Berita Nasional
Polda Papua Ubah Cara Hadapi KKB Papua, Di Zona Merah Gunakan Gaya Cartenz, Begini Penjelasannya
Sampai saat ini kelompok kriminal bersenjata di Papua masih terus beraksi. Aparat keamanan pun tak tinggal diam menghadapi aksi-aksi tersebut.
lihat foto
POS-KUPANG.COM - Sampai saat ini kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua masih terus beraksi. Meski demikian aparat keamanan pun tak tinggal diam menghadapi aksi tersebut.
Kabar terbaru menyebutkan, bahwa Polda Papua memakai cara baru untuk menghadapi kelompok kriminalis tersebut.
Pertama melaksanakan Operasi Rastra Samara Kasih (Rasaka) dan berikutnya Operasi Damai Cartenz.
Dua jenis operasi ini merupakan strategi baru Polda Papua untuk menangani KKB Papua.
Dua strategi ini dijalani dengan cara yang berbeda juga namun intinya, adalah mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan budaya.
Operasi Rasaka, misalnya, akan dilaksanakan di 23 Polres yang mencakup 24 kabupaten/kota di daerah tersebut.
Sedangkan Operasi Damai Cartenz hanya dilaksanakan di kabupaten saja. 5 Kabupaten ini merupakan zona merah kelompok kriminal bersenjata.
5 Kabupaten tersebut, masing-masing Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya.
Hal ini diungkapkan Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakiri dalam acara "Diskursus Pemolisian Polda Papua" di Jayapura, Selasa 15 Februari 2022.
Baca juga: Keluarga Dekat Panglima KKB Papua Jadi Calon Wagub Paling Populer di Papua, Begini Hasil Survei LSI
Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Mathius Fakiri mengatakan, bahwa cara lama untuk mengatasi KKB Papua akan diubah, karena terbukti tak mampu selesaikan masalah.
Dan, salah satu cara baru itu, adalah para bupati akan tampil di depan, sehingga masyarakat tidak canggung terlibat dalam kegiatan kepolisian.
"Sudah bukan eranya lagi polisi di depan. Jadi yang akan dilakukan ke depan nanti, adalah para bupati itu di depan dan kami di belakang," ujar Kapolda Mathius Fakiri sebagaimana dilansir dari Tribun Papua.
Dikatakannya, tak hanya bupati yang tampil di depan, tetapi seluruh unsur kemasyarakatan, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, akan dilibatkan dalam dua operasi tersebut.
Terkait anggaran untuk operasi tersebut, Fakiri memastikan, pendanaan kedua operasi murni tersebut menggunakan DPA Polda Papua yang didukung Mabes Polri.
"Saya berharap dengan kegiatan ini, biarlah Pemda di depan. Kami semua percaya, pemda mampu mengajak masyarakat menuju kesejahteraan," kata Fakiri.
