Breaking News:

Kepala Daerah Ibu Kota Negara Setingkat Menteri, Ditunjuk Langsung Presiden

Kalau status kekhususan IKN memang untuk kepala daerahnya itu setingkat menteri dan itu diangkat oleh presiden.

Editor: Alfons Nedabang
KOMPAS.COM/HO-KEMENTERIAN PUPR
Ruang terbuka hijau ibu kota negara yang bisa diakses semua kalangan. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kepala daerah ibu kota negara (IKN) baru direncanakan setingkat menteri dan diangkat langsung oleh Presiden.

"Kalau status kekhususan IKN memang untuk kepala daerahnya itu setingkat menteri dan itu diangkat oleh presiden," ujar Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN Saan Mustopa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Januari 2022.

Selain itu anggaran IKN akan disusun sepenuhnya dari pemerintah pusat. "Terkait dengan penganggarannya pun menggunakan penganggaran APBN, jadi dari pusat semuanya," kata Saan.

Baca juga: Veronica Tan Mendadak Ungkap Tak Pernah Lelah Melayani, Mantan Istri Ahok Banjir Pujian Netizen

Saan mengatakan, IKN tidak memiliki DPRD tingkat provinsi dan kabupaten. Representasi politiknya hanya DPR dan DPD. "Representasi politiknya hanya DPR RI dan DPD, tidak ada DPRD provinsi, kabupaten," ujarnya.

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan status IKN akan berubah menjadi pemerintahan daerah khusus ibu kota setingkat provinsi yang kemudian disebut otorita.

Namun frasa otorita hanyalah sebuah nama. Struktur yang digunakan adalah Pasal 18 dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Baca juga: Kajari TTU Terbitkan 4 Sprindik Awal Tahun 2022

Dalam Pasal 18 ayat (5) tertuang bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Sementara itu, dalam Pasal 18B ayat (1) tertuang bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

"Jadi otorita just as a name (hanya sebagai sebuah nama) apa itu otorita? Otorita itu adalah pemerintahan daerah khusus ibu kota negara setingkat Provinsi," ujar Suharso.

Baca juga: Didiagosis Pendarahan Otak hingga Rutin Jalani Fisioterapi, Begini Kondisi Terbaru Tukul Arwana

Secara terpisah, Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia mengatakan kekhususan yang diatur dalam RUU IKN adalah kepala daerah yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved