tadi itu kental dengan gambaran Jokowi mau mengakomodasi partai-partai pendukung pemerintah yang selama ini belum diakomodasi.

PAN dan PSI misalnya. Artinya kita tidak menganggap remeh kapasitas mereka beberapa menteri itu. Tapi kalau melihat gambaran akhir periode ini memang, Jokowi ingin selesai dengan aman, nyaman dan tidak ada sakit hati dari partai pendukung.

Keunggulan dari ini, memang pemerintahan menjadi aman dan lancar. Dari sisi gaining dengan DPR, dia aman. Tidak ada hambatan disitu. Tapi menjadi masalah ketika kita beurusan dengan kualitas para menteri. Ini soal besar.

Baca juga: Update Covid-19 Mabar: Kabar Gembira, Tidak Ada Kasus Positif

Artinya, sisi lain Jokowi juga sedang menelan ludahnya sendiri. Dulu sejak awal Jokowi menekankan agar pengangkatan pembantunya dengan kualitas,  kompten, punya kapabilitas. Dengan standar kualifikasi yang mumpuni.

Tapi ketika dia berhadapan dengan realitas dukungan partai, maka dia agak sulit dengan Jokowi. Ini perkara dilematis yang sedang dihadapi Jokowi.

Saya terus terang membaca bahwa Jokowi itu master mind politik yang luar biasa hebat. Silahkan cari elit politik yang selama ini atau sekarang sedang berkuasa, saya kira tidak sehebat pak Jokowi. Dari lawannya, dia bisa gandeng jadi teman dan sahabatnya itu.

Pendekatan dia ini kan soft, karakternya memang tidak mau huck. Tetapi, ada gambaran 'tirani politik'. Artinya, nyaris semua partai politik itu diambil oleh Jokowi . Sisa dua kan diluar ini, Demokrat dan PKS. Yang lain sudah masuk semua.

Baca juga: Pria di Sikka Dibacok Hingga Terjun ke Jurang

Dari aspek demokrasi, Jokowi tidak layak ktia sebut sebagai aktor demokrasi. Meskipun indikator demokrasi pada konteks tertentu harus kita baca ulang.

Harus diakui penerimaan Jokowi di masyarakat sangat tinggi. Demokrasi di Indonesia perlu diperiksa ulang. Artinya, tidak ada lagi penyeimbang atau check balance tidak ada lagi.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved