Berita Belu Hari Ini

Anggota DPRD Belu Minta Pemerintah Akomodir Teko Lama

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Belu meminta pemerintah mengakomodir

Penulis: Teni Jenahas | Editor: Ferry Ndoen
POS KUPANG. COM/TENI JENAHAS
Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai masalah tekoda yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Belu, Rabu 20 April 2022. 

Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Teni Jenahas

POS KUPANG. COM, ATAMBUA - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Belu meminta pemerintah mengakomodir tenaga kontrak daerah (Tekoda) lama untuk menjadi tekoda di lingkup pemerintah tahun anggaran 2022. 

Anggota DPRD menyampaikan hal itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) mengenai masalah tekoda yang berlangsung di ruang paripurna, Rabu 20 April 2022.

Solusi ini pertama kali dikemukakan anggota DPRD, Marthen Naibuti. Menurut politisi Gerindra ini, solusi yang bisa diambil untuk menyelesaikan persoalan teko di Satuan Polisi Pamong Praja ini dengan menambah quota sehingga calon tekoda yang belum diakomodir saat ini bisa diakomodir kembali. 

Mengenai anggaran, lanjut Marthen, pemerintah dapat menggunakan anggaran yang belum dipakai dari Januari sampai Maret. Sebab, honor teko di Sat Pol PP direalisasikan sesuai SK pengangkatan yakni April 2022 sehingga ada anggaran yang belum terpakai selama tiga bulan. 

Solusi dari Marthen Naibuti ini didukung oleh anggota DPRD lainnya, diantaranya Cypri Temu. Dalam rapat tersebut, Cypri Temu yang sebelumnya duduk di meja pimpinan mengambil posisi di floor supaya bisa berbicara lebih banyak. 

Cypri Temu mengemukakan, tekoda yang menggelar aksi damai sebanyak dua kali itu sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dinilai tidak adil. Sebagai korban ketidakadilan, mereka lakukan aksi protes sehingga DPRD memberikan solusi yang terbaik. 

Cypri mendukung solusi penambahan quota sehingga calon teko yang belum lolos saat seleksi bisa diakomodir dengan tidak menghilangkan nama-nama teko yang sudah lolos dalam seleksi. 

"Saya minta pemerintah akomodir kembali mereka yang saat ini belum diakomodir dan tidak menghilangkan nama-nama tekoda yang sudah ada", pintanya.

Dalam pembahasan tersebut, sebagian besar anggota DPRD mendukung untuk penambahan quota tekoda sehingga calon tekoda yang pernah mengabdi selama lima tahun sebelumnya diakomodir kembali. 

Untuk diketahui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin Wakil Ketua I, Yohanes Jefry Nahak. Dari pemerintah dihadiri Sekda Belu, Johanes Andes Prihatin, SE, M. Si dan dihadiri oleh pimpinan OPD terkait. 

Pada kesempatan itu, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada Sekda Belu untuk menanggapi usul, saran dan solusi yang diutarakan anggota DPRD Belu

Sekda Belu dalam tanggapannya mengemukakan, pemerintah konsisten menanggapi semua usul saran anggota DPRD. Namun, perlu diperhatikan bahwa quota teko tahun anggaran 2022 sebanyak 1.800-an orang. Bila sesuai usulan dari DPRD untuk menambahkan quota, lanjut Sekda, maka pemerintah akan mempertimbangkan. 

"Itu jawaban kami, mau ke sana atau tidak nanti kami himpun dulu dan sampaikan kepada bupati. Karena pagu tertinggi adalah 1.800-an orang sesuai Perda APBD 2022 sebagai rujukan quota tekoda", terang Sekda. (jen). 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai masalah tekoda yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Belu, Rabu 20 April 2022.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai masalah tekoda yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Belu, Rabu 20 April 2022. (POS KUPANG. COM/TENI JENAHAS)
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved