Breaking News:

Berita Pemprov NTT

Dana Bantuan Seroja Segera Dicairkan BPBD NTT

bangunan itu kita antisipasi agar tidak terjadi pendobelan dengan bantuan BNPB. BPBD Kabupaten/Kota kami sudah minta untuk segera masukan data

Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/IRFAN HOI
Kepala BPBD NTT, Ambrosius Kodo  

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT memastikan dana bantuan Seroja Rp 10,6 miliar dari berbagai pihak segera dicairkan kepada masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD NTT, Ambrosius Kodo, mengatakan, BPBD NTT telah melakukan rapat koordinasi bersama BPBD Kabupaten/Kota di NTT yang membahas penanganan masa transisi Seroja.

Hasil rapat koordinasi maka disepakati paling lambat 15 Oktober pekan kemarin. BPBD Kabupaten/Kota di NTT sudah mengusulkan data masyarakat yang korban bencana yang akan diberikan bantuan stimulan dari bantuan pihak ketiga.

Menurut Ambros, data yang dibutuhkan saat ini dari BPBD Kabupaten/Kota di NTT tidak perlu harus by name by adress lagi, cukup nama,alamat, tercatat sebagai warga terdampak Seroja, dan data kebutuhan saat ini.

"Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kepala BPBD kabupaten/kota. Yang pasti bantuan Seroja dari pihak ketiga itu untuk masyarakat yang terdampak Seroja. Kalau terkait masyarakat yang rumah rusak parah, dan harus mendapatkan bahan bangunan itu kita antisipasi agar tidak terjadi pendobelan dengan bantuan BNPB. BPBD Kabupaten/Kota kami sudah minta untuk segera masukan data paling lama hari Jumat," katanya, Senin 18 Oktober 2021.

Baca juga: Wapres dan Pemprov NTT Gelar Rapat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim

Dikatakan Ambros, penyaluran bantuan Seroja Rp 10,6 Miliar kepada masyarakat itu sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 29 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tak Terduga dan Sumbangan Masyarakat Dalam Rangka Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah longsor, Gelombang Pasang, dan Abrasi di provinsi NTT.

Proses penyaluran bantuan Seroja kepada masyarakat itu akan dilakukan secepatnya kepada kabupaten/kota yang sudah memasukan data tanpa menunggu harus data dari 22 kabupaten/kota lengkap. Data masyarakat penerima bantuan bisa diusulkan oleh BPBD/Lembaga Agama, maupun Kelompok masyarakat.

"Model penyaluran ini Swakelola sehingga kalau barangnya itu ada di kabupaten maka belanja di kabupaten, tidak datang dari Provinsi. Prinsipnya kabupaten mana yang datanya sudah masuk kita cairkan tanpa menunggu, setelah kita verifikasi dan tidak ada pendobelan," ujarnya.

Ia menuturkan, kendala selama ini pemerintah kabupaten/kota sulit untuk melakukan pendataan dengan sistem By Name By Adress. Intinya data nama korban bencana maka akan dicairkan dana. Lantaran data itu penting untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak pemberi bantuan.

Baca juga: Pemprov NTT Serius Kembangkan Pariwisata Labuan Bajo Manggarai Barat

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved