Breaking News:

Berita Ende

Kesbangpol Lembata : Semua Orang Punya Hak Berikan Pendidikan Politik yang Beretika

PDI Perjuangan kabupaten Lembata berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas Pilkades serentak.

Penulis: Ricardus Wawo | Editor: Rosalina Woso
istimewa
aturan pilkades kades 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM-LEWOLEBA--Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kabupaten Lembata, Anselmus Asan Ola, mengatakan, semua orang memiliki hak untuk memberikan pendidikan politik dalam momentum Pilkades serentak di kabupaten Lembata, tetapi harus tetap menjaga etika politik dengan baik.

Menurutnya, hal ini penting agar stabilitas dan kondusifitas politik di desa tetap terjaga sehingga Pilkades serentak di Lembata dapat berjalan baik dan aman.

“Semua orang memiliki hak untuk memberikan pendidikan politik, tetapi harus menjaga etika politik. Jangan gosok sana, gosok sini dan menimbulkan masalah, apalagi dengan menekan orang," ujar Kepala Badan yang lebih populer dengan sapaan Ansel Bahy ini, saat berkunjung ke kantor DPC PDI Perjuangan kabupaten Lembata, Tujuh Maret Selatan, Senin, 11 Oktober 2021.

Dijelaskan Ansel Bahy, tujuan pihaknya berkunjung ke kantor DPC PDI Perjuangan Lembata merupakan agenda silahturahmi dan berdiskusi terkait dengan situasi proses Pilkades serentak, bantuan keuangan Parpol dan Pemilu.

Baca juga: Taman Daun Ingin Buka Kelas Bahasa Inggris di Seluruh Lembata

Terutama terkait agenda Pilkades serentak, Ansel Bahy berharap agar semua pihak termasuk partai politik tetap menjaga kesadaran politik masyarakat, stabilitas dan kondusifitas sehingga kualitas Pilkades kali ini lebih baik.

Sementara itu, Kepala Bidang Politik Kesbangpol Lembata, Siprianus Plea, SH mengatakan, terkait Pilkades serentak, Partai Politik diminta untuk ikut menjaga stabilitas politik di desa karena sebagian besar Parpol memiliki struktur hingga ke desa. Apalagi menurut Sipri, banyak kader Parpol yang ikut bertarung dalam Pilkades serentak ini.

“Banyak kader Parpol yang mencalonkan diri untuk ikut bertarung sehingga kita berharap agar sama-sama jaga dan kalau setelah pemilihan ada kader yang terpilih maka harus mundur dari Parpol”, ujarnya.

Sedangkan terkait bantuan dana Partai Politik, Sipri juga menerangkan bahwa khusus 60 % dana untuk pendidikan Politik, belanja untuk pandemi Covid-19 dimungkinkan, namun 40% untuk operasional Sekretariat, tidak diperbolehkan.

Baca juga: Sulaeman Hamzah Bantu Bangun Sekolah Darurat SDK Lewotolok I Lembata

“Kita juga berharap agar dana bantuan parpol dapat digunakan dengan baik dan karena angkanya tidak besar maka pada Desember nanti SPJ bisa dilakukan agar proses pencairan tahun berikutnya bisa lebih cepat”, terangnya.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved