Kader PDIP Puji Anies Baswedan Tapi Langsung Skakmat: Positipnya Ada 7, Tapi Lemahnya Banyak, Lho?

Masa jabatan Anies Baswedan akan berakhir 16 Oktober 2022, bagaimana Anda melihat sosok pengganti sementara di Jakarta sampai Pemilu 2024 nanti?

Saya sampaikan begini bahwa Penjabat (Pj) Gubernur itukan yang menetapkan Presiden RI atas usul dari Kemendagri. Siapa orangnya?

Tentu Presiden lebih tahu, tapi sebagai warga Ibu Kota dan pimpinan parpol, serta Ketua Fraksi PDIP boleh dong berharap.

Harapan kami adalah Pj Gubernur orang yang memahami persoalan Jakarta, sehingga dari sisa waktu yang ditinggalkan oleh Pak Anies sampai dengan Pemilu 2024 itu, Pj tadi mampu mengeksekusi program-progam yang belum sempat dilakukan oleh Pak Anies.

Harapannya sisa kerja sampai Pemilu tadi 2024, hasilnya bisa dirasakan oleh warga Jakarta. Contoh paling sederhana persoalan banjir, ini kan lima tahun belum sempat dilakukan eksekusi oleh Pak Anies.

Baca juga: Kemesraan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, Adu Penalti di JIS Jadi Sinyal Duet Pilpres 2024?

Mudah mudahan Pj yang ditunjuk Presiden nanti mampu melakukan eksekusi progam yang notabene adalah persoalan prioritas warga Ibu Kota.

Kalau bidang transportasi sudah baik dan oke, karena sistem integrasinya sudah mulai membaik.

Sekali lagi dalam konteks transportasi ini adalah proses panjang yang sudah dilakukan oleh Gubernur sebelumnya.

Dia akhir ini, semua yang dilakukan oleh Pak Anies adalah melakukan integrasi terhadap seluruh moda yang ada di Jakarta.

Alhamdulillah di sisi itu saya pernah memberikan apresiasi cukup berhasil dalam melakukan integrasi dalam transportasi publik

Berarti sikap PDIP bukan sekadar keras saja, tapi tetap objektif?

Kami objektif saja, kalau baik saya katakan baik. Dalam konteks mengintegrasikan transportasi massal saya katakan Pak Anies jempolan.

Ya walaupun belum sempurna, dalam arti kata seperti kereta LRT kan belum terintegrasi tapi embrionya sudah terbangun.

Apakah sikap kritis PDIP akan tetap seperti sekarang terhadap sosok Pj Gubernur nanti?

Iya sikap kritiknya dalam mengemban tugas. Untuk kepentingan rakyat Jakarta sekalipun itu Gubernur usualan PDIP, kami tetap mengkritisi itu.

Ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh Pj Gubernur tidak sesuai dengan warga Ibu Kota, tugas kami menyuarakan itu. Jadi karena sekarang Pak Anies bukan Gubernur yang diusung PDIP, lalu kemudian kami menyerang terus-terusan yah nggak juga.

Ketika Pak Anies membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat Jakarta pasti PDIP mendukung.

Tapi sebaliknya walaupun Pj Gubernur yang diusung PDIP, ketika dia membuat kebijakan yang tidak sesuai harapan warga sudah barang tentu kami akan berdiri bersama demi kepentingan warga Ibu Kota.

Baca juga: Kader Golkar Ini Ternyata Dilirik Partai Gerindra Gantikan Anies Baswedan Jadi Gubernur DKI, Siapa?

Tahun 2024 Ibu Kota tidak lagi di Jakarta tapi di Kalimantan Timur. Bagaimana Anda melihat kondisi seperti itu?

Pertama bahwa persoalan Jakarta tidak akan tuntas dengan pindahnya Ibu Kota. Persoalan kesemrawutan, kemacetan, persoalan banjir tidak akan selesai dengan kebijakan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.

Pindahnya Ibu Kota, tapi persoalan tetap ada di Jakarta. Persoalan itulah tugas kita untuk menyelesaikannya, bagaimana kita mengentaskan persoalan banjir, kemacetan dan sebagainya.

Itu menjadi pekerjaan rumah kita bersama pasca pemindahan Ibu Kota, selanjutnya bagaimana setelah Ibu Kota berpindah? kami Fraksi PDI Perjuangan yah berharap bahwa Ibu Kota pindah, tetapi pusat segala aktivitas bisnis, pariwisata dan sebagainya tetap di Jakarta.

Jadi, di Kalimantan hanya berbicara pusat pemerintahan tapi pusat bisnis, pariwisata dan sebagainya ada di Jakarta sehingga pendapatan asli daerah (PAD) tidak terlalu melorot ketika kepindahan Ibu kota ke Kalimantan.

Memang berkurang (PAD) tetapi dengan status Jakarta seperti itu saya yakin Jakarta masih memiliki kekuatan keuangan yang bagus karena PAD tetap tinggi.

Kalau nanti Jakarta sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota, bagaimana sistem otonomi daerahnya apakah tetap berada di provinsi atau tidak?

Baca juga: Duet Anies Baswedan Jenderal Andika Perkasa di Pilpres 2024 Mencuat, Jadi Pasangan Jalan Tengah?

Ya karena Jakarta jadi pusat bisnis saya berpikir ada dua.

Pemikiran saya sebagai orang partai, sudah tentu kami mengharapkan otonomi ada di tingkat kabupaten/kota, sehingga kami bisa mendistribusikan kader-kader yang selama ini kami didik dan rekrut untuk ditempatkan di sana.

Tetapi ketika bicara kepentingan Jakarta yang lebih besar, Indonesia yang lebih besar maka saya berpikir Jakarta statusnya memang harus seperti ini.

Artinya otonomi tetap berada di tingkat provinsi. Saya nggak bisa bayangkan kalau Jakarta Selatan menjadi daerah otonomi, Jakarta Timur juga demikian, dan sebagainya.

Jakarta Selatan membuat kebijakan A, lalu Jakarta Timur membuat kebijakan B yang jaraknya hanya sekian ratus meter.

Itu nggak bisa dibayangkan, maka saya secara pribadi tetap demi kepentingan Jakarta yang lebih besar maka otonomi daerah ada tetap di tangan provinsi. (*)

Artikel ini telah tayang dengan judul: 7 KEBAIKAN Anies Baswedan di Mata Gembong Warsono, Pimpinan PDI Perjuangan DKI Jakarta