Dicalonkan Pimpin IKN Nusantara, Kekurangan Ahok dan Risma Malah Diungkit, Bukan Asli Kalimantan?

POS-KUPANG.COM - Sejumlah nama yang digadang-gadang layak sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim terus bermunculan,

Saat ini, selain nama-nama Ahok BTP, Risma atau Ridwan Kamil, sejumlah nama dari Kaltim juga mulai mengemuka.

Akhir Januari 2022 lalu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Muda Daerah (Barmuda) menyampaikan aspirasinya seputar usulan tokoh lokal Kalimantan untuk menjadi pimpinan Badan Otorita IKN.

Baca juga: Diam-diam Rano Karno Incar Posisi Gubernur DKI, Bang Doel Siap Lawan Anies Baswedan hingga Ahok?

Barmuda menilai Presiden Jokowi tepat telah menyampaikan kriteria calon Kepala Badan Otorita IKN berlatar belakang arsitektur dan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

Beberapa nama yang digadang-gadang menjadi Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, di antaranya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Abdullah Azwar Anas, Bambang Brodjonegoro, Tumiyana dan Ridwan Kamil.

Ketua Umum DPP Barmuda H. Anderiy Syachrum mengungkapkan, untuk struktur Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memang Hak Prerogatif Presiden berdasarkan amanat UU IKN.

Baca juga: Veronica Tan Blak-blakan Ungkap Cara Didik Anak-anaknya, Tak Sebut Nama Ahok

Tepatnya ada di pasal 9 ayat (1) yang berbunyi "Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR".

"Kami sepakat kriteria yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa calon Kepala Badan Otorita dari latar belakang arsitektur dan memiliki pengalaman dalam memimpin daerah, karena hal tersebut merupakan kriteria ideal untuk Kepala Otorita yang akan mengawal Pembangunan IKN," ungkapnya pada TribunKaltim.co, Minggu (30/1/2022).

Di sisi lain, DPP Barmuda berharap dan ingin untuk calon Wakil Kepala Badan Otorita IKN Nusantara berlatar belakang tokoh Kalimantan dan juga memiliki pengalaman dalam memimpin daerah.

Baca juga: Ternyata Bukan Ahok Orang Tionghoa yang Pertama Pimpin DKI Jakarta, Lantas Siapa? Ini Penjelasannya

Menurut H. Anderiy Syachrum, patut di pertimbangkan oleh Presiden Jokowi agar dalam struktur Badan Otorita IKN ada keterwakilan tokoh Kalimantan.

Pasalnya tokoh lokal memahami kondisi sosial, budaya dan lingkungan masyarakat Kalimantan.

Sehingga dapat mengambil peran penting dalam membantu Kepala Badan Otorita untuk menyukseskan Pembangunan IKN.

Baca juga: Ahok Ungkap Ramalan Yang Mengerikan: 5 Tahun Lagi SPBU Sepi, Jumlah Pegawai Bakal Dikurangi, Kenapa?

"Perlu dipahami bahwa ini bukan ego kedaerahan, tetapi memang suatu kebutuhan bagi struktur Badan Otorita IKN, sebagai upaya menciptakan kolaborasi antara tokoh nasional dan daerah dalam suksesi pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara," kata H. Anderiy Syachrum.

Salah satu hal yang di khawatirkan masyarakat Kalimantan dalam pembangunan IKN Nusantara adalah masyarakat lokal hanya menjadi penonton.

"Maka dengan keterwakilan tokoh Kalimantan dalam struktur IKN juga akan menjadi jawaban dari kekhawatiran tersebut," ujar H. Anderiy Syachrum.

DPP Barmuda ingin perpindahan IKN sebagai titik balik dari kemajuan Indonesia, penting untuk setiap kebijakannya harus dikemas secara baik dan mempertimbangkan segala aspek, termasuk aspek keterwakilan tokoh lokal.

"Hal ini dapat meminimalisir terjadinya potensi kritik ataupun riak-riak dari masyarakat lokal dengan dalih tak adanya keterwakilan tokoh Kalimantan dalam struktur badan otorita IKN," tutur H. Anderiy Syachrum.

DPP Barmuda melihat ada beberapa tokoh Kalimantan layak untuk dipertimbangkan Presiden Jokowi sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). 

"Tokoh Kalimantan seperti di antaranya ada nama Sultan Haji Khairul Saleh, Hadi Muliyadi dan Marthin Billa kami anggap bisa dipertimbangkan Presiden," ucap H. Anderiy Syachrum. 

Kekurangan bila bukan orang asli Kalimantan yang pimpin IKN

Inisiator Aliansi Borneo Bersatu (ABB) Decky Samuel, berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya benar-benar mengakomodir putra-putri terbaik dari Kalimantan sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Terkait harapan ini, pihaknya dalam waktu dekat juga akan menggelar pertemuan secara internal berbagai tokoh se-Kalimantan.

"Sesuai dengan pernyataan yang kami sampaikan di Komisi III DPR, agar Presiden Jokowi memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik Kalimantan memimpin Badan Otorita IKN," kata Samuel dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/2/2022).

Pertemuan dengan Komisi III DPR RI dimaksud merujuk pada penyampaian aspirasi Aliansi Borneo Bersatu terkait pernyataan pegiat media sosial, Edy Mulyadi, yang dianggap menghina dan menistakan masyarakat Kalimantan pada Kamis (27/1/2022) lalu.

Saat itu, aliansi mendorong agar aparat segera memproses secara hukum Edy Mulyadi.

Samuel mengatakan, beredarnya sejumlah nama yang digadang-gadang akan memimpin Badan Otorita IKN belum sepenuhnya merepresentasikan masyarakat dari lima propinsi yang ada di Kalimantan.

Dan, berangkat dari mencuatnya kasus Edy Mulyadi, menurutnya telah membuktikan bahwa masyarakat Kalimantan itu kuat dalam menjaga persatuan.

"Sekalipun sudah beredar nama-nama, tetapi sepatutnya Kepala Badan Otorita itu orang Kalimantan. Kenapa demikian, karena masyarakat Kalimantan itu terbukti kuat, ketika ada gangguan kita bersatu. Kita sepakat menjaga IKN dari gangguan-gangguan yang muncul," ujarnya.

Baca juga: Persekutuan Dayak Kalimantan Timur Cabang Kukar Siap Dukung dan Kawal Pembangunan IKN di Kaltim

"Semoga dengan kuatnya persatuan masyarakat itu Presiden Jokowi bisa memahami, bahwa masyarakat Kalimantan itu akan menjaga dan mengawal IKN dengan sebaik-baiknya," lanjutnya.

Samuel yang juga Ketua Forum Dayak Bersatu (FDB) itu menambahkan, sejak awal pembahasan IKN pihaknya terus mengawal dengan memberikan masukan kepada DPR RI.

Termasuk sampai diujung pada pengesahan RUU IKN menjadi UU IKN, dengan turut datang langsung ke Gedung DPR RI Senayan untuk mendukung pengesahan.

Karena itu pula, Aliansi Borneo Bersatu khawatir jika nantinya yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita IKN bukan orang asli Kalimantan, jika terjadi gangguan akan susah menanganinya.

Sebab permasalahan di Kalimantan itu berbeda misalnya dengan masalah yang ada di Pulau Jawa.

Ditekankan pula bahwa memimpin Otorita selain orang yang pintar juga memahami konteks sosial budaya yang ada di Kalimantan. Cerdas saja menurut Samuel tidak cukup jika tidak memahami sosial budaya masyarakat setempat.

"Kami, Aliansi Boreno bersatu, tetap akan berjuang agar putra putri terbaik Kalimantan memimpin Otorita, mau tokoh tua tokoh muda. Kami akan menginisiasi digelarnya pertemuan semua tokoh dari lima propinsi yang dihadiri semua gubernur," kata Samuel.

Ia menambahkan, dengan digelarnya pertemuan ini diharapkan akan menyepakati bersama secara mufakat siapa yang nantinya disorongkan kepada Presiden Jokowi sebagai Kepala Badan Otorita IKN. Hasil itulah yang nantinya dijadikan acuan bersama bagi masyarakat se-Kalimantan. 

Nama-nama yang mengemuka sebagai Kepala Badan Otorita IKN

Belakangan, ada 4 nama yang masuk kriteria Jokowi sebagai Kepala Otorita.

Beberapa calon yang masuk kriteria pun sudah memberi jawaban seperti Ahok, Tri Rismaharini, Ridwan Kamil hingga Bambang Brodjonegoro.

Penujukan Kepala Otorita sendiri dilakukan paling lambat dua bulan setelah UU IKN disahkan.

Artinya, nama Kepala IKN di Kaltim akan diumumkan Jokowi pada Maret mendatang.

Dilansir dari Kompas.com, bursa calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara "Nusantara" diramaikan oleh sejumlah nama.

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengungkap kriteria Kepala Otorita yang ia inginkan, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Dengan kriteria tersebut, dugaan publik mengerucut pada empat nama yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Ke empatnya punya pengalaman memimpin daerah dan berlatar arsitek.

Namun, sebelumnya, pada Maret 2020 Jokowi sempat menyebutkan sederet nama yang dinilai potensial memimpin pemerintahan ibu kota baru.

Mulai dari mantan kepala daerah hingga eks menteri. Nama-nama itu yakni, eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Beberapa nama yang disebut masuk dalam bursa Kepala Otorita IKN itu pun telah buka suara.

Jawaban Risma

Menanggapi isu ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini menilai bukan hanya dirinya kepala daerah yang berlatar belakang arsitek.

"Banyak, banyak kepala daerah yang (berlatar) arsitek.

Bukan hanya aku saja.

Jadi, enggak bisa ngomong aku," kata Risma saat ditemui usai menanam Mangrove di Pantai Telaga Waja, Badung, Bali, Minggu (23/1/2022).

Risma juga tak menjawab gamblang ketika ditanya apakah ia siap jika ditunjuk untuk mengisi posisi itu.

Ia hanya mengatakan bahwa dirinya harus melapor lebih dulu ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri lantaran dia merupakan kader partai banteng.

"Ibu (Megawati) tahu saya.

Saya harus melapor ke Ibu.

Karena Ibu tahu siapa saya.

Apakah saya tepat di situ atau tidak," jawab Risma.

Saat kembali didesak awak media untuk menjawab kesiapannya jika ditunjuk, Risma menjawab bahwa hal ini bukan sekadar soal kesiapan.

"Bukan soal siap.

Orang saya enggak tahu kok," jawab Risma sembari tertawa.

Jawaban Ridwan Kamil

Nama lain yang disebut-sebut menjadi incaran Jokowi yakni Ridwan Kamil.

Ketika dimintai tanggapan terkait hal ini, Emil, begitu sapaan akrabnya, enggan banyak berkomentar.

"Saya tidak mau berandai-andai.

Belum pasti saya juga," kata Emil saat dikonfirmasi pada Jumat (21/1/2022).

Menurut Emil, kepala daerah yang berlatar belakang arsitek tidak hanya dirinya.

Namun, siapa pun yang dipilih Jokowi, Emil berharap figur tersebut bisa maksimal dalam membangun ibu kota baru.

"Kriteria kepala daerah arsitek kan enggak hanya saya.

Tapi, siapa pun yang terpilih, harus maksimal membangun ibukota yang diputuskan pindah ke Kalimantan.

Jadi saya tidak mau gede rasa, tidak mau berandai-andai, takut salah," katanya

Namun, ketika ditanya soal kesiapannya jika ditunjuk oleh presiden, Emil mengaku saat ini masih ingin menuntaskan janji politiknya sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Saya belum bisa menjawab, saya masih Gubernur Jawa barat.

Saya belum bisa menjawab hal yang belum pasti.

Saya tidak mau berandai-andai," tutur mantan Wali Kota Bandung itu.

Jawaban Ahok

Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga banyak dijagokan sebagai Kepala Otorita IKN.

Namun, saat dimintai tanggapan terkait hal ini, Ahok tak mau angkat bicara.

"Tidak ada tanggapan," kata Ahok kepada Kompas.com, Senin (24/1/2022).

Sementara, Hasto Kristiyanto menilai bahwa Ahok berpotensi ditunjuk Jokowi untuk memimpin ibu kota baru.

Sebab, kader PDIP itu telah berhasil menunjukkan dedikasinya saat memimpin Jakarta.

"Ini kan orang-orang yang memang telah teruji kepemimpinannya," kata Hasto, Senin.

Jawaban Bambang Brodjonegoro

Eks Menristek Bambang Brodjonegoro juga tak mau memberikan banyak tanggapan.

Ia mengatakan, pernyataan Jokowi yang menyebutnya sebagai satu dari empat nama potensial calon Kepala Otorita IKN sudah lama disampaikan dan kini tidak lagi relevan.

"Sudah dua tahun lalu itu, sudah kurang relevan untuk saya," ucap Bambang saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/1/2021).

Ketika ditanya kesediannya menjadi Kepala Otorita IKN apabila ditunjuk presiden, Bambang mengaku ingin fokus pada kesibukannya saat ini, mengajar di kampus dan mengurus korporasi.

"Saya sibuk di kampus dan korporasi sekarang," kata dia.

Sebagaimana diketahui, setelah tak menjabat sebagai menteri, Bambang memilih kembali ke dunia pendidikan.
Ia mengajar sebagai guru besar di Universitas Indonesia. Oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Bambang ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Ia juga menduduki posisi serupa pada PT Astra International Tbk (ASII), PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), Bukalapak, serta Oligo Infrastruktur. 

Berita Nasional Lainnya

Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul Terkuak Kekurangan Bila Ahok, Risma dan Bukan Orang Asli Kalimantan Pimpin IKN, Terutama Bila Rusuh