Kondisi Berombak di Laut China Selatan – Analisis

Kondisi Berombak di Laut China Selatan – Analisis

Oleh Collin Koh

POS-KUPANG.COM - Krisis COVID-19 yang sedang berlangsung menghentikan kesimpulan yang dimaksudkan dari Kode Etik Laut China Selatan (COC) yang diusulkan pada tahun 2021.

Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr mengatakan bahwa negosiasi antara ASEAN dan China 'tidak berhasil'.

Negara-negara ASEAN dan China memiliki pekerjaan berat yang harus dilakukan dalam mengatasi perbedaan serius di sekitar COC — paling tidak yang melibatkan ruang lingkup geografis dari setiap kesepakatan dan peran non-penandatangan.

Pemaksaan dan penegakan hukum China di Laut China Selatan juga menjadi normal pada tahun 2021.

Pada bulan Maret, pengungkapan gerombolan kapal China, yang berpura-pura menjadi milisi maritim, di Karang Whitsun bisa mengejutkan banyak orang — paling tidak karena Filipina telah mencari hubungan yang lebih dekat dengan Beijing sambil menarik jauh dari Washington sejak Presiden Rodrigo Duterte berkuasa.

Pengungkapan itu datang tidak lama setelah China memperkenalkan Undang-Undang Penjaga Pantai yang baru, sebuah tindakan yang memungkinkan penggunaan kekuatan terhadap pelanggar yang dianggap melanggar kedaulatan maritim yang diklaim Beijing.

Revisi Undang-Undang Keselamatan Lalu Lintas Maritim Beijing mulai berlaku pada bulan September dan sepanjang paruh kedua tahun 2021.

China melanjutkan pemaksaan maritimnya terhadap saingannya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia.

Beijing mulai mengganggu pengeboran minyak Indonesia di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara — peningkatan yang jelas dari janji China untuk menghormati hak penangkapan ikan tradisional di daerah tersebut.

China dilaporkan menuntut Jakarta untuk menghentikan pengeboran.

Perkembangan ini terjadi ketika China dan negara-negara anggota ASEAN terus menyatakan dukungan untuk upaya diplomatik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan itu — termasuk berharap agar pembicaraan COC selesai pada 2022.

Namun, anggota ASEAN tidak membiarkan Beijing bertindak kasar atas mereka di Laut Cina Selatan.