Berita Flores Timur

Mengapa PMKRI Larantuka Kritisi SK Bupati Flotim Soal Pembatalan Pelantikan Kades ? Ini Alasannya

SK Bupati Flotim yang membatalkan pelantikan enam kepala desa (Kades) dikritisi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) C

Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/AMAR OLA KEDA
PMKRI - Irfan Bedanaen, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Larantuka 

Laporan Kontributor POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda

POS-KUPANG.COM,LARANTUKA - SK Bupati Flotim yang membatalkan pelantikan enam kepala desa (Kades) dikritisi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Larantuka. PMKRI mengaku siap mengadvokasi persoalan sengketa Pilkades dibeberapa desa. 

Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Larantuka, Irfan Bedanaen mengatakan, sebagai organisasi intelektual, PMKRI Larantuka akan menempuh beberapa langkah dalam upaya penyelesaian sengketa Pilkades pada beberapa desa di Flores Timur. PMKRI akan membuka upaya konsultasi hukum dengan ahli-ahli hukum tata negara, ahli hukum administrasi negara, dan praktisi hukum lainnya. PMKRI juga, kata dia, akan turun ke desa yang bersengketa untuk siap mengadvokasi dan menyurati Bupati Flores Timur

"Pada prinsipnya PMKRI adalah entitas perjuangan dan pergerakan dengan pilihan pada masyarakat kecil "option for the poor" yang disemangati oleh 3 benang merah yang melekat dalam diri kader yaitu Kristianitas, Fraternitas, dan Intelektualitas, akan melakukan advokasi ke desa-desa yang menghadapi sengketa," ujarnya kepada wartawan, Sabtu 8 Januari 2022.

Ia mengaku, PMKRI Larantuka sudah mendengar dan menerima aspirasi  masyarakat dari beberapa desa di Flores Timur yang mengaku kecewa akibat keputusan Bupati Flores Timur dalam upaya penyelesaian sengketa Pilkades.

Baca juga: Madura United vs PSM Makassar di Liga 1, Laskar Sapeh Kerrap Takluk Adu Penalti, Ini Skornya

"Dalam waktu dekat akan mengadvokasi dan menyurati Bupati Flores Timur. Kami juga akan bertemu Kabag Hukum untuk mengambil salinan keputusan Bupati Flores Timur," katanya.

Menurut dia, sidang sengketa Pilkades tersebut adalah sidang terbuka maka keputusannya juga mesti transparan dan akuntabel. Masyarakat termasuk PMKRI Larantuka, punya hak untuk mendapatkan salinan keputusan agar dapat mengetahui letak kesalahan sesungguhnya. 

"Tidak bisa keputusan itu isinya tertutup seperti Keputusan Bupati Flores Timur No 328 tentang Penyelesaian Sengketa Pilkades Desa Lewoingu yang  tidak sesuai dengan kaidah pembuatan ketetapan administrasi pemerintahan dan amanat Perbub Flores Timur No 19 tahun 2021. Kita meminta salinan keputusan, bukan salinan tanda tangan Pa Bupati Flores Timur," tegas Irfan. 

Ia berharap, Bupati Flores Timur tidak menggunakan kekuasaannya sebagai bupati dengan membuat keputusan secara sepihak dan sewenang-wenang apalagi mengajak masyarakat untuk berpekara.

"Bupati tidak susah berpekara karena menggunakan uang negara. Kasihan rakyat harus "diperas" akibat sebuah keputusan yang tidak objektif. Pemimpin itu dari rakyat bukan di atas rakyat," tandasnya.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Flotim, Yordan Daton mengatakan, SK yang dikeluarkan itu merupakan salinan keputusan. Keputusan aslinya menjadi dokumentasi pemerintah, yang menjadi kewajiban bagian hukum untuk melakukan kearsipan.

Menurut dia, dalam lingkungan pemerintah provinsi/pemerintah daerah/kota, ketentuan produk hukum desa ada rujukannya termasuk di dalamnya aspek teknis dan salinan keputusan yang diatur dalam Permendagri Nomor
80 tahun 2015 yang diubah menjadi Pemendagri Nomor 120 Tahun 2018.

"Bukan hanya ada di Flotim. Sehingga menjadi aneh kalau tidak dipahami aturannya. Selama ini juga khususnya unsur penyelenggara pemerintahan desa, baik BPD maupun Kades mereka menerima salinan keputusan yang ditandatangani oleh saya selaku Kabag Hukum. Dan, surat keputusan itu sah," ujarnya kepada wartawan, Selasa Januari 2022. 

Ia menjelaskan, penyelesaian sengketa atas hasil Pilkades itu menjadi kewenangan bupati/walikota. Kewenangan itu kemudian diatur tata caranya di daerah melalui Perda Nomor 9 Tahun 2014 diubah menjadi Perda Nomor 3 Tahun 2020. Dan, dalam amanat perda, tata cara penyelesaian sengketa Pilkades diatur lebih lanjut melalui Perbup Nomor 3 Tahun 2015.

"Dalam perbup itu, penyelesaian sengketa hasil Pilkades, pilihannya tidak bisa win-win. Tidak bisa dua belah pihak menang. Sesuai perbup, bupati sebagai otoritas yang punya kewenangan, akan memberikan keputusan, apakah menerima atau menolak sesuai rekomendasi tim panitia sengketa. Barang siapa yang merasa tidak puas dengan keputusan, ajukan keberatan sesuai  UU administrasi pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Jika masih tidak puas, sistem hukum kita masih memberikan ruang ke PTUN," ujarnya kepada wartawan, Selasa 4 Januari 2022.

Menurut dia, bagi pihak yang mengajukan keberatan ke panitia sengketa Pilkades, akan diberi jawaban setelah tim melakukan penelaahan. 

"Pada waktunya akan direspon diberi jawaban. Kita tidak mengkalim paling benar 100 persen, begitupun yang ajukan keberatan. Pasti punya argumentasi masing-masing. Dan keputusan sudah diambil bupati. Jadi silahkan ajukan keberatan dan bisa ke PTUN," tandasnya. (*)
 

Berita Flores Timur Lainnya :

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved