Breaking News:

Berita Malaka

Legalitas Jabatan Plt Ketua DPC Partai Demokrat Malaka Dipertanyakan

maka sebagai pengurus DPC maupun DPAC Partai Demokrat  Malaka memandang perlu untuk membuat klarifikasi.

Penulis: Edy Hayong | Editor: Rosalina Woso
POS KUPANG.COM/ISTIMEWA
Beberapa pengurus DPC dan DPAC Partai Demokrat Malaka usai rapat bersama menyampaikan klarifikasi seputar kemelut di tubuh Partai Demokrat Malaka, Senin 27 September 2021. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM, BETUN--Asas legalitas jabatan Pelaksana Tugas (Plt)  Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malaka atas nama, Marius Boko dipertanyakan beberapa Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Malaka.

Pasalnya, jabatan Plt  Ketua DPC sesuai  SK sebagai Plt sudah berakhir pada Januari 2021. Hal ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan patut diduga tidak paham Anggaran Rumah Tangga (ART) sendiri.

Demikian rangkuman pendapat Ketua BPOKK Demokrat Malaka Manuel Seran, Wakil Ketua Demokrat Pius Klau Muti dan Wakil Ketua Demokrat,  Egidius Atok dalam keterangan Pers yang diterima Pos-Kupang di Betun, Ibu kota Kabupaten Malaka, Senin 27 September 2021 malam.

Dalam keterangan persnya dituliskan bahwa menanggapi pemberitaan media kupang.tribunnews.com tanggal 26 September 2021 yang berjudul "Demokrat Malaka Diduga Pecah Dua Kubu di Perhelatan Musda Demokrat NTT, maka sebagai pengurus DPC maupun DPAC Partai Demokrat  Malaka memandang perlu untuk membuat klarifikasi.

Baca juga: Bupati Malaka Bangga Generasi Malaka Ukir Prestasi di PON Papua

Pengurus DPC maupun DPAC  merasa kecewa dengan sikap saudara  Marius Boko karena mereka menganggap  Marius Boko sendiri tidak paham dengan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020.

Alasan yang dikemukakan, Pertama, Marius Boko sudah tidak punya legalitas mengundang atau memimpin rapat bahkan membuat keputusan atas nama Plt Ketua DPC karena SK-nya sebagai Plt sudah berakhir bulan Januari 2021.

Kedua, Selama Marius Boko menjabat sebagai Plt,  pengurus maupun DPAC menilai tidak mampu atau gagal dirinya melaksanakan sesuai amanat AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.

Dimana tugas khususnya yaitu mempersiapkan Muscablub sesuai amanat ART pada tahun. 2020 Bab VI, pasal 82 ayat 3 huruf c. "Jangka Waktu Pelaksana  Tugas paling lambat 1 (satu) tahun" dan huruf d "Tugas khusus Pelaksana Tugas (PLT) adalah mempersiapkan Muscablub untuk memilih dan mengangkat Ketua".

Baca juga: Enam Tahun Sewa Kantor, KSP CU Swastisari Cabang Betun-Malaka Kini Berdikari

Ketiga, Sebagai Pengurus dan kader kami merasa bahwa Partai Demokrat bisa ketinggalan kesempatan untuk melakukan pembenahan, konsolidasi dan kordinasi ke seluruh kader dalam menghadapi Pemilu 2024 jika Partai Demokrat Kabupaten  Malaka belum menyelenggarakan Muscab/Muscablub.

Untuk itu kami menyatakan sikap menolak Saudara Marius Boko yang masih menjabat sebagai Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malaka dan menolak semua keputusan Saudara Marius Boko yang mengatasnamakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Malaka.

Keempat, sebagai Pengurus baik DPC, DPAC maupun DP Ranting mendukung penuh dan setia kepada kepemimpinan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat.(*)

Berita Malaka Terkini

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved