Seleksi Sekda NTT

Pengamat Ingatkan Jam Terbang Untuk Calon Sekda NTT

harus orang yang mempunyai kemampuan komunikasi lugas mengatur lalulintas kerja lintas Organisasi Perangkat Daerah

Editor: Edi Hayong
DOK-POS-KUPANG.COM
ILUSTRASI- Ilustrasi jabatan lowong 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Pengamat dari Fisip Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Yohanes Jimmy Nami, mengingatkan jam terbang bagi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ke-enam kandidat itu, menurut dia jika tidak diimbangi dengan jam terbang, akan berdampak pada kemampuan manajerial mengelola birokrasi NTT yang kompleks dan beragam. 

"Mungkin jam terbang pada ruang lingkup kerja yang membedakan branding masing-masing calon. Kenapa jam terbang penting, karena ruang lingkup kerja bisa menjadi alat ukur atas kemampuan manajerial dalam mengelola organisasi birokrasi yang berbeda-beda dengan kompleksitas yang beragam," ujarnya, ketika dihubungi, Senin 4 April 2022.

Baca juga: Pilkades Toobaun Berujung Gugatan SK Bupati Kupang Ke PTUN Kupang

Yohannes menyebut, para calon yang lolos administrasi itu bukan merupakan nama asing dalam birokrasi lingkup NTT. Semuanya telah berkontribusi sesuai bidang dalam menguatkan mesin birokrasi dari Kabupaten/Kota hingga Provinsi.

"Dalam pandangan saya jika dinilai berdasarkan core fungsi birokrasi, masing-masing calon punya peluang yang sama sebenarnya," sebut dia.

Sekda terpilih, kata dia, harus orang yang mempunyai kemampuan komunikasi lugas mengatur lalulintas kerja lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara internal.

Baca juga: Direktur Utama Bank NTT Harry Alexander Riwu Kaho Raih Top Leader on CSR Comitment 2022

Adapun, Sekda terpilih mampu menerjemahkan kebijakan kepala daerah sampai pada aspek detail pelaksanaan sebagai agenda kerja yang terdistribusi pada masing-masing unit teknis.

Mengenai adanya agenda lain seperti kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dalam proses ini,  Yohanes Jimmy, menegaskan Sekda terpilih wajib tunduk pada ketentuan regulasi yang ada yakni menjaga netralitas ASN Provinsi NTT.

"Tidak terkooptasi dengan kepntingan politik apapun. Birokrasi NTT harus bisa menjadi etalase atau potret kerja-kerja kesejahteraan," lanjutnya.

Baca juga: Gubernur VBL Sebut Almarhum Frans Lebu Raya Sosok Guru Idolanya

Berbagai macam regulasi telah mengikat. Syarat administratif menjadi framenya.  Idealnya, Sekda NTT yang terpilih dijauhkan dari kepentingan apapun agar bisa bekerja dengan fungsi yang profesional.

"Aspek politik tidak boleh mnjadi pertimbangan primer, mencederai netralitas ASN, sarat kepentingan, mendowngrade kerja-kerja birokrasi," tambah Yohanes. (Fan)

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved