Brigadir Polri Ikut Patihan Penguatan Kapasitas dan Pengamanan Wilayah Perbatasan Timor Leste

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sebanyak 60 Brigadir Polri mengikuti pelatihan penguatan kapasitas dan pengamanan wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Para personel Polri tersebut berasal dari enam Polres yang memiliki wilayah hukum berbatasan dengan Timor Leste antara lain Polres Alor, Belu, Malaka, TTU, Sumba Timur dan Rote Ndao.

Pelatihan berlangsung di Mapolda NTT pada Kamis 17 Februari 2022 dibuka oleh Kepala Biro SDM, Kombes Pol Ari Wahyu Widodo,S.IK, dan hadir pula Kadiv Hubinter Polri, Irjen Pol Drs. Johanis Asadoma, S.H., M.Hum.

Dalam Sambutan Kapolda NTT yang dibacakan oleh Karo SDM,VKombes Pol Ari Wahyu Widodo,S.IK. menjelaskan bahwa kebijakan Polri untuk membangun dan menumbuhkan kekuatan keamanan di wilayah perbatasan.

Baca juga: Bantu Polda NTT, Advokat Muda Bildad Thonak Diberi Piagam Penghargaan

Tujuan lainnya berupa memelihara kelestarian dan kekayaan alam, memelihara batas wilayah NKRI demi keutuhan wilayah negara juga membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

"Menegakkan hukum nasional dan internasional serta pengembangan kapasitas anggota Polri di wilayah perbatasan dalam rangka harkamtibmas, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pelayan dan pengayom masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM" ungkap Wahyu.

Pihaknya berharap setiap anggota Polri di wilayah perbatasan dapat memahami konsep keamanan dan tata kelola wilayah perbatasan secara maksimal dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

Personel Polri juga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat disekitarnya (Prosperity Approach) serta peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan (Security Approach).

Baca juga: Tingkatkan Imunitas Tubuh, Biddokkes Polda NTT Layani Vaksinasi Ke-2 dan Ke-3  

"Jalin sinergisitas baik dengan TNI, Imigrasi, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya untuk menciptakan situasi yang kondusif serta bekerja sama menjaga kedaulatan NKRI khususnya di wilayah perbatasan agar dapat menjadi lebih baik lagi," tambah Wahyu.

Pihaknya memberi gambaran terkait kondisi permasalahan di wilayah perbatasan negara seperti ancaman terorisme, peredaran narkoba, pencurian kayu atau hasil laut, human trafficking, mata uang palsu, kapal tidak dilengkapi dokumen yang sah, ilegal logging, pengerukan ilegal pasir, pembalakan liar, penyeludupan senjata, bahan peledak, sembako, BBM, kendaraan bermotor, barang konsumsi, hingga limbah berbahaya maupun kejahatan lainnya.

"Demi pengelolaan pengamanan wilayah perbatasan negara membutuhkan kerja maksimal dan sinergitas antara Polri, dan semua stakeholder," pungkasnya. (*)