Breaking News:

Airlangga Minta Industri Musik Digital Dikelola Secara Serius Untuk Masa Depan Musik Indonesia

Menko Airlangga meminta musik digital dikelola serius untuk masa depan musik Indonesia.

Penulis: Gerardus Manyela | Editor: Gerardus Manyela
Airlangga Minta Industri Musik Digital Dikelola Secara Serius Untuk Masa Depan Musik Indonesia
Pos-Kupang.Com
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

Laporan Wartawan POS KUPANG.COM, Gerardus Manyella

POS KUPANG.COM, JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendukung industri musik untuk mulai serius dikelola berbasis digital. Selain untuk menyiasati kondisi pandemi Covid-19, musik digital juga diprediksi bakal menjadi masa depan industri musik Indonesia.

Airlangga menyampaikan pesan itu saat berbincang dengan pimpinan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) pada Senin, 13 September 2021.

LMK merupakan lembaga yang memiliki peran sebagai kuasa para pemilik hak cipta. Misalnya, pencipta lagu, produsen rekaman, penyanyi, hingga pemusik.

Menurut Menko Airlangga, pendapatan insan musik dipastikan menurun sebagai dampak pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19 yang sudah melanda Tanah Air lebih dari setahun.

"Pandemi Covid-19 ini tentu sangat berdampak besar terhadap pendapatan para pemberi kuasa dalam hal ini penyanyi, pencipta lagu, maupun pemusik, dan produsen musik," ujar Airlangga dalam keterangan yang diterima Selasa, 14 September 2021.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini, meminta insan musik mendukung kebijakan pemerintah untuk menangani Covid-19.

Industri musik saat ini didorong lebih kreatif untuk mengembangkan musik berbasis digital untuk ikut membangkitkan pemulihan ekonomi.

"Penanggulangan Covid-19 selaras dengan pemulihan ekonomi nasional," tegas Airlangga.

Di lain pihak, Ketua Umum LMK Karya Cipta Indonesia (KCI) Dharma Oratmangun yang mewakili tujuh LMK menyampaikan aspirasinya agar pemerintah memberi keringanan beban pajak yang ditanggung industri musik. Hal itu terkait besaran royalti pemberi kuasa.

Juru bicara LMK ini mengatakan, perhitungan tarif royalti yang sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo diharapkan bisa dirundingkan lagi sesuai regulasi.

Dharma mengaku tujuh LMK sudah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk melakukan audiensi. Terutama terkait Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan penyehatan tata niaga industri musik Indonesia.

Dharma mengaku optimistis LMK kedepan lebih sigap melayani pemberi kuasa. Terutama, LMK dalam digitalisasi musik mampu menyehatkan ekosistem industri musik di Tanah Air.

"Para pimpinan LMK akan merumuskan hal-hal yang diminta oleh Menko Perekonomian untuk segera disampaikan kepada beliau," tutur Dharma.

Selain LMK KCI, pertemuan Menko Perekonomian dihadiri sejumlah LMK, antara lain Dwiki Dharmawan dari LMK PAPPRI, Ikke Nurjanah dari LMK ARDI, Chico Hindarto LMK WAMI, Dhani Rokhimat dari LMK RAI, Rico Mangungsong mewakili LMK PRISSINDO, hingga Rudy Hidayat dari LMK SMI.(*)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved