Breaking News:

UMP Provinsi NTT

UMP NTT Naik Rp 25 Ribu, Serikat Pekerja: Tak Bisa Sejahterakan Buruh

Kenaikan UMP sebesar Rp 25.000 sesuai perhitungan ekonomis yang dilakukan sejumlah pihak yang terkait dengan urusan pengupahan.

Editor: Alfons Nedabang
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Benediktus Polo Maing dan Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja Transmigrasi Nusa Tenggara Timur Sylvia R Pekujawang saat mengumumkan UMP 2022, Selasa 23 November 2021. 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp 1.975.000. Jumlah ini lebih sebesar Rp 25.000 dari UMP tahun 2021.

"Ada kenaikan UMP Provinsi NTT pada tahun 2022. Kenaikan itu sebesar Rp 25.000 dari UMP Provinsi NTT tahun 2021," sebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT Benediktus Polo Maing di Kupang, Selasa 23 November 2021.

Saat memberi penjelasan, Sekda Polo Maing didampingi Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi NTT, Sylvia R Pekujawang.

Ia menjelaskan, kenaikan UMP 2022 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 02/KEP/HK/2021 tanggal 19 November 2021. Menurutnya, kenaikan UMP sebesar Rp 25.000 sesuai perhitungan ekonomis yang dilakukan sejumlah pihak yang terkait dengan urusan pengupahan.

Baca juga: Dua Nelayan Lembata Temukan Patung Bunda Maria di Tengah Laut, Rosario Masih Utuh

Baca juga: Puluhan Rumah di Kelurahan Oepura Kota Kupang  Digusur

Sekda Polo Maing mengatakan, penetapan UMP sebesar Rp 1.975.000 itu melalui usulan Dewan Pengawas Pengupahan Provinsi NTT yang melibatkan sejumlah pihak terkait, seperti unsur pemerintah, pengusaha atau pemberi kerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Provinsi NTT.

Kenaikan UMP juga berdasarkan hasil kajian secara ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Selain itu, mempertimbangkan dengan ketentuan batas atas sebesar Rp 2,5 juta dan batas bawah, yakni 50 persen dari batas atas.

Ia menegaskan, penetapan UMP 2022 menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masing-masing daerah.

Setelah penetapan UMP, lanjut Sekda Polo Maing, pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan penetapan upah minimum dan melakukan sosialisasi kepada semua pihak termasuk pelaku usaha untuk memberlakukan UMP kepada pekerjanya.

Baca juga: Pengakuan Nelayan Lembata Sebelum Temukan Patung Bunda Maria di Tengah Laut

"Kami berharap pemerintah kabupaten/kota juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan UMP itu untuk dilaksanakan semua pihak," tandasnya.

Sikap Pemkot Kupang

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved