Breaking News:

Berita TTS

Yusuf Soru : PP 94 Tahun 2021 Diharapkan Bisa Tingkat Disiplin dan Kinerja Kinerja PNS

PP tersebut mengatur soal kewajiban dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh PNS, termasuk hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar.

Penulis: Dion Kota | Editor: Rosalina Woso

Laporan Reporter Pos-Kupang. Com, Dion Kota

POS-KUPANG.COM, SOE - Wakil Ketua DPRD TTS, Yusuf Soru menyambut baik dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dirinya berharap, dengan dikeluarkannya PP tersebut bisa meningkatkan disiplin dan kinerja PNS.

"Kita berharap dengan adanya PP ini PNS bisa lebih disiplin dalam masuk dan keluar kerja yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kinerja. Dengan adanya sangsi tegas yang diatur dalam PP tersebut tentunya akan menjadi efek jerah bagi oknum-oknum PNS malas," ungkap Yusuf kepada POS-KUPANG. COM, Selasa 14 September 2021.

Dirinya menyinggung realisasi APBD Kabupaten TTS yang masih rendah yang belum mampu menyentuh angka 50 persen padahal tersisa empat bulan.

Dirinya berharap dengan adanya PP tersebut bisa memacu kinerja PNS dalam mengejar realisasi anggaran.

"Di saat Pandemi seperti ini tentunya dibutuhkan kerja yang maksimal. Kita berharap dengan adanya PP ini bisa memacu Pemda TTS dalam meningkatkan realisasi APBD," harapnya.

Baca juga: 3.585 Remaja Di TTS Terima Vaksin Covid-19

Bupati TTS, Egusem Piether Tahun yang dikonfirmasi terkait PP tersebut belum berhasil. Pesan WhatsApp dari POS-KUPANG belum dijawab.

Panggilan telepon dari POS-KUPANG diangkat oleh ajudan dan menginformasikan jika Bupati sedang melakukan sidak.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketentuan itu tertuang dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 31 Agustus 2021.
PP tersebut mengatur soal kewajiban dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh PNS, termasuk hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar.

Setidaknya, terdapat 17 hal yang menjadi kewajiban PNS, salah satunya masuk kerja dan menaati jam kerja.

PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan. PNS yang tidak mematuhi ketentuan masuk kerja dan jam kerja dapat dikenai hukuman disiplin hingga pemberhentian.

Baca juga: TTS Masuk PPKM Level 2, Bupati Tahun Ijinkan Sekolah Tatap Muka

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi oknum PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun, bunyi Pasal 11 Ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021. (*)

Berita TTS Terkini

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved