Breaking News:

Berita Pemprov NTT

Pegiat di NTT Minta Parpol Beri Pendidikan Antikorpusi

praktek serupa yang justru mencederai semangat antikorupsi yang sering disampaikan ketika musim politik.

Editor: Rosalina Woso
Dok. Pribadi/
Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsudin (dipodium) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Wakil ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin dicokol Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu 25 September 2021 dini hari.

Aziz ditangkap atas keterlibatannya dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji dalam penangangan perkara yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

"Terkait dengan kasus korupsi yang menjerat Aziz Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar menunjukkan preseden buruk di mata publik," kata pegiat antikorupsi Emanuel Boli ketika dihubungi POS-KUPANG.COM, Senin 27 September 2021.

Pentolan akademi jurnalis lawan korupsi KPK ini mengatakan, diperlukan peran dari Partai Politik (parpol) dalam memberikan pendidikan antikorupsi bagi para kadernya dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Apalagi sekelas partai besar, yakni Golkar.

Dia mengatakan sejumlah kader Golkar terlibat dalam kasus korupsi skala nasional hingga daerah. Selain Golkar partai besar lainnya juga melakukan praktek serupa yang justru mencederai semangat antikorupsi yang sering disampaikan ketika musim politik.

Baca juga: Vaksin Dosis II di Kota Kupang Capai 43,83 Persen

"Sebut saja, kasus e- KTP yang menjerat Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto dan Eliaser Yentji Sunur (alm) selaku mantan Ketua DPD Golkar Kabupaten Lembata dan mantan Bupati Lembata yang tersandung kasus korupsi Awololong, juga ada mantan Mensos Juliari Batubara dari PDIP," terang Emanuel yang juga koordinator umum AMPPERA Kupang.

Sementara itu, Dosen Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Kupang, Amir Kiwang mengatakan, fenomena korupsi di kalangan kader partai yang duduk di lingkaran kekuasaan bukan fenomena baru di Indonesia.

"Sebelum kasus Azis Syamsudin, sudah sering kita dapati kader-kader partai yang duduk di kekuasaan di jerat kasus korupsi," katanya ketika dihubungi terpisah, Selasa 28 September 2021.

Amir Kiwang berpendapat, kasus yang terjadi ini berkaitan dengan moral politisi yang bersangkutan. Dia menjelaskan, jika jabatan itu dianggap sebagai amanah yang harus dia tunaikan maka akan baik, namun bila dipandang sebagai kesempatan yang harus dinikmati maka kasus seperti korupsi pasti akan terjadi.

Dalam paparannya yang kedua, Amir Kiwang menyebut kondisi dan sistem yang ada, jika diberikan celah maka potensi orang untuk melakukan korupsi tetap ada.

Baca juga: Ini Pekerjaan Dokter Gigi Gadungan Asal Noemuti TTU Sebelum Buka Praktek di Kota Kupang

"Karena ada celah yang memungkinkan dia untuk melakukan korupsi itu," sambung Amir.

Lebih lanjut dia menerangkan, pola rekruitmen kader parpol agar kadernya tidak terjerat korupsi ketika ada diranah kekuasaan, cukup sulit. Secara real fungsi untuk melakukan rekruitmen politik sudah dijalankan.

Amir menyarankan, parpol untuk intens memberikan penguatan kapasitas moral poltik dari kader partai yang di distribusikan ke dalam lingkaran kekuasaan agar terhindar dari jeratan korupsi. (*)

Berita Kota Kupang Terkini

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved