Breaking News:

PON XX Papua

Peneliti Sebut Penerapan Kebijakan Tata Taman Kota Kupang Belum Maksimal

Pemerintah Kota (Pemkot) telah membangun banyak taman kota memenuhi kebutuhan masyarakat.  Diharapkan taman tetap terpelihara dan memiliki daya tarik

Editor: Ferry Ndoen
pk/irfan hoi
Pemerintah Kota (Pemkot) telah membangun banyak taman kota memenuhi kebutuhan masyarakat.  Diharapkan taman tetap terpelihara dan memiliki daya tarik 

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Pemerintah Kota (Pemkot) telah membangun banyak taman kota memenuhi kebutuhan masyarakat.  Diharapkan taman tetap terpelihara dan memiliki daya tarik bagi pengunjung.

Pemkot memiliki keterbatasan dalam pengelolaan sehingga prinsip pemerintahan yang partisipatif perlu di diterapkan dalam hal ini.

Salah satu peneliti, Dr. William Djani, M.si dalam proposalnya tentang  Kajian Pemerintah yang partisipatif dalam Pengelolaan Taman di Kota Kupang ( Kolaborasi Pemerintah, Koorporasi dan Masyarakat Sipil) menyebut persoalan penerapan kebijakan belum maksimal.

"Lokasi 30 persen itu taat asas tidak. Regulasi mengatur bahwa 30 persen itu harus dialokasi untuk ruang terbuka hijau. 20 persen itu untuk publik dan 10 persen itu untuk privat," katanya usai kegiatan FGD model kolaborasi pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil dalam pengelolaan taman Kota Kupang, Selasa 12 Oktober 2021.

Baca juga: Info Sport : Liza Madjar Antar Papua Sabet Emas Sepak Bola Putri PON XX Usai Taklukkan Jawa Barat

Hal ini, menurut Djami, masih dihadapkan dengan persoalan penerapaan kebijakan dilapangan. Jika kebijakan itu dilaksanakan dengan baik, tentu akan memberi perubahan pada wajah kota dan menepis ungkapan kota ini sebagai kota kering.

Kota Kupang sendiri, disebutkan Djami, belum menerapkan kebijakan itu. Dia berujar nantinya akan dilakukan riset sehingga dapat diketahui berjalannya kebijakan itu sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Ini baru desain, baru usulan. Nanti kalo berikut ada riset lapangan baru kami mendapatkan data  penggunaan atau pemanfaatan area itu," ujarnya.

Dia menyampaikan perlu ada peninjauan kembali atas kebijakan pemanfataan area terbuka hijau di kota Kupang dalam desain taman kota.

Baca juga: Info Sport : Berkah PON XX Papua, Mama Yustina Raup Rp 30 Juta dari Penjulan Noken dan Aksesoris 

Pemerintah Kota harus berbagai peran dengan masyarakat dan korporasi. Ini juga dapat dicontoh di negara maju yang menempatkan pemerintah sebagai pemegang regulasi sedangkan aspek lain dapat dilakukan masyarakat maupun korporasi.

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved