Breaking News:

Berita Kota Kupang

Ini Pendapat WALHI NTT Soal Rencana Pembangunan Kawasan Pantai Mangrov Oesapa Kota Kupang

pengelolaan di pemerintah, perawatan fasilitas di kawasan itu bisa dianggarkan untuk mencegah kerusakan.

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/GECIO VIANA
Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi 

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Pemerintah Kota Kupang berencana menata dan membangun kawasan ekowisata di hutan mangrov, Oesapa Barat. Setidaknya terdapat 10 pembangunan yang akan terbagi dalam empat segmen.

Atas hal itu, Direktur  Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, mengatakan, pemerintah harus mengedepankan partisipasi warga soal rencana rencana proyek tersebut terutama terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan.

"Jangan karena program pusat lalu mengabaikan hak hak warga terutama masyarakat pesisir dan nelayan. Misalnya, bagaimana wilayah kelola Nelayan di sana. Karena seringkali kebijakan pembangunan di pesisir mengabaikan hak hak nelayan," katanya ketika dihubungi POS-KUPANG.COM, Senin 4 Oktober 2021 petang.

Umbu  Wulang menyebut saat ini persoalan sampah dan limbah di pesisir Kota Kupang sangat mengkuatirkan, untuk itu pemerintah harus menyelesaikan terlebih dahulu persoalan ini. Sebelum membangun infrastruktur baru yang berpotensi menambah daya rusak pesisir.

Baca juga: Pembangunan Ekowisata Mangrove  Koordinasi dengan Dispar Kota Kupang

"Salah satu dampak pembangunan di pesisir adalah persoalan sampah dan limbah," ujarnya.

Dia mengingatkan, Pemerintah tidak terus mengatasnamakan proyek nasional PUPR lalu mengabaikan hak warga dan hak alam. Umbu Wulang menegaskan,  Pemerintah Kota Kupang harus memperhatikan ini secara serius.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang mengingatakan pemerintah Kota (Pemkot) untuk mengecek status kepemilikan tanah di kawasan wisata mangrove sebelum melakukan penataan dan pembangunan wisata di kawasan tersebut.

Komisi III DPRD Kota Kupang yang membidangi pembangunan kawasan permukiman, menyebut, tujuan pembangunan adalah untuk memberi dampak dan manfaat bagi masyarakat.
Untuk itu, pelaksanaan harus terencana dengan baik.

"Sesuai dengan Perda RDRT itu kawasan itu cocok, pas. Tetapi pemerintah coba melihat tentang kepemilikan tanah disitu, jangan sampai anggaran miliaran yang keluar tapi kemudian digugat oleh masyarakat," kata anggota komisi III, Adi Talli, Senin 4 Oktober 2021.

Baca juga: Penjual Ikan di Oesapa Kota Kupang Meninggal Dalam Posisi Duduk di Teras Rumah Warga

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved