Breaking News:

Berita Pemprov NTT

DPRD NTT dan Pemprov Bahas Empat Rancangan Peraturan Daerah

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/IRFAN HOI
Pelaksanaan sidang paripurna di DPRD NTT beberapa waktu lalu  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG-- DPRD NTT menggelar Sidang Paripurna dengan agenda tanggapan pemerintah atas pandangan umum Fraksi-Fraksi terkait empat (4) rancangan peraturan daerah (Perda) Provinsi NTT tahun 2021.

Sidang Paripurna yang berlangsung di aula utama kantor DPRD NTT, dipimpin Ketua DPRD NTT, Emelia Julia Nomleni didampingi Wakil Ketua I, Inche Sayuna, Wakil Ketua II, Chris Mboeik.

Turut hadir Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, dan Sekda NTT, Benediktus Polo Maing bersama jajaran perangkat daerah lingkup Pemprov NTT. Sidang dilaksanakan di aula sidang utama DPRD NTT, Selasa 16 November 2021.

Pemprov NTT melalui tanggapan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang dibacakan Sekda NTT, Benediktus Polo Maing menyampaikan ucapan terimakasih kepada sembilan Fraksi di DPRD NTT yang telah menyetujui pembahasan empat Ranperda itu.

"Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan sembilan Fraksi yang menyetujui pembahasan ke empat Rancangan Peraturan Daerah ini," kata  Sekda NTT, Benediktus Polo Maing.

Baca juga: Pemprov NTT Segera Salurkan Dana Bantuan Seroja Rp 10 Miliar

Empat Ranperda yang dibahas Pemerintah dan DPRD adalah, Pertama; Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kedua; Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Perseroda).

Selanjutnya, Ketiga; Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT, dan Keempat; Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

"Pemerintah NTT menyampaikan terima kasih terhadap pandangan Fraksi Partai NasDem yang menyebutkan pengajuan
4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai langkah cepat dan tepat yang diambil pemerintah dalam rangka penyesuaian dengan aturan yang lebih tinggi dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah," ujarnya.

Menurut Polo Maing, berbagai pandangan yang disampaikan kepada Pemerintah, berupa pertanyaan, saran, pendapat dan masukan yang konstruktif.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved