Menteri BUMN Erick Thohir Angkat Eks Timses Jokowi & Caleg PSI Jadi Komisaris KAI

POS-KUPANG.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Endang Tirtana sebagai Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Endang Tirtana masuk menggantikan Pungky Sumadi sebagai Komisaris KAI yang secara bersamaan diberhentikan. Pungky menjabat sebagai komisaris sejak 2017. 

"Adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero) diharapkan dapat berdampak positif untuk menjaga dan meningkatkan kinerja perseroan," kata Executive Vice President Corporate Secretary KAI, Asdo Artriviyanto, dalam suratnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis (30/12/2021).

Endang Tirtana sendiri merupakan wajah lama di perusahana pelat merah sebagai komisaris (komisaris BUMN). Sebelum diangkat sebagai Komisaris Independen KAI, Endang Tirtana merupakan Komisaris Independen di PT Semen Baturaja (Persero). Dia diangkat di BUMN semen itu pada Agustus 2020.

Baca juga: Survei Akhir Tahun, Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Tinggi, Ini Indikatornya

Lahir di Padang Balai 9 April 1981, dia meraih Gelar Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Padang (IAIN) Jurusan Aqidah Filsafat pada tahun 2000.

Dia melanjutkan studi gelar magister jurusan Ilmu Administrasi di Universitas Krisnadwipaya, Jawa Barat (2020).

Pada 2019 lalu, Endang tercatat merupakan calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Sumatera Barat II. Namun, gagal terpilih. Pada 2014, dia juga pernah maju menjadi caleg untuk DPR pada 2014 dari Partai Hanura, namun gagal juga.

Sementara itu dikutip dari Tribunnews, Endang Tirtana juga sempat masuk dalam timses Jokowi-Ma'ruf saat Pilpres 2019. 

Dia merupakan salah satu anggota dalam Koord Pemenangan Pemilu Partai Ex-officio Ketua Badan Pemenangan Pemilu Legislatif Partai Politik Koalisi Indonesia Kerja Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Pasangan Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin.

BERITA LAINNYA:

Kinerja Jokowi Tinggi

Indonesia belum selesai dengan penanganan pandemi Covid-19 menyusul ditemukannya varian Omicron.

Baca juga: Presiden Jokowi Terima Ketua Umum PBNU 2021-2026, Yahya Cholil Staquf di Istana Bogor

Namun, penanganan Covid-19 sepanjang tahun 2021 oleh Pemerintahan Jokowi dianggap sukses dan memuaskan masyarakat.

Hal ini ditandai dengan semakin rendahnya penambahan kasus harian Covid-19.

Situasinya berbanding terbalik ketika gelombang kedua melanda pada bulan Juli-Agustus 2021, di mana kasus harian melonjak hingga lebih dari 50 ribu per hari.

Demikian pula dengan angka kematian yang melonjak tinggi.

Dampaknya sangat dirasakan oleh fasilitas kesehatan yang nyaris kolaps karena disesaki pasien.

Langkah pemerintah menerapkan PPKM berhasil menekan mobilisasi masyarakat, sehingga penularan virus Covid-19 bisa dikendalikan.

Di sisi lain, ekonomi kembali terpukul dengan pembatasan sosial yang sangat ketat.

Seiring penurunan kasus Covid-19, pemerintah melonggarkan PPKM dan menggencarkan vaksinasi.

Laju vaksinasi yang sebelumnya dianggap sangat lambat kemudian bergerak dengan kecepatan tinggi.

Didukung pula dengan upaya antisipasi yang dilakukan sebelumnya untuk mengamankan pasokan vaksin dari sejumlah negara produsen.

Hasilnya, pandemi di Indonesia relatif jauh lebih cepat bisa diatasi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Sementara itu beberapa negara justru kembali mengalami lonjakan, seperti Vietnam dan Australia.

Saat ini dunia juga mencemaskan munculnya varian baru Omicron yang dikhawatirkan lebih menular daripada varian delta.

Berbarengan dengan itu, peran Indonesia di tingkat global makin diperhitungkan dengan menjabat Presidensi G-20 sepanjang tahun 2022.

Berlanjut dengan giliran Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023.

Hal itu menjadi indikator bahwa posisi Indonesia semakin strategis baik di kancah dunia maupun pada tingkat kawasan.

Efektifnya kebijakan yang diambil pemerintah berbuah tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo.

Temuan survei yang dilakukan Indometer menunjukkan 80,2 persen merasa puas, bahkan di antaranya 8,8 persen merasa sangat puas.

Sedangkan yang menyatakan tidak puas 19,5 persen, di antaranya hanya 1,4 persen tidak puas sama sekali.

“Redanya pandemi Covid-19 serta pengakuan dunia terhadap Indonesia mendorong tingginya tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi yang mencapai lebih dari 80 persen,” ungkap Direktur Eksekutif lembaga survei Indometer Leonard SB dalam keterangan yang diterima Kamis 30 Desember 2021.

Sisanya 0,3 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

Survei ini dilakukan pada 11-20 Desember 2021 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak bertingkat survei (multistage random sampling).

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Margin of error survei sebesar ±2,98 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pembangunan Infrastruktur

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syafuan Rozi Seobhan mengatakan bahwa masih tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, salah satunya adalah karena pembangunan infrastruktur, diantaranya bendungan.

Ia mengatakan apa yang dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membuat bendungan di beberapa tempat yang bisa menahan air dari puncak ke bawah relatif berhasil.

“Karena kita tahu beberapa minggu ini hujan lebat di daerah Puncak sampai Depok, Bogor. Ini bagian dari bendungan dan bendungan memecah air tidak langsung ke Ciliwung, masuk ke kantong-kantong bendungan,” kata Syafuan saat dihubungi Kamis, (30/12/ 2021).

Menurut dia, Pemerintahan Jokowi tetap bisa membangun infrastruktur meski saat ini sedang dalam kondisi Pandemi Covid-19.

Masyarakat puas terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi karena membangun Indonesia di tengah krisis bukan hal yang mudah karena terpecahnya konsentrasi.

“Indonesia bisa bertahan dengan kondisi sekarang itu patut diapresiasi, karena pemerintah dunia termasuk Malaysia mengalami turbulensi politik. Hampir semua upaya untuk menekan laju penyebaran pandemi,” katanya.

Belum lagi menurut dia, bencana alam yang terjadi pada 2021. Bencana yang terjadi tidaklah sedikit dan perlu penanganan yang cepat.

Oleh karena itu wajar apabila masyarakat sangat mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam mempertahankan pembangunan di tengah Pandemi.

“Bencana alam bertubi-tubi, gempa, gunung meletus. Menurut saya, itu patut diapresiasi masyarakat menyampaikan dengan tulus. Karena siapa pun pemimpin di masa krisis tidak mudah,” pungkasnya.

Berita Nasional Lainnya

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Erick Thohir Angkat Eks Timses Jokowi dan Caleg PSI Jadi Komisaris KAI