Breaking News:

Berita Kota Kupang

Meski Raih WTP, Bupati Don :  Masih Ada Catatan Soal Peralihan Aset dari Kabupaten Induk

termasuk aset saluran irigasi di desa-desa harus dihitung kembali panjang dan lebar sehingga dapat mengetahui nilai aset tersebut.

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Bupati Nagekeo, Johannes Don Bosco Do 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM, MBAY--Meskipun Kabupaten Nagekeo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan daerah tahun 2020, masih ada beberapa catatan yang mesti dikerjakan.

Salah satu catatan yang menjadi pekerjaan rumah oleh pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo adalah terkait masalah peralihan aset dari kabupaten induk.

"Kita masih ada catatan besar dengan kabupaten induk itu adalah masalah aset," kata Bupati Nagekeo Johannes Don Bosco Do Kabupaten Nagekeo

Menurutnya, masalah peralihan aset dari Kabupaten Induk masih menjadi masalah serius yang harus dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo.

Baca juga: Kepala BPN Nagekeo : Warga Terdampak Waduk Lambo Sepakat Ganti Rugi Dalam Bentuk Uang

Salah satu aset tersebut yakni pasar Danga. Sebab saat Pemda Ngada menyerahkan aset tersebut ke pemerintah Kabupaten Nagekeo, tidak dilakukan perhitungan nilai aset terlebih dahulu.

Mestinya, aset Pasar Danga tersebut harus dihitung nilainya pada saat dibangun, setelah itu baru diserahkan ke pemerintah Kabuapten Nagekeo.

"Dan itu mesti dihitung nilainya, seolah-olah sama nilainya pada saat dibangun," ungkapnya.

Selain itu, jelas Bupati Don, termasuk aset saluran irigasi di desa-desa harus dihitung kembali panjang dan lebar sehingga dapat mengetahui nilai aset tersebut.

"Termasuk jalan dan sekolah-sekolah yang sudah diserahkan tetapi belum disertifikat. Jadi yang menjadi catatan itu lebih banyak di aset," terangnya.

Baca juga: Puluhan Rumah di Aeramo Kabupaten Nagekeo Terendam Banjir

Bupati Don menambahkan, meskipun masih banyak catatan terkait aset, pihaknya berjanji akan menyelesaikan catatan dari BPK tersebut minimal 50 persen.

Sehingga dengan menyelesaikan masalah aset tersebut minimal 50 persen, maka pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo bisa kembali maraih opini WTP pada tahun depan. (*)

Berita Nagekeo Terkini

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved