Ahok Diminta Turun Tangan, MAKI Bersurat ke Komut Agar Nicke Penuhi Panggilan Dewas KPK

POS KUPANG.COM -- Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati belum juga memenuhi panggilan Dewan Pengaas KPK

Komisaris Utama Pertaminba , Basuki Tjahaja Purnama BTP alias Ahok dimintah agar mendorong Nicke Widyawati untuk memenuhi panggilan Dewas KPK

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan disurati perihal Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati yang tidak kooperatif penuhi panggilan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang melibatkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Demikian Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Selasa (26/4/2022).

Baca juga: Pertamina Pastikan Tidak Ada Pembatasan Alokasi Pertalite Untuk SPBU di Sumba Timur 

“MAKI akan berkirim surat kepada Ahok untuk segera memerintahkan Dirut Pertamina hadiri panggilan Dewas KPK," ujar Boyamin.

Boyamin menuturkan, Nicke Widyawati sempat meminta kepada Dewas untuk dilakukan penjadwalan ulang sebagai saksi. Namun, lanjut Boyamin, Nicke tidak hadir memenuhi panggilan Dewas KPK setelah dijadwal ulang.

"Untuk itu, MAKI akan mengirim surat kepada Ahok selaku Komisaris Utama Pertamina untuk memerintahkan Dirut Pertamina segera hadir ke Dewas KPK," kata Boyamin.

"Surat kepada Ahok dimaksudkan agar pemeriksaan dugaan pelanggaran etik oleh LPS (Lili Pintauli Siregar) segera tuntas dan segera disidangkan," tambahnya.

Baca juga: Foto Terbaru Puput Nastiti Devi Ini Bikin Publik Terkejut, Penampilan Istri Ahok BTP Berubah Total

Dalam keterangan terpisah, Dewan Pengawas KPK menyatakan Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati tidak kooperatif untuk memberikan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik Lili Pintauli Siregar.

Padahal, Dewas telah berulang kali mengirimkan surat pemanggilan terhadap petinggi PT Pertamina tersebut.

"Klarifikasi terhadap pihak Pertamina belum tuntas karena Dirut Pertamina tidak kooperatif. Sudah diundang klarifikasi dan dijadwal ulang, tapi tidak hadir," ujar Syamsuddin.

Baca juga: Pengakuan Nicholas Sean Soal Perceraian Ahok dan Veronica Tan, Anak BTP Ungkap Alasan

Dewas KPK: Dirut Pertamina Tidak Kooperatif Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK menyatakan bahwa Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati tidak kooperatif terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Diketahui, Nicke Widyawati sedianya dijadwalkan untuk memberikan klarifikasi kepada Dewas KPK terkait persoalan Lili Pintauli Siregar.

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan telah mengundang Nicke Widyawati untuk memberikan klarifikasi, namun yang bersangkutan tidak hadir.

Baca juga: Harga Pertamax Naik Jadi Rp 12.500, Pertamina TBBM Waingapu Pastikan Stok Aman

"Klarifikasi terhadap pihak Pertamina belum tuntas karena Dirut Pertamina tidak kooperatif. Sudah diundang klarifikasi dan dijadwal ulang tetapi tidak hadir," kata Haris melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa (26/4/2022).

Atas kondisi tersebut, kata Haris, menyebabkan klarifikasi terhadap Lili tertunda karena pengumpulan bahan dan keterangan dari pihak eksternal belum selesai.

Karena itu, Haris berharap Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati bersikap kooperatif agar dapat memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran etik oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

"Dewas berharap kerja sama Dirut Pertamina, bisa bekerja sama dan bersikap kooperatif dalam mengungkap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan ibu LPS (Lili Pintauli Siregar)," ujarnya.

Sebelumnya, Dewas KPK kembali menerima pengaduan mengenai pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Baca juga: Komentar Puput Nastiti Devi Soal Ahok dan Rumah Tangganya, Istri BTP Akui Sempat Satu Hal Ini

Lili Pintauli Siregar dilaporkan atas dugaan menerima fasilitas menonton ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Adapun fasilitas yang diterima itu berupa tiket menonton MotoGP Mandalika pada Grandstand Premium Zona A-Red dan penginapan di Amber Lombok Beach Resort.

Namun, bukan kali ini saja Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewas KPK. Pada 30 Agustus 2021, Dewas KPK menyatakan Lili terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku sehingga dijatuhi sanksi berat.

Baca Juga: Komisi III DPR Berencana Panggil KPK, Konfirmasi Soal Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli

Baca juga: Singgung Pernikahan Ahok dan Veronica Tan, Nicholas Sean Ungkap Alasan Tak Mau Menikah, Trauma?

Saat itu Dewas menyatakan Lili bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi.

Waktu itu, Lili berhubungan langsung dengan pihak yang sedang berperkara di KPK yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Akibatnya, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan atau sebesar Rp1,848 juta pada Lili Pintauli Siregar. *

Artikel lain terkait Ahok

Baca berita lain KLIK di Pos Kupang.com

Sebagian artikel ini sudah tayang di Kompas.Tv berjudul: MAKI Surati Ahok Agar Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati Kooperatif Penuhi Panggilan Dewas KPK