Pemindahan Ibu Kota Negeri
Pembangunan IKN Baru Dimulai, Komisi V DPR Sudah Beri 5 Catatan ke Pemerintah Soal Lahan di Kaltim
Apa yang terjadi dengan lahan di calon IKN?Pembangunan baru dimulai, Komisi V DPR sudah beri 5 Catatan ke Pemerintah soal lahan Calon IKN di Kaltim
Pembangunan IKN Baru Dimulai, Komisi V DPR Sudah Beri 5 Catatan ke Pemerintah Soal Lahan di Kaltim
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemindahan Ibu Kota Negara ( IKN ) dari Jakara ke Kalimantan Timus sempat menuai polemik sebelum disetujui DPR.
Kini Pemerintah gencar mencari investor untuk membangun ibu kota baru negara.
Namun belum juga mulai pembangunan, lahan di IKN sudah disoroti Komisi V DPR.
Komisi V DPR memberi 5 catatan kepada pemerintah terkait lahan baru IKN di Kaltim setelah melakukan kunjungan kerja ke calon IKN di Kaltim.
Baca juga: Anies Baswedan Angkat Bicara Soal Ibu Kota Negara di Kalimantan: Banyak ASN Pilih DKI daripada IKN
Salah satu yang disorot yakni perencanaan skema pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan pembangunan daerah sekitar
Anggota Komisi V DPR Irwan yang memimpin kunker reses tersebut menyoroti beberapa hal yang harus dibereskan pemerintah di calon lahan IKN.
"Ada lima catatan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah terkait IKN," kata Irwan, Selasa (19/4/2022).
Pertama, kata Irwan, diperlukan perencanaan skema pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan pembangunan daerah sekitar, sebagai penyangga IKN dan pembangunan wilayah terdekat, dalam hal ini kawasan timur Indonesia.
Baca juga: 13 Profesor Ikut Inisiasi Petisi Tolak Pemindahan Ibu Kota Negara
"Kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas seperti jalan dan jembatan, serta dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti instalasi pengolahan air bersih, sanitasi, dan perumahan," ujarnya.
Ketiga, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di IKN harus mempunyai korelasi langsung dengan jaringan transportasi, termasuk integrasi antar moda dan rencana pengembangannya.
"Baik itu pergerakan di dalam kota maupun pergerakan konektivitas regional atau antarkota atau wilayah," ucap Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu.
Keempat, pemanfaatan teknologi yang optimal dalam mendukung IKN Nusantara menjadi smart city yang ramah lingkungan, terlebih IKN dimaksudkan juga sebagai role model kota di Asia.
Kelima, pentingnya koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk koordinasi terhadap dampak sosial kemasyarakatan dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di IKN.
"Komisi V DPR RI akan mengawal pembangunan IKN agar bisa dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan," kata Irwan yang juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat itu.
Berita terkait Pemindahan Ibukota Negara
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ini Lima Catatan Komisi V DPR ke Pemerintah Usai Tinjau Lahan Calon IKN di Kaltim, https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/04/19/ini-lima-catatan-komisi-v-dpr-ke-pemerintah-usai-tinjau-lahan-calon-ikn-di-kaltim.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin