Breaking News:

Berita Sumba Timur

Kejaksaan Janji Tidak Akan Petieskan Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Mantan Bupati Gidion

Saya punya urusan dengan BK sudah selesai, tidak ditemukan indikasi pelanggaran kode etik. Kalau ada putusan inkrah dari pengadilan

Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Para demonstran dari Aliansi Peduli masyarakat Sumba Timur saat mendatangi Kantor Kejari Sumba Timur pada Senin 18 Oktober 2021 siang.  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong 

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumba Timur berjanji tidak akan memetieskan atau mendiamkan kasus dugaan pencemaran nama baik Gidion Mbiliyora, Mantan Bupati Sumba Timur. 

Saat menerima para pendemo dari Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur di depan pintu gerbang Kantor Kejari Sumba Timur, Senin 18 Oktober 2021 siang, Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur Okto Rikardo mengatakan pihaknya tetap melakukan penanganan kasus tersebut. 

Okto mengatakan, pihak Kejari Sumba Timur bekerja sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan. Karena itu, Okto Rikardo meminta masyarakat menghormati prosedur yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum. 

Selain berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan pimpinan di Kejati NTT, Okto Rikardo juga mengaku melakukan koordinasi dengan Bupati Khristofel Praing selalu pemimpin daerah.

Kasi Intel Kejari Sumba Timur Doniel Ferdinand, menambahkan, pihak Kejaksaan Negeri Sumba Timur tidak akan mendiamkan kasus tersebut. Pihak Kejaksaan Negeri Sumba Timur akan menyelesaikan kasus yang telah dinyatakan lengkap sejak 23 Agustus 2021 itu. 

Baca juga: Update Covid Sumba Timur : Enam Pasien Isolasi Mandiri Sembuh

"Kami dari Kejaksaan tidak akan memetieskan kasus ini," ujar Doniel. 

Meski demikian, Aliansi Peduli Masyarakat Sumba Timur tetap meminta pihak Kejaksaan secepatnya menuntaskan kasus yang menyeret nama AOF, politisi Golkar yang juga merupakan Ketua DPRD Sumba Timur. 

Aliansi Peduli masyarakat Sumba Timur bahkan tetap memberi tenggat waktu hingga Senin 18 Oktober pukul 17.00 Wita pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur untuk melakukan pelimpahan dalam kasus tersebut.

Jika tidak, maka aliansi mengancam akan menduduki Kantor Kejari Sumba Timur, Mapolres Sumba Timur dan Kantor DPRD Sumba Timur dengan massa yang lebih banyak. 

Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved