Breaking News:

Berita Belu

Wakil Bupati Belu Launching Inovasi Daerah Gerakan Sadar Hukum

perilaku amoral melalui media sosial seperti hoax, yang berpotensi mengadu domba antar warga masyarakat sekitar

Penulis: Teni Jenahas | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/TENY JENAHAS
Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleserens bersama nara sumber memukul tihar sebagai tanda peluncuran inovasi daerah gerakan membangun budaya hukum, di Raihat, Rabu 15 Desember 2021. 

Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Teni Jenahas

POS KUPANG. COM, ATAMBUA--Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM melakukan launching Inovasi Daerah gerakan membangun budaya hukum menuju Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif melalui 
Penyuluhan Hukum Terpadu. 

Peluncuran inovasi ini berlangsung di Kantor Camat Raihat, Rabu 15 Desember 2021. Hadir dalam acara launching, Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Sakur, PR, Ketua Bapenperda DPRD Belu, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Belu serta pimpinan OPD dan Camat Raihat. 

Inovasi daerah ini merupakan gerakan membangun budaya hukum menuju Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif melalui penyuluhan hukum terpadu yang bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan DPRD, Pengadilan Negeri Atambua, Kejaksaan Negeri Belu, Polres Belu dan Lembaga Agama Gereja Katolik.

Kepala Bagian Hukum Setda Belu, Rosalia Yeani E.R. Lalo, SH dalam laporan menyampaikan, penyuluhan hukum terpadu ini dilaksanakan di tiga kecamatan yakni, Kecamatan Raihat, Lamaknen dan Kecamatan Lasiolat. 

Baca juga: Akuilina Ili : Kementerian Desa PDTT Harus Bangun Lagi 125 Rumah Translok di Peibulak Kabupaten Belu

Pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi fenomena keprihatinan hukum sebagai dampak dari globalisasi.

Fenomena dimaksud antara lain, adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat dalam struktur pemerintah dan politisi,  baik di lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.

Terdapat praktek perilaku masyarakat main hakim sendiri terhadap sesama anggota masyarakat lainnya. 

Kemudian, adanya perilaku amoral melalui media sosial seperti hoax, yang berpotensi mengadu domba antar warga masyarakat sekitar.

Perilaku apatis warga masyarakat sebagai subyek hukum yang terjebak dalam sikap pasif akan situasi masyarakatnya seperti situasi pandemi COVID-19.

Baca juga: Pemkab Belu Launching Inovasi Daerah Sadar Hukum di Raihat

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved