Breaking News:

Berita Sumba Barat

Bupati Yohanis Dade, S.H Hadiri Sidang Paripurna DPRD Sumba Barat

Bimtek terus menerus kepada  para admin Sumba Barat satu data  yang berada disetiap perangkat daerah  sehingga tidak terjadi  kesalahan

Penulis: Petrus Piter | Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/PETRUS PITER
Foto Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H menghadiri rapat paripurna DPRD Sumba Barat di ruang sidang utama DPRD Sumba Barat, Rabu 6 Oktober 2021b  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK--Bupati Kabupaten Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H menghadiri sidang paripurna DPRD Sumba Barat yang dipimpin Ketua DPRD Sumba Barat, Drs.Dominggus Ratu Come didampingi Wakil Ketua DPRD Sumba Barat, Jefri Ora, S.H dan Wakil Ketua DPRD Sumba Barat, Lukas Lebu Gallu, S.H di ruang sidang utama DPRD Sumba Barat, Rabu 6 Oktober 2021.

Sidang paripurna kali ini dengan agenda mendengarkan laporan komisi-komisi DPRD Sumba Barat terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumba Barat tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2021 dan hasil kunjungan kerja komisi-komisi DPRD Sumba Barat.

Komisi A DPRD Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dibacakan sekretaris komisi A, Daud Dapa Goba menyatakan berdasarkan hasil pembahasan dengan mitra perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa maka komisi A meminta pemerintah secepatnya menerbitkan SK panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa.

SK Ini disertai Bimtek untuk mendorong pemekaran desa sekaligus penataan  desa benar-benar  sesuai  dengan wilayah administrasi  kecamatan seperti Desa Dede Kadu, Kecamatan Loli, Sumba Barat berdekatan dengan kantor Kecamatan Kota Waikabubak  sehingga tujuan pemekaran memenuhi harapan masyarakat mendekatkan pelayanan dan lainnya.

Baca juga: DPC dan FPDI Perjuangan Sumba Barat Menyampaikan Duka Mendalam Atas Berpulangnya Ibunda Herman Herry

Sedangkan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja, Komisi A DPRD Sumba Barat meminta pemerintah agar  arif dan bijaksana dalam melaksanakan tugas penertiban sehingga tidak terkesan arogan terhadap masyarakat pedagang.

Terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandianbdan Statistik (DKIPS), komisi A  DPRD Sumba Barat meminta pemerintah melakukan Bimtek terus menerus kepada  para admin Sumba Barat satu data  yang berada disetiap perangkat daerah  sehingga tidak terjadi  kesalahan dalam menyajikan data.

Selanjutnya terhadap  Sekretariat DPRD Sumba Barat, komisi A DPRD Sumba Barat mengingatkan pemerintah agar setiap kegiatan DPRD seperti Bimtek, reses, kunjungan kerja, studi  banding dan lainnya dianggarkan secara keseluruhan dalam satu tahun anggaran sehingga tidak terkesan  adanya penambahan anggaran pada perubahan APBD setiap tahun.

Sementara itu  berdasarkan hasil pembahasan komisi B DPRD Sumba Barat dengan mitra perangkat daerah yakni dengan Dinas Peternakan, komisi B DPRD Sumba Barat  menyimpulkan penyakit ASF ternak babi milik masyarakat Sumba Barat sudah masuk kategori aman sesuai hasil laboratorium.

Baca juga: Bupati Sumba Barat Daya Cek Kesigapan Tim Satgas Covid-19 Awasi Prokes Tiap Hari

Untuk itu komisi B menghimbau pemerintah menyediakan anggaran pada RAPBD tahun anggaran 2022 untuk pengadaan ternak babi 5000 ekor diperuntukan masyarakat.

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved