Pelantikan Penjabat Bupati Flotim dan Lembata, Ini Komentar Pengamat Politik Jimmy Nami 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM,KUPANG --  Pengamat Politik dari FISIP Undana, Yohanes Jimmy Nami menegaskan bahwa pelantikan Penjabat Bupati Flores Timur dan Lembata  dilaksanakan atas amanat UU untuk mengantisipasi kekosongan pemerintahan di daerah.

Kondisi ini untuk menjamin tidak terjadinya kekosongan pemerintahan di dua daerah ini.

Menurut Jimmy yang dimintai komentarnya di Kupang,  Minggu 22 Mei 2022 menuturkan,  adanya penjabat bupati itu tentu diatur dalam UU dan untuk menjamin kepastian terhadap kualitas pelayanan publik.

"Terlaksananya pemerintahan di daerah butuh percepatan dgn kendali terhadap akselerasi pembangunan," katanya.

Baca juga: Anton Gege  Hadjon Bangga Telah Selesaikan Masa Tugas di Flotim

Dijelaskan Jimmy, pada point ini yang diharapkan bukan penjabat  bupati yang sekedar memenuhi amanat normatif administratif tapi yang dibutuhkan pejabat bupati yang memiliki kualitas leadership punya kemampuan mengorganisir aparatur di daerah, paham pengelolaan APBD, paham persoalan daerah serta alternatif kebijakan yang tepat bagi kebutuhan daerah. 

Dikatakannya, selain itu, mampu menerjemahkan agenda-agenda pemerintahan diatasnya  seperti agenda pemda provinsi dan agenda pem. nasional yang berhubungan lgsg dgn kebijakan di daerah tersebut. 

Ini Perlu aksentuasi tersendiri mengingat masa jabatan penjabat bupati yang cukup lama sampai dengan 2024.

Jadi perlu juga dievaluasi kinerjanya dalam 1 tahunan, apakah masih layak untuk diperpanjang atau bisa diganti dengan pejabat yang lain jika dianggap gagal mengendalikan agenda-agenda yang ada di daerah. 

Baca juga: Gubernur Viktor Laiskodat Lantik Doris dan Marsianus jadi Penjabat Bupati

Birokrasi menjadi mesin utama pemerintahan di daerah, menjadi aspek ini juga menjadi titik sasar terhadap proses pembenahan organisasi pemerintahan.

Penjabat Bupati bisa saja mengambil kebijakan strategis bagi jalannya manajemen birokrasi, misalkan mengisi jabatan eselon 2 atau restrukturisasi birokrasi, sepanjang itu menjadi kebutuhan urgen dan dengan melalui konsultasi dengan Depdagri atau KASN.

Sebagai masyarakat kita berharap penjabat Bupati yang telah dilantik bisa bekerja keras, amanah terhadap kepercayaan yang diberikan, bisa membangun kerjasama dengan berbagai elemen yang ada di daerah tersebut.(*)