Breaking News:

Berita Nasional

Rencana Pindah Ibu Kota Negara Tahun 2023: TNI-Polri Pindah Duluan (1)

PANDEMI Covid-19 sempat membuat rencana pemindahan ibu kota negara ( IKN) baru tersendat

Editor: Kanis Jehola
ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

POS-KUPANG.COM - PANDEMI Covid-19 sempat membuat rencana pemindahan ibu kota negara ( IKN) baru tersendat. Hampir dua tahun masalah IKN tak pernah disinggung oleh Presiden Joko Widodo ( Jokowi). Akan tetapi, baru-baru ini Jokowi memastikan rencana pemindahan IKN baru akan terus dilanjutkan.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah Jokowi menerima perwakilan para ketua asosiasi di bidang ekonomi dan bisnis di Istana Negara, Jakarta, Rabu 8 September 2021.

"Disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pembangunan ibu kota baru yang perencanannya akan terus dilaksanakan," kata Airlangga.

Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyebut institusi TNI dan Polri akan menjadi pihak yang pertama kali dipindah ke Kalimantan Timur pada 2023 mendatang. Memastikan keamanan wilayah disebut sebagai alasan utama kedua institusi ini pindah terlebih dahulu.

Baca juga: Prabowo Subianto Minta Bung Jokowi Berani Pindahkan Ibu Kota Negara: Jangan Takut Saya Di Belakang

"Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI-Polri untuk memastikan keamanan. Pada 2024 Agustus (upacara kenegaraan). Sudah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya," kata Rudi.

Ia menegaskan, berjalan tidaknya rencana itu sangat bergantung pada kondisi yang ada seperti penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, termasuk pengesahan Rancangan Undang-Undang soal pemindahan ibu kota negara (RUU IKN).

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan rencana pemindahan TNI-Polri sebagai institusi pertama ke IKN baru bisa dipahami. Sebab dengan keadaan dan fasilitas di wilayah IKN yang nantinya masih terbatas segala sesuatunya. Kedua institusi inilah yang paling siap untuk beradaptasi.

Selain itu, kata Arsul, bisa jadi pemindahan TNI-Polri nanti dijadikan contoh bagi pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke depannya.

Baca juga: Bamsoet Dorong Maksimalkan Peluang Kerjasama Indonesia-Korea dalam Pembangunan Ibu Kota Negara

"Harus diakui bahwa yang paling siap dengan keadaan baru dimana fasilitas di IKN pada awal-awalnya masih akan terbatas itu ya TNI-Polri. Kedua institusi ini selain memang kita kenal terbiasa menghadapi keadaan lapangan dengan berbagai kondisinya, juga merupakan instutusi yang paling solid dalam menjalankan perintah dari atas ke bawah," ujar Arsul.

Arsul menyebut presiden sudah beberapa kali menyampaikan alasan diperlukannya IKN baru. Salah satunya biaya yang dihabiskan untuk menormalisasi atau mengatasi tiga permasalahan ibukota saat ini yakni DKI Jakarta diyakini serupa dengan biaya yang dikeluarkan demi membuat IKN baru.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved