Breaking News:

Berita Lembata

Pemerintah Kabupaten Lembata Terima Piagam Penghargaan Opini WTP Dari Kementerian Keuangan

Kemenkeu juga harapkan komitmen yang kuat dalam pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan transparan dan akuntabel

Penulis: Ricardus Wawo | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/RICKO WAWO
Pemerintah Kabupaten Lembata menerima piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan. Piagam penghargaan ini diberikan langsung oleh Nengah Santi, Kepala KPPN Larantuka kepada Bupati Lembata Thomas Ola Langoday di Ruang Rapat Kantor Bupati Lembata, Jumat, 15 Oktober 2021. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA--Pemerintah Kabupaten Lembata menerima piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan.

Piagam penghargaan ini diberikan langsung oleh Nengah Santi, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Larantuka kepada Bupati Lembata Thomas Ola Langoday di Ruang Rapat Kantor Bupati Lembata, Jumat, 15 Oktober 2021.

Nengah Santi berujar piagam penghargaan ini merupakan kado peringatan otonomi daerah ke-22 Kabupaten Lembata yang baru dirayakan pada 12 Oktober 2021 kemarin. 

"Di usia ini, Pemda Lembata berhasil berkinerja luar biasa dalam hal tata kelola pemerintahan dan keuangan. Kerja keras jajaran pemda dalam mengelola keuangan telah membuahkan hasil dengan peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujarnya.

Kementerian Keuangan, lanjutnya, telah menyelenggarakan rapat kerja nasional akuntasi laporan keuangan pemerintah secara daring.

Baca juga: Ini yang Dilakukan Komunitas Bonsai Lembata Selenggarakan Pameran Rayakan HUT Otonomi Daerah

Dalam acara ini pemerintah pusat memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang laporan keuangannya mendapat opini WTP dari BPK.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebagaimana diutarakan Nengah Santi, berpesan supaya semua lembaga pemerintah dan pemerintah daerah terus melihat temuan BPK dan menindaklanjutinya berdasarkan rekomendasi dari BPK.

"Kemenkeu juga harapkan komitmen yang kuat dalam pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan transparan dan akuntabel," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, dia juga memaparkan, dari total 22 kabupaten/kota di NTT, sebanyak 19 pemerintah kabupaten/kota memperoleh opini WTP dari BPK.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved