Breaking News:

Wawancara Eksklusif

Dialog Tribun Series: Cegah Negara Tanpa Arah: Tak Bahas Perpanjangan Periodesasi Presiden

WACANA amandemen terbatas UUD 1945 diisukan bakal jadi momentum untuk memperpanjang masa jabatan presiden

Editor: Kanis Jehola
Istimewa
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. 

POS-KUPANG.COM- WACANA amandemen terbatas UUD 1945 diisukan bakal jadi momentum untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau menjadikan presiden memiliki masa jabatan tiga periode.

Namun Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) langsung membantah hal tersebut. Baginya tujuan awal untuk menetapkan PPHN sudah rusak karena adanya pendekatan politik praktis.

"Hanya karena belum apa-apa pendekatannya sudah politik praktis maka dicurigailah ada upaya-upaya perpanjangan periode presiden, jadi tujuan awal menjadi rusak," kata Bamsoet dalam webinar Tribun Series: Cegah Negara Tanpa Arah, Negara Butuh Haluan, Rabu 22 September 2021.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan pula tak mungkin amandemen terbatas dijadikan sebagai pemulus perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab selain Presiden Joko Widodo sudah membantah, partai-partai politik sudah banyak yang menyiapkan calon presiden masing-masing.

Baca juga: Wacana Jabatan Presiden 3 Periode, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Bilang Begini 

"Semoga apa yang saya sampaikan tidak tererosi dengan pendekatan politik praktis dan kecurigaan tidak mendasar seolah-olah kita mendorong terjadinya penambahan periodesasi atau perpanjangan presiden. Bagi saya nggak mungkin karena semua partai sudah menyiapkan calon-calon," jelasnya.

Sementara itu, Syarief Hasan mengatakan pembahasan PPHN tersebut menyangkut masalah politik dan dibahas oleh orang-orang politik, karenanya tidak tertutup kemungkinan pembahasan maupun pasal yang diubah bakal melebar.

"Karena terus terang saja tidak ada satu pasal pun yang menjamin di dalamnya bahwa apa yang terjadi kalau begitu dibawa ke Paripurna akan melebar. Dengan kekuatan politik, mayoritas kekuatan politik bisa saja terjadi. Saya katakan bisa saja terjadi, bahwa ini akan terjadi pelebaran, lagi-lagi di sini tidak ada jaminan," kata Syarief.

Politikus senior Demokrat itu tak menampik bahwa amandemen tersebut juga ditunggu oleh pihak-pihak terkait.

Baca juga: Saat Raffi Ahmad Bertemu Presiden Jokowi dan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ini Urusan Suami Nagita

Banyak yang menginginkan agar momen untuk melakukan amandemen itu tidak hanya terkait PPHN saja, melainkan bisa menyangkut tentang masalah periodesasi presiden hingga DPD yang disebutnya menginginkan fungsi dan tugasnya disamaratakan dengan DPR.

"Artinya sistem parlementer sekarang, sistem legislatif sekarang yang bentuknya unikameral bisa menjadi bikameral. Dan saya pikir ini adalah sesuatu wacana yang memang sudah lama mereka inginkan. Itu juga menjadi suatu opportunity bagi teman-teman DPD. Itu juga menjadi pertimbangan," kata Syarief.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved