Anies Baswedan Diduga 'Sumpal' Anggota DPRD DKI, Kini Hanya PDIP & PSI Berani Soroti Formula E, Lho?

POS-KUPANG.COM - Di tengah hiruk pikuknya sorotan terkait Formula E, tiba-tiba Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Menjelang akhir masa jabatan memimpin DKI Jakarta, Anies Baswedan secara mengejutkan menjamu seluruh anggota DPRD DKI Jakarta.

Jamuan makan malam di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta itu, dihadiri oleh sedikitnya 73 anggota DPRD DKI Jakarta dari tujuh fraksi di lembaga legislatif tersebut.

Alhasil, 73 anggota DPRD DKI Jakarta itu selanjutnya tak mau menggunakan hak suaranya untuk melakukan interpelasi terhadap pemerintah terkait Formula E.

Sementara yang berani dan masih berkomitmen meminta pertanggungjawaban pemerintahan Anies Baswedan, adalah PDI Perjuangan dan PSI (Partai Solodaritas Indonesia).

Di tengah situasi yang memanas soal Formula E, kini Gubernur Anies Baswedan cenderung memilih diam, seakan tak mau berpolemik tentang hal itu.

Dalam situasi inilah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria lantas maju. Kini Ariza pasang badan untuk merespon soal sorotan Formula E.

Ariza kini merespon pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, perihal investor enggan terlibat Formula E, karena diseret ke ranah politik.

Baca juga: Anies Baswedan Jadi Sasaran Empuk Politisi PDIP, Disikat Habis Soal Formula E, Begini Kronologinya

Bagi Ariza, pernyataan koleganya di pemerintahan Anies-Ariza itu merupakan hak. Apalagi tugas mereka adalah mengawasi kinerja dan program kerja eksekutif.

“Ya itu kan pendapat masing-masing. Ya silakan, semua punya hal. Indonesia negara demokrasi jadi semua boleh berpendapat,” ujar Ariza di Balai Kota DKI, Kamis 3 Februari 2022 malam.

Meski pandangannya berbeda, namun Ariza berharap agar lembaga eksekutif dan legislatif tetap bersinergi melayani masyarakat.

Pembangunan di Jakarta, lanjut Ariza, akan lebih baik jika kedua lembaga ini berkolaborasi dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lain.

“Jadi yang penting, semuanya kompak, bersatu membangun bangsa dengan cara masing-masing,” tandas mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini.

Untuk diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti habis-habisan rencana penyelenggaraan Formula E.

Dia menyebutkan, saat ini kalangan investor enggan memberikan sponsor pada turnamen Formula E, karena event ini dibawa ke ranah politik.

Padahal, para investor tidak mau terang-terangan terlibat dalam kompetisi politik.

Baca juga: Ngotot Gelar Formula E hingga Disindir Giring Ganesha, Anies Baswedan Sebut Hanya Jalankan Perda

Dikatakannya, awal mula Formula E menjadi agenda politik, adalah saat Anies Baswedan melobi 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta.

Lobi Anies Baswedan saat itu, adalah dengan jamuan makan malam di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, di wilayah Taman Surapati, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Pasca jamuan makan malam itu, 73 anggota dewan dari tujuh fraksi itu pun memilih enggan menggunakan hak interpelasi untuk meminta klarifikasi Anies terkait Formula E.

“Sedangkan dua fraksi yang tetap bersikeras mengajukan hak interpelasi, adalah PDI Perjuangan dan PSI ingin tetap menggunakan hak interpelasi,” kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, yang perlu diketahui publik adalah Pemprov DKI Jakarta akan menjadi penyelenggara Formula E dengan menugaskan perseroan daerah PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Hal itu juga diperkuat dengan instruksi Gubernur kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menganggarkan dan membayar commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar.

Namun, pada 2021 Anies, menyebut penyelenggaraan Formula E merupakan Bussines to Bussines (antar bisnis), artinya Pemprov tidak lagi terlibat.

Berikutnya, Anies menunjuk politikus yang juga Bendahara Umum Partai NasDem, yakni Ahmad Sahroni sebagai Ketua Pelaksana atau Organizing Committee Formula E 2022.

Berangkat dari rangkaian langkah-langkah strategis politis Anies Baswedan itulah Formula E kini tak diminati oleh investor.

Apalagi sesuai agenda, pada 16 Oktober 2022 mendatang, jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir.

Untuk diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, adalah politisi PDIP.

"Pengusaha nggak mau terlibat dalam kegaduhan politik, makanya mereka nggak mau investasi di Formula E,” kata Pras dari PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto optimis pembangunan sirkuit Formula E dapat diinspeksi oleh Formula E Operations (FEO) pada Mei 2022 mendatang.

Baca juga: DPRD DKI Desak Anies Baswedan Segera Tarik Anggaran Penyelenggaraan Formula E Rp 360 Miliar

Inspeksi dari pihak FEO, kata dia, akan dilaksanakan tidak hanya setelah sirkuit rampung dibangun.

Adapun pemantauan tersebut dilakukan agar pembangunan sirkuit Formula E sesuai standar Federasi Automobil Internasional (FIA). Tak hanya itu, Widi juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat ini pembangunan sirkuit akan dilakukan.

Meskipun proses lelang sirkuit tersebut sempat gagal lantaran permasalahan teknis, namun dirinya tetap optimis. "Awal Februari start (pembangunan), kalau enggak salah perkiraan bulan April," kata Widi.

Sebelumnya, Direktur Keuangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Yuliantina Wangsawiguna mengundurkan diri dari jabatannya, atas alasan sakit.

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengatakan bahwa adanya pergantian tersebut dapat mempengaruhi jalannya penyelenggaraan ajang Formula E.

Menurut Gilbert, perlu waktu penyesuaian pergantian jabatan dari Yuliantina kepada Leonardus W Wasono Mihardjo.

Hal tersebut dikarenakan bagian keuangan menjadi faktor penting dalam suatu perusahaan.

Alhasil, dikhawatirkan berdampak juga pada penyelenggaraan ajang mobil listrik bertaraf internasional itu yang akan digelar beberapa bulan lagi.

"Pasti berpengaruh, setidaknya kalian harus menyesuaikan dengan gayanya dia, polanya pikirnya dia,” ujarnya, Minggu 30 Januari 2022.

Baca juga: DPRD DKI Desak Anies Baswedan Segera Tarik Anggaran Penyelenggaraan Formula E Rp 360 Miliar

“Sekarang direktur keuangan baru, emang dia tahu apa aja keuangan Jakpro, bagaimana, segala macem?” imbuhnya.

Baca juga: Dokter Erlina Burhan Prediksi Sistem Kesehatan Bakal Kembali Kewalahan Akibat Varian Omicron

“Dia mesti melihat juga anak buahnya jujur apa nggak, ini benar apa nggak. Semua itu butuh waktu buat beradaptasi dengan waktu yang begitu sempit," ucap Gilbert.

Kendati demikian, politisi PDIP ini menyebut ajang Formula E merupakan sesuatu yang terlalu dipaksakan.

"Bahkan dari awal saya sudah bilang itu dipaksakan,” ujarnya.

“Sebaiknya dievaluasi ditunda, hasil audit BPK mengatakan bahwa Formula E ini akan merugi Rp 1 miliar dan rekomendasi dari BPK adalah kaji ulang, feasibility study (studi kelayakan atau kajian ilmiah),” ucapnya.

“Itu kan tidak dikerjakan. Kalau itu dikerjakan tahun lalu, itu masih merugi Rp 1 miliar, apalagi dikerjakan sekarang semua tergesa-gesa," jelasnya.

Dirinya juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menunda penyelenggaraan yang tersisa 124 hari ini.

"Stop aja Formula E tunda dulu sampai kemudian keuangan PAD jelas dan segala macem,” ujarnya.

“Ini kan sepertinya ini hal yang ditimbulkan oleh Bung Anies dia kejar tayang sebelum habis masa jabatannya. Dia gak peduli (dana dari mana)," tandasnya.

Sebagai informasi, Direktur Keuangan PT Jakarta Propertindo (JakPro) Yuliantina Wangsawiguna resmi mengundurkan diri dari jajaran direksi.

Ia mengundurkan diri lantaran tengah menjalani perawatan kesehatan yang dijalankan sejak dua bulan lalu.

Adapun pengunduran diri tersebut berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Baca juga: 8 Event Olahraga di Indonesia Terancam Batal, Termasuk Formula E Gara-gara Wabah Virus Corona, Info

"Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) yang dilaksanakan tanggal 13 Januari lalu telah memutuskan untuk menyetujui pengunduran diri Direktur Keuangan Yuliantina Wangsawiguna guna menjalani perawatan kesehatan yang dijalankan sejak dua bulan lalu," bunyi situs resmi Jakpro yang dikutip, Minggu 30 Januari 2022.

Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto membenarkan kabar tersebut.

"Alasan pengunduran diri sesuai surat pengajuan (dikarenkan sakit)," ucap Widi.

Saat ini, posisi Yuliantina diganti oleh Leonardus W. Wasono atau Soni.

Sebelumnya, Leonardus W. Wasono (Soni) pernah menjabat sebagai Partner di Accenture, dan sebelumnya telah 25 tahun malang melintang di industri telekomunikasi, khususnya Telkom Group, dengan posisi terakhir sebagai CFO PT Telkomsel.

Soni adalah alumni S1 STT Telkom, S2 bidang Telekomunikasi dari Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), dan S3 bidang Bisnis dari Binus University.

Dengan terbitnya keputusan pemegang saham tersebut, maka susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris JakPro menjadi Direktur Utama Widi Amanasto, Direktur Pengelolaan Aset Gunung Kartiko, Direktur SDM dan Umum Muhammad Taufiqurrachman, Direktur Keuangan Leonardus W. Wasono Mihardjo, dan Direktur Pengembangan Bisnis Mohamad Aprindy.

Sedangkan untuk jabatan Dewan Komisaris, antara lain Komisaris Utama Hamdan Zoelva dengan anggota, Nurmansjah Lubis dan Sigit Wijatmoko.

"Pergantian Direksi adalah hal yang biasa terjadi dan bagian dari upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Jakpro selalu berkomitmen dalam melakukan transformasi demi mendukung pembangunan di Jakarta menuju livable city dan berkelanjutan," lanjut akun resmi Jakpro.

Baca juga: Anies Baswedan Jadi Sasaran Empuk Politisi PDIP, Disikat Habis Soal Formula E, Begini Kronologinya

Sebagai upaya nyata mendukung pembangunan di Jakarta, Jakpro berhasil mewujudkan lima bangunan ikonik di Jakarta yaitu, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta International Velodrome (JIV), Jakarta International Equestrian Park (JIEP), Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta, dan Jakarta International Stadium (JIS).

Kelima bangunan ini merupakan wajah baru kota Jakarta. Adapun dua fasilitas yang masih berjalan dan terbuka untuk publik, meliputi revitalisasi Taman Ismail Marzuki dan Jakarta International Stadium.

Namun demikian, pergantian jabatan ini terjadi ketika PT Jakpro memegang sejumlah proyek pembangunan. Salah satunya yang sedang hangat dibicarakan masyarakat yaitu Formula E.

Anies Baswedan Dikte Jokowi Atasi Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkenal sebagai tokoh yang pandai, sehingga pandai pula bila berargumen.

Terbaru, orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta itu ‘berani menentang’ anjuran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Jakarta.

Bahkan Anies Baswedan berani-beraninya mendikte Presiden Jokowi tentang cara mengatasi covid-19 di Tanah Air.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta adanya evaluasi pelaksanaan PTM di tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Anjuran itu disampaikan Jokowi karena prihatin melihat banyak guru dan siswa yang terpapar virus Covid-19.

Baca juga: Jokowi Minta Dirinya Kembali ke Indonesia, Ainun Najib Punya Cita-cita Besar untuk Masa Depan

Jika kepala daerah lain biasanya langsung merespons positif dengan mengikuti anjuran Preiden Jokowi, lain halnya dengan Anies.

Menurut Anies, satu hal yang menjadi pertimbangan pihaknya adalah tingkat keterisian rumah sakit.

"Salah satu faktor untuk melakukan pengetatan adalah tentang keterisian di rumah sakit," ujarnya.

"Untuk mencegah penularan, makanya kita semua taati protokol kesehatan,” imbuhnya.

“Ketika terjadi peningkatan dalam keterisian rumah sakit, maka pengendaliannya dengan mengurangi mobilitas. Itu yang dilakukan selama hampir satu setengah tahun hingga dua tahun ini," kata Anies di kawasan Palmerah, Selasa 1 Februari 2022.

Lebih lanjut, Anies menyebut, pihaknya terus melakukan monitoring terhadap tingkat kerisian rumah sakit di Jakarta.

"Jadi kita monitoring terus keterisian Rumah Sakit, kemudian apabila terlihat ada tren yang meningkat secara signifikan sehingga dari mengkhawatirkan dari sisi kapasitas rumah sakit, maka akan bisa dilakukan pengetatan," katanya.

Menurutnya, saat ini situasi masih relatif kecil secara jumlah.

Namun, pihaknya akan terus memantau perkembangan ke depannya, sebagaimana yang diberitakan Tribunnews.com.

Ke depannya, Gubernur tidak menutup kemungkinan untuk kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh.

"Kita dalam situasi harus tenang. Kita juga harus sadar kalau memang angka Omicron meningkat, iya kita harus hati-hati. Tapi di sisi lain tingkat keparahannya tidak seperti 6 bulan lalu."

"Jadi, yang harus kita sama-sama sadari adalah mentaati protokol kesehatan. Bila mengalami gejala ringan atau tanpa gejala, maka isolasi, supaya tidak menularkan kepada yang lain," katanya.

Baca juga: Cerita Jokowi Naik Motor Lintasi Danau Toba, Kecepatannya Tak Terkejar, Sandiaga: Saya Ketinggalan

Baca juga: Ramalan Zodiak Keuangan 2 Februari Scorpio Bakal Naik Jabatan, Gemini Abaikan Orang Pinjam Uang

Selanjutnya, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Terkait kebijakan lain kita akan melakukan evaluasi bersama pemerintah pusat," ucap Gubernur DKI Jakarta.

Diketahui, Presiden Joko Widodo meminta adanya evaluasi atas pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Hal itu disampaikannya saat membuka rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara virtual dari Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin 31 Januari 2022, Selasa 1 Februari 2022.

"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," kata Jokowi, dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Selasa sore.

Saat ini, kata Jokowi, persentase kasus aktif Covid-19 mengalami kenaikan 910 persen dari sebelumnya.

Presiden pun meminta para menteri dan pimpinan lembaga terkait berhati-hati menyikapi kondisi pandemi saat ini.

"Hati-hati, saya ingin menegaskan kehati-hatian kita karena kasus aktif (Covid-19) naik 910 persen. Dari yang sebelumnya 6.108 kasus di tanggal 9 Januari (2022), kemudian menjadi 61.718 kasus di 30 Januari (2022)," jelasnya.

Kemudian, penambahan kasus baru Covid-19 juga mengalami kenaikan 2.248 persen, yakni dari 529 kasus pada 9 Januari 2022 menjadi 12.422 kasus pada 30 Januari 2022.

Baca juga: Iwan Fals Bikin Polling Pilpres 2024: Kalau Pilpres Hari Ini Susi Pudjiastuti Pemenangnya, Wow!

Ridwan Kamil Evaluasi PPKM

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan pihaknya tengah mengevaluasi soal PPKM di Jawa Barat seiring meningkatnya kasus Covid-19 di Jawa Barat.

"Karena Omicron ini kasusnya tinggi BOR-nya rendah. Kalau dulu kasus tinggi, BOR tinggi," kata Ridwan Kamil di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu.

Pihaknya tengah meneliti soal ini, sehingga dalam perhitungan PPKM memang agak berbeda dengan tahun lalu.

"Mohon bersabar kita sedang menganalisis."

"Tapi kasus sedang tinggi kita full waspada dengan prokes sambil mengevaluasi PPKM yang paling pas untuk situasi ini termasuk mengevaluasi PTM juga kita evaluasi," ucap Ridwan Kamil. (*)

Artikel ini telah tayang dengan judul: Ariza Tanggapi Kritik Politisi PDIP Soal Investor Enggan Terlibat di Ajang Formula E