Sebelum Dicopot Jokowi dari Menteri ATR/BPN, Sofyan Ajak Staf Makan Mi Aceh

Sebelum Dicopot dari Menteri ATR/BPN, Sofyan Ajak Staf Makan Mi Aceh

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Sofyan Djalil mengajak jajaran staf dan pejabat eselon I di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) santap siang sebelum dirinya dicopot sebagai Menteri ATR/BPN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam momen santap siang bersama itu, mereka menikmati menu mi aceh.

“Makan siang aja. Karena Pak Sofyan Djalil ini orang Aceh, kita makan Mi Aceh. Saya juga ikut makan,” kata staf khusus Sofyan Djalil, Teuku Taufiqulhadi kepada wartawan, Rabu (15/6).

Sofyan kemarin dicopot dari jabatan Menteri ATR/BPN oleh Presiden Jokowi. Posisinya digantikan oleh mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Taufiq menceritakan kegiatan makan siang bersama itu juga obrolam ringan. Dalam obrolan itu Sofyan berpesan kepada jajarannya.

“Pesannya menurut beliau, Pak Hadi (Tjahjanto) ini kan orang yang sangat berjasa. Kenapa sangat penting, karena beliau ini orang di balik bagaimana mengamankan Pak Jokowi,” kata Taufiq.

Baca juga: BREAKING NEWS - Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan, Hadi Tjahjanto Menteri ATR/BPN

Taufiq menambahkan Hadi juga orang yang cocok menggantikan Sofyan karena banyak terlibat di pemerintahan, seperti masalah Covid-19.

Selain itu, Hadi dinilai kompeten memahami permasalahan, sehingga dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/Kepala BPN.

“Jadi dia mengatakan bahwa berikutnya adalah tetap saja dipertahankan dan pasti Pak Hadi akan mendukungnya. Karena beliau ini adalah orang yng commited terhadap pemerintahan Pak Jokowi untuk menjadi lebih baik,” tuturnya.

Terkait pencopotan Sofyan sebagai menteri, Taufiq menyebut tak ada hal yang luar biasa. Ia mengatakan perombakan reshuffle adalah hal yang lumrah, hak prerogatif presiden dengan mekanisme yang sudah ditetapkan.

“Pergantian itu telah berlangsung sebagaimana mekanisme yang ditetapkan presiden. Jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa di dalam konteks reshufflle tersebut. Sepenuhnya adalah memang di bawah kendali presiden,” kata Taufiq.

Dia pun menyambut baik jika Sofyan digantikan oleh Hadi. Menurut dia, siapapun menterinya pasti akan melanjutkan program yang telah berjalan sebelumnya. Sebab, kata dia, program menteri merupakan program presiden.

Baca juga: Mendag Zulhas Janji Tuntaskan Masalah Minyak Goreng dengan Cepat

“Apa yang dilaksanakan oleh menteri sekarang ini adalah program presiden. Pasti menteri akan melaksanakan program presiden tersebut,” kata dia.

“Menteri adalah mencari upaya menjadi lebih mudah melaksanakan semua program tersebut,” ujarnya menambahkan.

Saat disinggung pencopotan Sofyan itu karena diduga gagal mengatasi kasus mafia tanah, Taufiq membantahnya. "Saya rasa tidak ada hubungannya. Saya rasa tidak,” kata Taufiq.

“Justru mafia tanah sekarang ini adalah yang sangat masif diperangi. Sebelumnya tidak ada,” lanjut dia.

Dia menjelaskan, justru tim untuk menumpas mafia tanah dibentuk selama periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemudian setelah itu, sambung dia, perlahan kasis mafia tanah mulai banyak terungkap.

“Mereka sebelumnya tersembunyi tapi seperti ditumpahi air panas ke atas tanah. Mereka kemudian menjadi gelagapan dan kepanasan,” ucapnya.

Dia menambahkan, kasus mafia tanah sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu. Kala itu, sambung Taufiq, Presiden Soeharto berencana memindahkan Ibu Kota ke Jonggol, Jawa Barat.

Seketika harga tanah di sana melonjak karena rencana pemindahan ibu kota ke kawasan itu. Padahal daerah tersebut dahulu hanya hutan belantara.

Baca juga: Momen Special Jokowi Menjamu Ketua Umum Parpol Koalisi Pemerintahan

“Begitu diketahui akan terjadi perpindahan di sana, tiba-tiba tanah itu menjadi meluap harganya tidak karu-karuan lagi. Dari situ kita ketahui bahwa mafia tanah sudah bermain. Jadi mafia tanah itu sudah sejak lama sekali sudah ada,” ucapnya.

Terpisah, Hadi Tjahjanto yang baru dilantik menggantikan Sofyan mengatakan dirinya sudah memiliki target sebagai menteri, yakni menyelesaikan 126 juta sertifikat tanah milik masyarakat.

"Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta. Target yang ingin kita capai 126 juta sertifikat. Oleh sebab itu, target pertama yang akan segera saya realisasikan," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6).

Namun, eks Panglima TNI itu ingin lebih dulu melihat permasalahan di lapangan. "Apakah permasalahannya itu masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan. Tentunya juga berkoordinasi dengan instansi terkait, supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut," kata dia

Lebih lanjut, Hadi menyampaikan bagaimana persoalan sengketa tanah yang juga jadi atensi Presiden Jokowi. "Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau satuan lain dengan milik rakyat. Ini yg akan kita selesaikan," kata dia.

Kemudian, Hadi juga menyinggung soal lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang juga jadi fokusnya.

"Insyaallah dengan sinergi nantinya saya akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal ini dalam mensukseskan tiga masalah tersebut, insyaallah dalam waktu dekat akan kita sampaikan target berapa hari itu akan terselesaikan," ucapnya. (tribun network/fal/den/dod)