Breaking News:

Opini Pos Kupang

Solusi Penarikan Guru ASN di Sikka

Tindakan penarikan guru ASN di Sikka pada sekolah swasta oleh Pemerintah Kabupaten Sikka menuai kritik

Editor: Kanis Jehola
Dok Pos-Kupang.Com
Logo Pos Kupang 

Lalu bagaimana dengan sekolah swasta? Bolehkah guru ASN mengajar di sekolah swasta? Tentunya diperbolehkan. Sebab undang-undang juga mengatur terkait hal ini. Dengan nomenklatur dipekerjakan atau diperbantukan dengan sistim penugasan. Ketentuan ini bisa kita lihat pada Peraturan BKN Nomor 1 tahun 2020.

Dimana pada Pasal 5 menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sistem informsi ASN serta penyediaan formasi PNS, setiap penetapan penugasan baik di instansi pemerintah maupun penugasan khusus di luar intansi pemerintah dilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis kepala BKN.

Lebih konkrit juga terdapat pada Pasal 42 ayat 1 bahwa PNS dengan jabatan guru, dosen dan tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas pada sekolah, perguruan tinggi, atau unit pelayanan kesehatan milik swasta dapat menjalankan tugasnya melalui penugasan sesuai perundang-undangan.

Ini artinya setiap sekolah swasta yang membutuhkan kehadiran guru ASN untuk mengajar di sekolah swasta, mesti mengajukan permohonan permintaan guru pada dinas PKO sebagai instansi induk.

Selanjutnya dinas PKO menyampaikan kepada bupati dan bupati akan meneruskan permohonan tersebut kepada BKN untuk mendapatkan persetujuan atau pertimbangan teknisnya.Melihat berbagai perundang-undangan kita jadinya memahami bahwa upaya penarikan guru adalah suatu keharusan.

Namun implementasinya butuh penyesuaian. Agar tidak menimbulkan masalah dalam dunia pendidikan. Pilihannya bisa melalui komunikasi lisan maupun administrative. Contohnya ketika Mendikbud Muhajir Effendi dalam kunjungan ke Kabupaten Sikka pada tahun 2018 telah menyampaikan agar penarikan guru untuk sementara waktu jangan dulu dilakukan.

Namun tetap meminta agar sekolah-sekolah swasta melakukan persiapan dalam rangka penerapan aturan penarikan guru-guru ASN. Sebab penarikan adalah hal pasti, karena sudah menjadi perintah undang-undang.

Masalah

Pembatalan dan pengembalian guru ASN yang telah ditarikpada awal tahun ajaran baru bisaberpotensi menimbulkan masalah bagi para pelaku pendidikan.Imbas dari kebijakan ini terutama akan dialami oleh para guru ASN.

Sebagai contoh misalnya disekolah swasta sudah menerima guru honor baru untuk mengisi kekosongan guru ASN yang telah ditarik selama ini. Apabila guru ASN dikembalikan lagi ke sekolah swasta, maka yang menjadi pertanyaannya adalah apakah tidak terjadi penumpukan guru dan apakah jumlah jam mengajarnya cukup, terutama bagi para guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik.

Jika terjadi penumpukan atau kelebihan guru pada suatu sekolah, maka dapodiknya bisa berpotensi invalid. Sebab guruakan mengalami kekurangan jam mengajar.

Impikasinya guru yang memiliki sertifikat pendidik tidak dapat menerima tunjangan profesi guru. Apalagi saat ini para guru sudah menyelesaikan penginputan data dapodik dan sudah cut off pertanggal 31 Agustus 2021.Sehingga secara sistem guru sudah tercatat dan berada di sekolah sesuai data yang terinput.

Ketika guru sertifikasi tidak terpenuhi jumlah jam mengajarnya, konsekuensinya siapa yang bertanggungjawab atas kehilangan tunjangan profesi guru. Dan sebaliknya apabila guru honor tidak mendapat jam mengajar atau ketiadaan jam mengajar, bagaimana nasib mereka? Inilah potensi masalah yang bisa saja dialami oleh para guru kedepannya.

Solusi

Penarikan guru ASN di sikka sampai saat ini, masih menyisahkan problem. Sekalipun adanya keputusan pembatalan oleh bupati atas permintaan MPK dalam demonstrasinya. Jika yang terjadi demikian, maka bagaimana dengan kondisi kekurangan guru ASN di sekolah negeri? Sebab yang dipenuhi permintaan hanyalah sekolah swasta.

Disinilah kita butuh deciosion maker dan leadership untuk membuat keputusan yang berimbang. Tidak mengabaikan sekolah negeri maupun sebaliknya pihak pendidikan swasta.

Untuk itu, ada beberapa skenario solutif yang bisa dilakukan oleh suatu pemerintahan daerah, antara lain, kesatu; bahwa tindakan penarikan guru ASN sebaiknya tetap berlangsung tetapi secara bertahap. Agar sekolah swasta bisa mempersiapkan diri. Kedua; Setiap guru ASN yang ditarik, mesti ada upaya penempatan guru penerima insentif daerah di sekolah swasta.

Ketiga; untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah swasta akibat penarikan guru ASN, maka pemda perlu menyiapkan anggaran dalam APBD untuk membiayai guru honor yangbaru direkruit sekaligus seluruh guru yang bekerja pada sekolah swasta sebagai bentuk tanggungjawab dan kewajiban negara.

Disinilah kita butuh good will dan political willdari eksekutif dan legislatif untuk menyediakan anggaran. Sebab anggaran tidak hanya diurus sendiri oleh eksekutif. Tapi menjadi bagian dari kesepakatan bersama legislative. Terkait anggaran ini bisa saja dilakukan dengan mengalihkan pembiayaan yang tidak urgen serta meningkatkan sektor penerimaan daerah.

Jika ini bisa dilakukan, maka masalah pembiayaan guru honor dan penarikan guru ASN bisa segera teratasi. Semoga.*

Baca Opini Pos Kupang Lainnya

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved