Jokowi Sebut Intervensi Terpadu untuk Tanggulangi Masalah Stunting

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini 

POS-KUPANG.COM, SOE -Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyebut untuk menanggulangi masalah stunting maka diperlukan intervensi terpadu. Itu berarti perlu ada kerja terpadu dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh elemen masyarakat.

"Hari ini saya berada di provinsi NTT di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka program perbaikan untuk stunting," terang Presiden Jokowi, Kamis 24 Maret 2022.

Baca juga: Sambangi Pedagang di Pasar Penfui Kupang, Presiden Jokowi Kaget Harga Tempe Mahal

"Saya lihat tadi di lapangan memang stunting ini tidak hanya urusan gizi anak tetapi dimulai dari calon pengantin. Memang mereka harus disiapkan agar mereka tahu apa yang harus disiapkan sebelum nanti menikah dan sebelum nanti hamil dan mengerti betul apa yg harus dilakukan," kata orang nomor satu RI ini.

Menurut Jokowi, belum tentu semua pengantin itu tahu. Meskipun pengantin punya uang banyak tetapi kalau tidak tahu apa yang harus dilakukan dan disiapkan akan menjadi keliru juga.

Baca juga: Cek Perkembangan Stunting, Jokowi Video Conference Dengan Bupati/Wali Kota se-NTT

Sehingga menurutnya, perlu ada pendampingan calon-calon pengantin agar setelah menikah mereka menjadi tahu apa yang harus dilakukan, berkaitan dengan gizi anak.

"Terkait intervensi terhadap gizi anak yang stunting agar target kita 14 persen di tahun 2024 tercapai," ungkap Jokowi.

Baca juga: Produk UMKM Lokal, La Moringa Dibawa Presiden Jokowi ke Istana Negara 

Dikatakan Jokowi, kita tidak hanya mengintervensi urusan pemberian makanan tambahan dan gizi anak. Namun mulai saat ini  juga melihat secara langsung di lapangan. Rata-rata anak-anak stunting tinggal di rumah yang tidak layak huni dan ini yang juga akan diintervensi.

"Saya kira kalau intervensinya terpadu, termasuk juga urusan air minum di NTT, saya pikir target yang ingin kita raih yaitu 14 persen penekanan angka stunting dapat tercapai. Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten, kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat saya kira sangat sulit mencapai target yg telah kita titipkan," katanya. (Cr12)