Arab Saudi Belum Beri Kepastian Ibadah Haji 2022, Kemenang Siapkan Tiga Opsi

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan tiga opsi skenario dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/ 2022M dalam kondisi pandemi Covid-19.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, ketiga opsi tersebut tetap dipersiapkan meski Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian terkait penyelenggaraan ibadah Haji 2022.

"Mengingat sampai saat ini penanganan Covid-19 belum berakhir yang ditandai dengan munculnya Omicron, maka pemerintah melakukan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji dengan mengambil tiga opsi," kata Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin 17 Januari 2022.

MenurutMenag, tiga opsi itu adalah penyelenggaraan ibadah haji dengan kuota jemaah penuh, kuota jemaah terbatas, dan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2022.

Baca juga: Kasus Anak Aniaya Ayah Kandung, Ketua DPRD Sumba Tengah Minta Selesaikan Secara Kekeluargaan

Yaqut memastikan pemerintah sampai saat ini terus bekerja menyiapkan opsi pertama, yaitu memberangkatkan jemaah kuota penuh.

"Tentu kita berharap agar wabah ini segera berakhir sehingga penyelenggaraan ibadah haji bisa berjalan normal seperti penyelenggaran ibadah haji seperti tahun-tahun sebelum pandemi," ujarnya.

Menurutnya, pemerintahan akan memberangkatkan jemaah haji pada 2020 jika penyelenggaraanya resmi dijadwalkan.

Kemenag juga telah menyiapkan pedoman penyediaan transportasi udara bagi jemaah haji.

Baca juga: Militer China Tambah Kekuatan Baru , Jet Tempur Siluman J-20 Masuk Layanan AU Saingan F-35 Amerika

"Kemudian jemaah haji yang diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah Haji tahun 1443H/2022M adalahjemaah haji yang berhak berangkat tahun 1441Hatau 2020M," ucapYaqut.

"Dan kami sudah membentuk tim penyediaan akomodasi konsumsi dan transportasi bagi jemaah haji di Arab Saudi, saat ini, kami sedang melakukan proses administrasi untuk keberangkatan tim tersebut," ujarnya.

Lebih jauh Yagut mengatakan, kepastian penyelenggaraan ibadah Haji 1444H/ 2022 makan ditentukan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

"Kepastian peyelenggaraan ibadah Haji, kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah Haji tahun 1443H atau 2022 Masehi tahun ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi," katanya.

Baca juga: 80 Opsi Nama Ibu Kota Negara, Jokowi Pilih Nusantara, Ini Bentuk Pemerintah Daerahnya

Namun ia memastikan, pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi, termasuk juga nota kesepahaman atau MoU tentang kuota jemaah haji.

"Dalam rangka memperoleh kuota haji, kami telah dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Namun pemerintah Arab Saudi menyampaikan bahwa belum dapat melakukan pembicaraan terkait dengan penyelenggaran ibadah haji tahun 1443H 2022M," ujarYaqut.

"Belum ada pembicaraan ini bapak ibu sekalian bukan hanya kepada Indonesia, tetapi juga kepada negara-negara lain yang menyelenggarakan misi haji," katanya.

Pada kesempatan itu, Yaqut menjelaskan kemungkinan PresidenJoko Widodo melakukan diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait kepastian ibadah haji yang sampai saat ini masih belum jelas.

Baca juga: Meski Dihujat, Syahrini Mau Diajak Nikah Suami, Ternyata Bagian Tubuh Reino Buat Inces Klepek-klepek

"Jadi kalau Presiden turun tangan belum waktunya. Masih bisa saya kira, belum perlulah presiden (turun tangan)," ujarnya.

Dia mengatakan apa yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi dan pihaknya sudah terkomunikasi dengan baik.

"Surat menyurat maupun kita komunikasi dari telepon ke otoritas Arab Saudi kita ikuti prosesnya sampai berdoa begitukan," kata dia.

Dia mengatakan bahwa memang tak ada yang bisa memastikan soal haji lantaran jumlah angka kasus varian Omicron semakin banyak.

Baca juga: Pilpres Timor Leste 2022, Francisco Guterres Tak Ingin Lepas Jabatan Presiden

"Terkait dengan apa yang dilakukan negara lain, karena sebagaimana kita tahu pembukaan-pembukaan haji itu dilakukan secara menyeluruh bukan seluruh negara maksud saya, bukan hanya satu dua negara boleh, yang negara lain enggak. Jadi sangat terkait dengan kebijakan Saudi dengan negara-negara lain juga, ini enggak mudah," katanya. (tribun network/chaerul umam/deni saputra/sam)