Breaking News:

Berita Nasional

Rencana Pindah Ibu Kota Negara Tahun 2023: TNI-Polri Pindah Duluan (1)

PANDEMI Covid-19 sempat membuat rencana pemindahan ibu kota negara ( IKN) baru tersendat

Editor: Kanis Jehola
ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

Permasalahan itu antara lain seperti membangun giant wall guna mengatasi rob dan banjir, merestorasi sungai dari hulu sampai dengan hilir, serta penataan kawasan pantai Jakarta.

"Padahal itu baru tiga aspek saja dalam upaya menormalisasi Jakarta. Dengan biaya yang tinggi namun baru tiga aspek tersebut, justru bisa digunakan untuk membangun IKN. Setelah mendengarkan penjelasan Presiden Jokowi, MPR memang bisa memahami soal mengapa kita memerlukan IKN dan karenanya proyek pembangunannya terus dilakukan," ungkapnya.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal menyebut rencana pemindahan IKN bisa berjalan lancar. IKN baru tharus aman dari segala ancaman, karenanya pemindahan TNI-Polri pun dilakukan sebagai pemulus semua perencanaan selama ini.

"Tentu harus dipastikan bahwa kondisi dan keamanan di daerah calon ibu kota negara tersebut aman dari berbagai macam gangguan yang berpotensi akan menghambat proses pelaksanaan pemindahan ibu kota negara," kata Iqbal.

"Maka dari itu kehadiran TNI dan Polri tentunya sangat dibutuhkan. Selain itu, saya kira TNI dan Polri juga akan selalu siap menjadi lembaga yang pertama dipindahkan," imbuhnya.

Mabes TNI Bisa Dimana Saja

Pendapat berbeda dikemukakan anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin. Dia melihat dimanapun markas besar (Mabes) TNI ditempatkan tak akan menjadi masalah. Sehingga perpindahan IKN baru tak mesti diikuti oleh perpindahan Mabes TNI.

"Mabes TNI dimana saja nggak ada masalah. Karena itu kan cuma pusat komando dan pusat pengendalian. Yang melakukan pengamanan kan bukan Mabes TNI, tapi satuan-satuan tempur baik darat, laut, dan udara," kata TB Hasanuddin.

Andaikata pindah pun, dia menyebut tak ada masalah ketika TNI dipindahkan sebagai institusi pendahulu, atau di tengah-tengah, maupun akhir. Menurutnya, yang paling penting adalah selama perpindahan kendali tetap dipegang oleh Panglima TNI.

"Mau kapan saja diberangkatkan, mau duluan, mau belakangan, atau di tengah-tengah, ya tidak ada masalah. Yang paling penting selama pergeseran perpindahan ibukota, komando pengendalian itu tetap berpusat dibawah kendali Panglima TNI. Nah kendalinya mau dimana nggak ada masalah karena sekarang sarana prasarana itu sudah sangat modern," katanya. (tribunnetwork/vincentius jyestha)

Baca Berita Nasional Lainnya

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved