Wakil Bupati Belu Launching Inovasi Daerah Gerakan Sadar Hukum

Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Teni Jenahas

POS KUPANG. COM, ATAMBUA--Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM melakukan launching Inovasi Daerah gerakan membangun budaya hukum menuju Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif melalui 
Penyuluhan Hukum Terpadu. 

Peluncuran inovasi ini berlangsung di Kantor Camat Raihat, Rabu 15 Desember 2021. Hadir dalam acara launching, Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Sakur, PR, Ketua Bapenperda DPRD Belu, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Belu serta pimpinan OPD dan Camat Raihat. 

Inovasi daerah ini merupakan gerakan membangun budaya hukum menuju Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif melalui penyuluhan hukum terpadu yang bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan DPRD, Pengadilan Negeri Atambua, Kejaksaan Negeri Belu, Polres Belu dan Lembaga Agama Gereja Katolik.

Kepala Bagian Hukum Setda Belu, Rosalia Yeani E.R. Lalo, SH dalam laporan menyampaikan, penyuluhan hukum terpadu ini dilaksanakan di tiga kecamatan yakni, Kecamatan Raihat, Lamaknen dan Kecamatan Lasiolat. 

Baca juga: Akuilina Ili : Kementerian Desa PDTT Harus Bangun Lagi 125 Rumah Translok di Peibulak Kabupaten Belu

Pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi fenomena keprihatinan hukum sebagai dampak dari globalisasi.

Fenomena dimaksud antara lain, adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat dalam struktur pemerintah dan politisi,  baik di lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.

Terdapat praktek perilaku masyarakat main hakim sendiri terhadap sesama anggota masyarakat lainnya. 

Kemudian, adanya perilaku amoral melalui media sosial seperti hoax, yang berpotensi mengadu domba antar warga masyarakat sekitar.

Perilaku apatis warga masyarakat sebagai subyek hukum yang terjebak dalam sikap pasif akan situasi masyarakatnya seperti situasi pandemi COVID-19.

Baca juga: Pemkab Belu Launching Inovasi Daerah Sadar Hukum di Raihat

Munculnya sikap relativisme akan aturan dan hukum,  baik adat maupun negara oleh sebagian anggota masyarakat yang berakibat disharmonisasi hidup sesuai aturan hukum. 

Lanjut Yenni, demikian sapaan Kabag Hukum, gerakan membangun budaya hukum juga merupakan program strategis Pemerintah Kabupaten Belu yang inovatif di bidang pembangunan hukum sebagai salah satu elemen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah serta menjawab visi misi ke 4 dan ke 5 Bupati dan Wakil Bupati Belu yang termuat dalam RPJMD periode 2021-2026.

Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM dalam arahannya mengatakan, penyuluhan hukum merupakan hal penting yang harus dilakukan kepada aparatur pemerintah agar memiliki pemahaman hukum yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas. 

Pasalnya, tugas dan tanggung jawab bahkan perilaku aparatur pemerintah selalu diawasi oleh seluruh masyarakat. 

Baca juga: Gempa Bumi 7.4 di Flores - Pemprov NTT Belum Dapat Laporan Kerusakan dan Korban Jiwa

Lanjut Wabup Belu, pemahaman hukum dan kepatuhan akan hukum menjadi penyelamat bagi aparatur agar tidak terjerumus dalam hal hal yang melanggar hukum yaitu korupsi. Bila sudah terjadi, otomatis berurusan dengan aparat penegak hukum. 

Pantauan Pos Kupang. Com, penyuluhan hukum terpadu disajikan secara panel dengan narasumber, Wakil Bupati Belu dengan materi Gambaran Inovasi Daerah Membangun Budaya Hukum Menuju Belu Yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif, 

Uskup Atambua, Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr membawakan materi Gerakan Peduli Lindungi Hak Sipil Masyarakat, Ketua Bapenperda DPRD Kabupaten Belu materi tentang Politik dan Hukum; Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua materi Hakim Masuk Desa dan Kepala Kejaksaan Negeri Belu materi Jaksa Jaga Desa. 

Peserta kegiatan adalah kepala desa, perangkat desa dan ketua BPD se-Kecamatan Raihat. (*)

Berita Belu Terkini