Gubernur NTT Izin Jokowi Kurangi DAK-DAU Bagi Daerah Tak Mampu Turunkan Stunting

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat mengancam akan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi semua daerah di NTT yang angka stunting nya terus meningkat.

Gubernur Viktor Laiskodat menyampaikan ini saat memberikan keterangan pers kepada wartawan dalam kegiatan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia, yang dihadiri oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Jumat 4 Maret 2022 di hotel Aston Kupang.

"Kita lagi bicara dengan pak presiden bagi daerah yang tidak turun stuntingnya supaya DAU-DAK kita kurangi," kata Viktor.

Meski begitu, dia menyebut ini merupakan pengajuan yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia juga meyakini kepala daerah di NTT bisa bekerja maksimal untuk menekan angka stunting di NTT dengan target 12 persen pada tahun 2023 secara provinsi.

Baca juga: Jumlah Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov NTT Percepat Vaksinasi

Gubernur Viktor menyatakan, dia merasa malu karena nama NTT hanya dikenal masyarakat luar sebagai “juaranya” kemikiskinan dan  tertingginya angka stunting.

Sehingga dia perintahkan, mulai hari ini semua jajarannya dan seluruh Bupati untuk menggunakan data akurat yang dimiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dalam memetakan keluarga yang memiliki anak stunting dan keluarga yang berpotensi stunting.

"Data tentang keluarga yang by name by addres milik BKKBN sangat memudahkan kita untuk melakukan intervensi kepada keluarga yang berpotensi stunting. Saya mengajak kita semua untuk bekerja maksimal dalam pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka stunting," tegas Gubernur Viktor.

Baca juga: Pemprov NTT Minta Hentikan Polemik Pelantikan Wabup Ende Erik Rede

Masih menurut Gubernur Viktor, tidak ada cara lain untuk menurunkan angka stunting selain berkolaborasi dengan semua kalangan.

Dia tidak ingin ada Bupati yang hanya “duduk” di kantor, tetapi harus turun ke desa-desa untuk memonitor langsung stunting di daerahnya masing-masing.

“Jika ada program yang tidak berjalan dengan benar di daerah, saya akan salahkan kemana saja bupati dan walikotanya selama ini. Saya tidak mau lagi mendengar kabar ada 90 persen ibu-ibu warga Kabupaten Malaka yang kadar HB nya di bawah 90," jelas dia.

"Saya juga tidak ingin lagi jika berkunjung ke daerah-daerah hanya mendapat laporan soal luas wilayah atau jumlah penduduk. Mulai saat ini saya ingin ada laporan berapa orang yang hamil di desa, berapa anak stunting yang ada. Data-data di luar stunting bisa saya cari sendiri dari internet," tambah Gubernur Viktor.

Baca juga: Pemprov NTT Tidak Mau Berpolemik Pelantikan Wabup Ende

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, menyebutkan, persoalan stunting di NTT bisa dikerjakan bersama antara pusat dengan daerah.

Menurutnya, BKKBN selaku ketua pelaksana percepatan penurunan stunting nasional dengan sejumlah kementerian dan lembaga bersama jajaran pemerintahan daerah. Gelontoran dana untuk pernurunan stunting telah tersedia dari Pusat dan bisa dibagi ke semua kabupaten dan kota yang ada di NTT.

“Dukungan dan komitmen tegas dari Gubernur NTT ini menunjukkan bahwa percepatan penurunan stunting di NTT pada khususnya dan Indonesia pada umumnya sudah on the track. BKKBN memiliki 4.298 Tim Pendamping Keluarga (TPK) di NTT yang jika disetarakan berjumlah 12.894 orang.

Apalagi jika TPK dikolaborasikan dengan 75 perguruan tinggi yang ada di NTT dengan Program Kampus Merdeka, maka akan menghasilkan pola kerjasama yang dasyat untuk ikhtiar kita menpercepat penurunan stunting di NTT," tutup Hasto Wardoyo.(*)

Berita Pemprov Hari Ini