DPRD Kota Kupang Minta Pemerintah Segera Sikapi Masalah Tarif Angkot

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Kenaikan Bahan Bakar Minyak ( BBM) menyebabkan para sopir angkot yang ada di Kota Kupang mendesak pemerintah untuk bisa menaikan tarif angkot dalam Kota Kupang. Dalam menuntut hal itu, sopir kemudian menggelar aksi mogok.

Aksi mogok itu dilakukan para sopir pada, Rabu 27 Oktober 2021 pagi di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kupang, kantor DPRD NTT, dan didepan Kantor Gubernur NTT.

Anggota DPRD Kota Kupang, Tellendmark Daud, kepada awak media meminta agar pemerintah segera menyelesaikan masalah ini. Dia menyebut peralihan dan kenaikan harga BBM harus didukung dengan kenaikan tarif.

Baginya, perbedaan harga BBM yang cukup tinggi menyebabkan penghasilan para sopir pun akan menurun yang turut berdampak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga: Aksi Mogok di Jalan El Tari - Kantor DPRD Ende, Ini Permintaan Dodi

"Sehingga pemerintah harus segera menyikapi dengan mengeluarkan peraturan wali kota menetapkan harga dan tarif," katanya.

Menurutnya, peraturan itu dikeluarkan tidak dengan waktu lama. Sebab, ada bagian di pemerintah yang bisa melakukan kajian dengan rumusan tertentu. Ia mengaku, setelah aturan itu dikeluarkan maka, dilakukan revisi perda KIR dan Retribusi angkot.

Untuk itu, politisi Golkar itu meminta agar pemerintah segera menindaklanjuti keluhan para sopir itu sehingga tidak terjadi lagi aksi semacam ini.

"Satu dua hari ini harus diselesaikan, mereka ini kan punya keluarga, kan kasian. Pemerintah harus bisa selesaikan dalam waktu satu dua hari ini," katanya.

Kepala Dinas perhubungan (Kadishub) Kota Kupang, Bernadinus Mere, didatangi para sopir angkot yang biasa beroperasi dalam wilayah Kota Kupang. Kedatangan awak sopir itu untuk menuntut dishub bisa menetapkan kenaikan tarif angkot.

Kadishub Bernadinus, Rabu 27 Oktober 2021, saat menemui para sopir mengaku turut prihatin dengan situasi ini. Ia menyebut hal ini akibat adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite bagi kendaraan plat kuning.

"Harga pertalite akan naik dari Rp. 7250 ke Rp. 7650. Diseluruh Indonesia akan berlaku selama. Saya prihatin dengan teman-teman semua," katanya.

Bernadinus mengaku kenaikan harga BBM itu tidak dibarengi dengan kenaikan tarif angkutan. Untuk itu, dia berujar kenaikan tarif angkutan itu harus ada ketetapan dari Perwalkot dan juga pergub sebagai payung hukum besar.

Dengan adanya pertauran itu, maka diketahui ketetapan tarif batas atas dan batas bawa. Nantinya, dari peraturan itu ditetapkan dalam ketentuan mengenai tarif angkutan.

Dishub, kata Bernadinus, memiliki perhitungan tersendiri. Menurutnya kenaikan dalam hitungan internal itu sebesar 17 persen.

Disebutkan, pihaknya akan melakukan telaah terkait aspirasi ini dan disampikan ke Pemprov NTT yang selanjutnya diatur dalam peraturan gubernur (pergub) terkait ketetapan tarif.

Ia mengakui memang adanya perbedaan ketika kendaaran menggunakan BBM jenis premium. Namun ketika peralihan ke pertalite memang ada perbedaan yang cukup signifikan.

Ditegaskannya, pihaknya akan melaporkan hal ini ke Wali Kota Kupang dan Pemprov NTT. Ia menyebut pihaknya tidak bisa mengambil keputusan sepihak terkait dengan kenaikan tarif.

Peralihan BBM itu menurutnya untuk mendukung program nasional agar mengurangi polusi udara yang diklaim salah satu sebabnya adanya BBM jenis premium.

"Semoga kita pahami ini, dan kita menunggu peraturan gubernur terkait tarif angkutan untuk kita tindaklanjuti, supaya kita tetapkan dalam peraturan wali kota," katanya.

Bernadinus juga menegaskan kenaikan tarif pada beberapa trayek merupakan kenaikan sepihak tanpa ada konfirmasi ke dishub dan pergub dan juga Perwalkot.

Dia memastikan usulan para sopir akan segera ditindaklanjuti sehingga para sopir juga bisa mendapat kepastian terkait dengan masalah tarif angkutan.

Buntut dari peralihan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium ke pertalite bagi kendaraan umum kini mulai dialami dampaknya. Selain peralihan, harga BBM jenis pertalite pun naik. Dia meminta untuk para sopir tidak menaikan tarif secara sepihak.

Para sopir angkot dalam kota di Kupang, Rabu 27 Oktober 2021 pagi menggelar aksi mogok di depan kantor dinas perhubungan Kota Kupang.

Awak sopir mendesak pemerintah melalui dinas perhubungan untuk menaikan tarik angkot dari Rp. 2000 ke Rp 3000 untuk anak sekolah dan Rp 4000 untuk orang tua.

Pertalite PLK yang dikhususkan bagi kendaran umum atau plat kuning semula harganya Rp. 6.800 per liter yang kemudian naik menjadi Rp. 7250 per liter.

Aksi mogok itu dimulai dari Jalan El Tari menuju ke kantor dinas perhubungan Kota Kupang. Para sopir menilai pihaknya harus datang ke dishub Kota Kupang karena izin trayek berada di instansi itu.

Dedy Sopir Trayek lampu 6 yang juga perwakilan Sopir mengatakan, harusnya pemerintah bisa memikirkan hal ini. Dia menyebut, total bemo di jalur lampu enam sebanyak 100 lebih.

Pihaknya aksi para sopir ini hanya meminta agar pemerintah bisa mengambil sikap dan menetapkan kenaikan tarif angkutan.

Untuk diketahui, para sopir yang melakukan aksi mogok kali ini dari angkot trayek lampu, 5, 6 dan jalur Tenau- Bolok.

"Kalau pemasukan begini tiap bulan kita terima berapa. Penfui-Noelbaki sudah naik 3000 dan 4000," ujarnya.

Dia menyebut, aksi mogok yang sama juga terjadi di DPRD provinsi oleh angkot lampu 7 dan 10. Sebelumnya, bemo di jalur Oesapa Lasiana juga melakukan aksi yang sama. (*)

Baca Berita Kota Kupang Lainnya