Berita NTT

Gubernur dan Kejati Teken MoU Tata Aset di NTT

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT ( Kajati NTT) Dr. Yulianto S.H, M.H tanda tangan MoU

Editor: Kanis Jehola
Dok. Humas Setda NTT
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (kanan) bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT Dr. Yulianto S.H, M.H (kiri) 

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT ( Kajati NTT) Dr. Yulianto S.H, M.H, melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman ( MoU) antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Kejaksaan Tinggi NTT.

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT Dr. Yulianto S.H, M.H, dalam sambutannya mengatakan MoU ini dilakukan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparansi secara digital, bebas dari korupsi, mempunyai semangat integritas yang tinggi.

Ia juga menjelaskan penataan aset daerah ini sebagai bentuk untuk memberikan kepastian hukum yang jelas yang nantinya akan memacu timbulnya investasi dengan adanya kepastian hukum yang jelas.

"Penataan aset sangat penting. Karena akan ada kepastian hukum bagi aset itu yang juga nantinya memacu datangnya investasi. Juga dengan penataan aset yang transparasi dengan ditata secara digital dan siapupun boleh mengakses dan terbuka bagi masyarakat," jelas Yulianto, Rabu 10 November 2021.

Baca juga: Gubernur NTT Serahkan RAPBD 2022 Untuk Dibahas DPRD

Ia menyebut, dia bersama gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mempunyai semangat intergrasi sehingga lahirnya MoU ini. Baginya, dengan ini juga bisa mencegah praktik korupsi sekaligus menjaga aset yang ada di NTT.

Sementara itu Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sambutannya mengatakan, momentum tersebut sebagai langkah yang diambil oleh Kejaksaan tinggi NTT untuk membantu Pemerintah Provinsi NTT dalam menertibkan aset-asetnya.

Gubernur Viktor menjelaskan, jika hal ini tidak dilakukan maka akan memberikan peluang bagi orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan.

Dia mencontohkan, masih ditemukan kasus tanah milik pemerintah provinsi namun sertifikat yang dikeluarkan atas nama orang perorangan.

"Langkah yang diambil hari ini untuk memberikan kepastian hukum yang jelas sehingga dimasa pemerintahan saat ini kedepannya tidak meninggalkan masalah untuk kepemimpinan berikutnya," kata Gubernur.

Dia menyampaikan apresiasi kepada Kejati NTT yang membimbing langsung penertiban dan penyelesaian aset daerah. Aset itu sangat penting karena bisa menjadi kekuatan yang berdampak pada bertambahnya pendapatan daerah.

"Kita bersyukur kajati yg sudah menertibkan aset-aset. Sehingga aset dapat dipakai secara administrasi yang tertib. Ini langkah bagus dan langkah baik. Seluruh aset harus dikerjakan dan digerakkan untuk memajukan kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Alex Lumba dalam laporannya menyampaikan, maksud kerja sama tersebut adalah untuk menyelesaian persoalan barang milik daerah.

Hal itu lebih khususnya pada aspek kepemilikan, pemanfaatan, penggunaan dan pengendalian atas aset tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin.

Tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib hukum dan tertib fisik dan tertib hukum.

Selain adanya penandatanganan MoU, acara itu juga sekaligus Pengukuhan Tim Kerja Penertiban, Pemulihan, dan Penyelesaian Masalah Hukum Barang Milik Daerah Provinsi NTT Tahun 2021. (*)

Baca Berita NTT Lainnya

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved