Bertemu Jokowi di Bogor, Bupati Jayapura Sebut DOB Papua Aspirasi Murni

Bertemu Jokowi di Bogor, Bupati Jayapura Sebut DOB Papua Aspirasi Murni

POS-KUPANG.COM, BOGOR - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menerima kunjungan sejumlah perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 20 Mei 2022.

Rombongan yang berjumlah tujuh orang dipimpin oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, mereka berdialog dengan Jokowi mengenai aspirasi pemekaran daerah atau Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. 

Namun, Ketua MRP Timotius Murib menyesalkan pertemuan ini. Menurut dia, kehadiran sejumlah orang tersebut bukan atas izin dan sepengetahuan pimpinan MRP.

Ia juga menegaskan bahwa Istana maupun Jokowi tidak pernah mengundang MRP untuk melakukan pertemuan hari ini.

"Iya, tidak ada undangan resmi," kata Timotius kepada Kompas.com. "Mereka benar-benar diam-diam tanpa melalui mekanisme lembaga," imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa pertemuan hari ini tidak mewakili lembaga yang menjadi representasi orang asli Papua (OAP) itu.

Menurut diia, surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas tidak pernah diterbitkan.

“Mungkin mereka mewakili kalangan mereka sendiri," ujarnya.

Terpisah, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi yang membahas soal daerah otonomi baru (DOB) Papua itu.

"Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, atas permintaan kami untuk audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden untuk mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan di dalamnya adalah daerah otonomi baru, khusus untuk di Provinsi Papua, ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah," kata Mathius dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden.

Ia mengeklaim bahwa rencana pembentukan DOB merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah lama diperjuangan. Papua Selatan misalnya, disebutnya telah diperjuangkan selama 20 tahun.

"Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago," imbuhnya

Uji materi UU Otsus

Timotius mengatakan, saat ini tiga pimpinan MRPT tengah mengajukan uji materiil terhadap revisi kedua UU Otsus ke Mahkamah Konstitusi. Proses persidangan pun masih berlangsung.

Selain itu, pimpinan MRP beberapa waktu lalu juga telah bertemu dengan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri serta pimpinan partai politik, untuk menyampaikan aspirasi penolakan revisi kedua UU Otsus dan pemekaran wilayah.

Menurut Timotius, persetujuan anggotanya terhadap kebijakan politik Jakarta hari ini tidak sah dan bukan merupakan sikap resmi MRP.

"MRP sangat sesalkan pihak Istana yang memanfaatkan kebaikan Jokowi untuk kepentingan kelompok," kata Timotius.

"Kami sudah minta Jokowi bahwa untuk mengundang MRP itu harus pimpinan, bukan anggota, kecuali anggota itu mendapatkan mandat dari pimpinan," tegasnya.

Demo di beberapa tempat

Sebelumnya, ribuan masyarakat Papua di berbagai kota di Indonesia menggelar aksi demo serentak pada Selasa 10 Mei 2022, menyuarakan penolakan mereka terhadap wacana pemekaran dan otonomi khusus. Aksi tersebut dikoordinir oleh Petisi Rakyat Papua (PRP).

Puluhan mahasiswa Papua di Yogyakarta menggelar aksi demo, pada Selasa 10 Mei pagi, di depan Gedung DPRD Yogyakarta yang terletak di kawasan turis Malioboro.

Aparat keamanan membiarkan mereka masuk ke kawasan tersebut, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai kawasan terlarang untuk pelaksanaan aksi demonstrasi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Aksi tersebut merupakan bagian dari demonstrasi serentak mahasiswa Papua di berbagai kota di Jawa, Bali dan Sulawesi.

Menurut juru bicara PRP, Jefry Wenda, aksi serupa juga digelar di berbagai kota di Papua, seperti di Jayapura, Manokwari, Sorong, Kaimana, Wamena, Yahukimo, Dogiyai, Mapia, dan Deiyai.

“Kenapa agenda ini sangat penting? Ini tidak terlepas dari sejarah rakyat Papua, di mana rakyat Papua tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” kata Jefry dalam rekaman pernyataan yang disampaikan pada Senin 9 Mei 2022.

Pengambilan keputusan yang dimaksud Jefry adalah rangkaian peristiwa sejak perjanjian New York tahun 1962 hingga pelaksanaan otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada 2001.

Ia menambahkan bahwa luputnya pelibatan rakyat Papua dalam menentukan nasib mereka sendiri juga terjadi dalam proses kontrak antara PT Freeport dan pemerintah pusat pada 1967.

“Artinya, negara telah menunjukkan bahwa Jakarta tidak mengutamakan manusia Papua. Tetapi bagaimana Jakarta ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Papua. Hal ini terbukti dari sejarah panjang rakyat Papua yang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” tambah Jefry.

Pada sisi yang berbeda, kata Jefry, rakyat Papua telah mengusulkan penyelesaian konflik melalui referendum. Namun tuntutan itu tidak pernah didengar oleh pemerintah pusat.

“Rakyat Papua tidak bisa diam membiarkan situasi ini terus terjadi. Rakyat Papua harus bergerak dan menyatakan sikap kepada Jakarta, bahwa produk hukum yang dilahirkan, baik Undang-undang maupun pemekaran, merupakan alat untuk melegitimasi kekuasaan kolonialisme di Papua,” tambahnya.

Kelompok Petisi Rakyat Papua khawatir bahwa pemekaran akan menjadi jalan masuk kekuatan militer yang lebih besar. Menurut data yang mereka himpun, terdapat 76.227 personel militer gabungan TNI/POLRI di Papua sepanjang 2013 hingga 2021. Jumlah tersebut tidak termasuk militer non-organik dan organik yang dikirim pada awal tahun 2022. Personel tersebut tersebar di Komando Daerah Militer (Kodam) Cenderawasih, Kodam Kasuari, Polda Papua dan Polda Papua Barat.

Jika pemekaran dilakukan dengan tiga daerah otonomi baru, otomatis hal tersebut akan menambah jumlah kodam dan kepolisian di wilayah paling timur Indonesia itu.

“Kemudian ditambah Korem, Kodim, Polres dan Polresta, serta jumlah personel organik maupun non-organik akan ditambah berdasarkan kapasitas tiga provinsi baru. Artinya, jumlah personel akan melebihi jumlah orang asli Papua yang hanya dua juta jiwa,” papar Jefry.

Aparat keamanan di Jayapura telah menangkap Jefry Wenda pada Selasa (10/5) sekitar pukul 12.30 WIT. Petisi Rakyat Papua mengonfirmasi adanya penangkapan tersebut. Polisi sendiri akhirnya membubarkan sejumlah aksi demonstrasi di berbagai titik di Papua.

Terkait Agenda di Eropa

Sementara itu, dosen Universitas Cenderawasih Papua, Marinus Yaung, mengingatkan bahwa pemekaran atau terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan konsekuensi disahkannya Undang-undang Otonomi Khusus Papua tahun 2021.

Masyarakat Papua sendiri sudah menyalurkan aspirasi penolakan kepada pemerintah, dan disampaikan langsung oleh DPR Papua kepada pemerintah pusat.

Karena itu, Marinus justru mempertanyakan aksi demonstrasi 10 Mei dengan membawa agenda serupa.

“Lalu untuk demo kali ini muncul lagi agenda yang sama, tetapi menggerakkan para aktivis dan kelompok mahasiswa dengan luar biasa. Terjadi di seluruh kota-kota di Papua, di kota-kota studi di luar Papua, dan juga di luar negeri. Pola seperti ini, yang bisa melakukan hal seperti ini, hanya United Liberation Movement for West Papua,” kata Marinus kepada VOA.

Dugaan Marinus itu didasari oleh rencana penyelenggaraan dengar pendapat publik di Parlemen Uni Eropa pada 12 Mei 2022. Benny Wenda dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan diundang untuk berdiskusi membicarakan isu Papua di Parlemen Uni Eropa.

“Karena itu, demo hari ini akan dijadikan bahan diplomasi oleh ULMWP di Parlemen Uni Eropa. Demo hari ini didukung penuh oleh aktor-aktor yang memiliki agenda referendum di Papua. Mereka hanya memanipulasi publik Papua dengan aksi penolakan DOB,” tegas Marinus.

ULMWP, lanjut Marinus, selama ini membangun narasi bahwa DOB akan menjadi ancaman bagi orang asli Papua. Persepsi ini dibangun untuk membentuk opini publik yang negatif terhadap Indonesia. Jika hanya terkait perbedaan persepsi mengenai pemekaran, kata Marinus, masyarakat Papua tidak perlu menggelar aksi demo besar.

“Ini bukan sekedar perbedaaan persepsi, ini ada agenda tersembunyi, yaitu agenda tanggal 12 Mei di Parlemen Uni Eropa di Belgia,” tegasnya lagi.

Di laman media sosialnya, ULMWP menyatakan Benny Wenda akan turut berbicara dalam diskusi di Parlemen Uni Eropa pada 12 Mei 2022.

Sementara para pembicara lainnya adalah para politisi Eropa yang tergabung dalam International Parliamentarians for West Papua (IPWP). Lembaga tersebut adalah grup politikus lintas partai politik dari berbagai negara, yang mendukung penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat.

Sumber: kompas.com/voaindonesia.com