Breaking News:

Berita Malaka

Ibu kota Malaka di Betun Bakal Ditata Kementerian ATR/BPN

Ibu kota Kabupaten Malaka di Betun pasca adanya Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW)

Penulis: Edy Hayong | Editor: Kanis Jehola
POS-KUPANG.COM/EDI HAYONG
Wakil Bupati Malaka, Louise Lucky Taolin, S.SoS saat menghadiri kegiatan dialog publik Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Ramayana, Senin (15/11/2021). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM, BETUN--Ibu kota Kabupaten Malaka di Betun pasca adanya Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW), kegiatan ikutannya adalah penataan kembali Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR).

Untuk merealisasikan ini, tim Kementrian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN) memfasilitasi kegiatan Dialog publik untuk menjaring aspirasi lintas elemen di Malaka.

Konsultan Kementerian ATR/BPN, Dadi Rusdiana usai melakukan Forum Group Discussion (FGD) bersama Dinas teknis di Hotel Ramayana, Senin (15/11/2021) mengatakan bahwa,pihaknya ditugaskan ke Malaka untuk membuat perencanaan tata ruang di kawasan perkotaan Betun.

Dalam rencana ini, kata Rusdiana, sejatinya bukan untuk kepentingan pihaknya tapi untuk masyarakat dan pemerintah Kabupaten Malaka.

Untuk itu dia berharap kedepan ada partisipasi masyarakat secara intens untuk mendukung perencanaan dan pengembangan kawasan perkotaan Betun ini.

Baca juga: Puskesmas Betun di Kabupaten Malaka Rutin Safari Bantu Percepatan Vaksinasi

Dikatakannya untuk menampung aspirasi masyarakat maka akan diadakan FGD bersama pemangku kepentingan di wilayah ini.

Para pihak yang dhadirkan yakni, tokoh masyarakat ,tokoh agama, pemuda, kepala desa,camat dan pimpinan OPD.

"Kita sudah bertemu dengan Raja Malaka, Romo Deken untuk membahas tentang kawasan perkotaan Betun kira-kira kedepan seperti apa. Sehingga output dari itu kita akan tuangkan dalam rencana detail tata ruang,"ujar Rusdiana yang Dosen di ITB ini.

Terkait dengan kawasan pertanian di Harakakae yang saat ini sebagian besarnya sudah dialih fungsikan menjadi kawasan pemukiman warga, Rusdiana mengatakan, kalau konflik antar lahan sejatinya dimana saja selalu ada.Tetapi pemukiman yang sudah ada itu tidak bisa dibongkar tetapi pengembangannya dibatasi.

Jangan sampai pemukiman yang sudah ada itu terus berkembang karena tidak ada aturan dari pemerintah untuk melarang sehingga dampaknya terhadap lingkungan seperti banjir.

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved