Pegiat HAM Muda di NTT Klaim Setiap Orang Berhak untuk Berekspresi

BELASAN pemuda pemudi yang tergabung dalam empat grup, pesona, pantang, equal dan setara, bersemangat mengikuti berbagai kompetisi

Belasan
Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) muda di NTT mengikuti training di Hotel Sotis Kupang, Kamis (9/6) 

Karena akhirnya tidak ada lagi minoritas dan mayoritas yang dilihat pemerintah. Untuk itu perlu ada sinergis antara pemeirntah, LSM, komunitas, akademisi.

Joy dari grup equal mengatakan, kelompok minoritas butuh kehidupan tanpa stigma dan diskriminasi dan Negara dapat menjalankan kewajibannya dalam menjaga, melindungi, menghargai hak asasi manusia setiap warga negara tanpa terkecuali.

Namun kenyataan, saat ini belum tercapai karena masih banyak stigma dan diskriminasi yang terjadi bahkan hal itu juga sering dilakukan oleh Negara.

Langkah yang harus dibuat adalah advokasi agar terjadi perubahan yang ideal dan setara.

Suasana Training Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) muda di NTT, Kamis (9/6) di Hotel Sotis Kupang
Suasana Training Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) muda di NTT, Kamis (9/6) di Hotel Sotis Kupang (POS-KUPANG.COM/NOVEMY LEO)

"Yang kita libatkan untuk perubahan itu adalah jaringan baik isntansi pemerintah, komuitas, tokoh agama dan lainnya," kata Jho.

Ema Lakapu dari Grup Pesona melihat kebutuhan kelompok perwakub atau persatuan waria kupang. Perwakub menginginkan adanya pengakuan dari masyarakat tentang keberadaan mereka dalam lingkungan masyarakat.

"Karena di beberapa tempat, mereka masih tidak dianggap bahkan masih mendapatkan perlakuan diskriminasi, kurangnya lapangan kerja bagi teman waria, padahal pekerjaan adalah hal penting untuk mereka," kata Ema.

Suasana Training Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) muda di NTT, Kamis (9/6) di Hotel Sotis Kupang
Suasana Training Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) muda di NTT, Kamis (9/6) di Hotel Sotis Kupang (POS-KUPANG.COM/NOVEMY LEO)

Karena itu langkah yang harus dilakukan yakni memberikan pemahaman dan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya hidup toleran dan pemeirntah pun wajib menyediakan lapangan kerja untuk perwakup.

"Untuk itu, semua pihak yakni pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama untuk bisa mewujudkan kebutuhan perwakub dimaksud," kata Ema. (novemy Leo)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved