Opini Pos Kupang

Pemenuhan Hak Sipil Anak dan Pembangunan Daerah di Masa Pandemi

Panjangnya rentang waktu masa pandemi yang tidak pasti waktu berakhirnya ini menimbulkan begitu banyak persoalan

Editor: Kanis Jehola
Dok Pos-Kupang.Com
Logo Pos Kupang 

Oleh : Rully Raki, Akademisi STPM St. Ursula-Ende

POS-KUPANG.COM- Panjangnya rentang waktu masa pandemi yang tidak pasti waktu berakhirnya ini menimbulkan begitu banyak persoalan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan anak, semisal sulitnya mengasuh anak di rumah akibat libur yang terlalu panjang atau sulitnya kontrol proses belajar dari rumah.

Belum lagi ditambahkan persoalan sulitnya kontrol atas gawai (ponsel, tablet, dll) yang digunakan anak sehingga tidak membuka situs-situs negatif.

Survei yang dibuat Tanoto Fundation tentang Pendidikan Jarak Jauh di bulan November 2020 atas 332 kepala sekolah, 1.368 guru, 2.218 siswa dan 1.712 orang tua menunjukan, 56 persen orangtua tidak sabar dan jenuh saat mendidik anak belajar di rumah, ada 46 persen yang tidak bisa menjelaskan materi, 39 persen yang tidak memahami materi pelajaran anak (edukasi.kompas.com, 5/11/21).

Di samping itu, tetap ada persoalan wajib menyangkut anak dan selalu menjadi tema yang tidak pernah habis dibicarakan. Masalah-masalah seperti stunting/gizi kronis, terbatasnya akses pendidikan, selalu dikaitkan dengan anak-anak.

Baca juga: Rencanakan Bangun Puspem dan Insentif Fukun, Pemkab Malaka Stuba di Badung, Bali

Namun di samping masalah-masalah itu, ada juga masalah yang tidak kalah penting yang mungkin sering dilupakan yakni terbatasnya akses anak terhadap hak-hak sipilnya sebagai warga negara.

Terbatasnya akses hak-hak sipil dipengaruhi ketersediaan perlengkapan administratif anak seperti akta-akta atau pun NIK. Hal ini bisa terjadi karena banyak orang masih melihat perlengkapan tadi tidak terlalu mendesak dan penting. Pemikiran seperti ini akibat ketidaktahuan tentang pentingnya syarat administratif dalam mementukan nasib anak, semisal untuk bersekolah dan bekerja.

Berkaitan dengan situasi di atas, Pemerintah Kabupaten Ende menggandeng Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM) Ende dan dalam kerja sama dengan Yayasan FREN dan Child Fund International, berusaha membuat terobosan mengatasi masalah ini.

Pemerintah Kabupaten Ende yang diwakili Dinas Dukcapil Ende bersama stakeholder lain, membuat langkah maju untuk untuk mengadakan KKN Tematik STPM 2021 dengan tema Pemenuhan Hak Sipil Anak dari 30 Agustus-30 September.

Baca juga: Terbuka Bagi Fresh Graduate D3 S1, Lowongan Kerja Anak Usaha BUMN Kimia Farma pada September 2021

Sebenarnya, cerita sederhana di balik kegiatan ini adalah bagaimana usaha yang dibuat oleh pemerintah, LSM dan lembaga akademik sehingga anak-anak di desa terpencil bisa mendapatkan akta kelahiran.

Dengan begitu, mereka bisa mengakses hak-hak sipilnya sebagai warga negara. Namun, di balik cerita sederhana ini ada banyak mekanisme kerja dan alasan-alasan positif kegiatan ini yang bisa bedampak pada pembangunan daerah.

Mungkin terlalu dini untuk berpendapat tentang urgennya hal ini. Namun sebagai bagian dari ujung tombak pelaksanaan program ini dan setelah pulang dari lokasi sasaran untuk mengantar mahasiswa, kesimpulan sementara yang bisa ditarik ialah agenda ini tidak bisa dipandang sepele.

Pendapat ini muncul setelah melihat bagaimana sulitnya akses bagi daerah-daerah sasaran dan banyaknya anak-anak kecil di daerah-daerah itu.

Jika tidak diperhatikan secara baik, siapa yang bisa menjamin apakah anak-anak itu bisa memperoleh masa depan yang lebih baik sebagai warga negara. Memang siapa pun tidak bisa menjamin atau bisa mengetahui secara jelas mengenai nasib atau jalan hidup seseorang ke depannya. Namun kegiatan ini penting dilakukan karena beberapa alasan.

Pertama, kegiatan ini sebenarnya merupakan bentuk tanggungjawab dari pemerintah kepada warganya. Meskipun tidak bisa menjamin secara pasti bahwa setiap warga negaranya akan hidup sejahtera, kegiatan ini sebagai wujudnya bahwa pemerintah paling kurang punya perhatian menyiapkan syarat, sarana dan prasarana sehingga warga negaranya mempunyai kemungkinan untuk memperoleh hidup yang lebih baik.

Hal ini wajib dilakukan oleh negara karena sudah termuat dalam 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Menyiapkan perlengkapan administratif wajib sebagai warga negaranya adalah salah satu langkah konkretnya. Selain bahwa tindakan ini sebagai bagian dari melengkapi catatan resmi sebuah negara akan kondisi penduduk, dengan kegiatan ini akan tersedia data yang mumpuni untuk menjadi basis ke depan dalam kegiatan pemberian berbagai bantuan sosial pada anak. Hal ini kemudian juga bisa meminimalisir aksi KKN atas bantuan-bantuan sosial.

Kedua, kegiatan ini bisa menjadi salah satu bentuk partisipasi dan kontribusi nyata dari lembaga akademik untuk masyarakat. Bahwa, ilmu dan teori yang diajarkan di ruang-ruang kelas harus bisa bernilai guna kepada masyarakat.

Hal ini bisa terjadi apabila dipraktikan dan bagikan secara nyata kepada masyarakat di lapangan.

Tindakan ini pun bisa mengikis adanya kecenderungan lembaga akademik yang membangun menara gading dan mengambil jarak dari masyarakat. Pengetahuan atau teori yang diajarkan di kelas, hanya habis di kelas. Padahal, masyarakat adalah ruang kelas dan pengajar sesungguhnya tentang bagaimana hidup.

Ketiga, kegiatan yang dibuat perlahan bisa menepis anggapan-anggapan yang sering berkembang di masyarakat bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hanya bekerja dengan proyek. KKN tematik yang seperti ini bisa menjadi langkah awal kerja sama antara LSM dan lembaga akademik.

Ke depannya tetap diharapkan ada kontinuitas kerja sama antara LSM dan lembaga akademik untuk program-program yang berkaitan.

Untuk KKN Tematik Hak Sipil Anak ini akan ada keberlanjutan dalam usaha pembuatan Perda Mengenai Hak Sipil Anak. Perda ini akan diimplementasikan di Kabupaten Ende. Hal ini kemudian akan mambantu proses pembangunan daerah dalam hal ini kabupaten sehingga menjadi Kabupaten Layak Anak.

Tentunya, tindakan ini dapat menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain di NTT sehingga provinsi kita bisa menjadi provinsi yang layak anak.

Keempat, kegiatan seperti ini akan menjadi kegiatan pioner dalam merancang basis pembangunan. Dikatakan demikian karena apabila semua anak di daerah bisa memperoleh hak-hak sipil, dalam arti punya syarat-syarat administratif negara yang lengkap, maka mereka tidak akan susah untuk mengakses sarana pendidikan ataupun kesehatan milik negara.

Kondisi ini akan membantu menyediakan sumberdaya manusia yang baik, mantap dan sehat sehingga bisa berkontribusi bagi pembangunan daerah ke depannya. Itu harus demikian karena sumberdaya manusia telah menjadi elemen penting dalam pembangunan, berkelanjutan kedepannya khususnya di era Industri 4.0 ini (Piwowar-Sulej, 2020)

Anak-anak adalah aset dan masa depan daerah dan negara. Jika mereka dipelihara dan dididik secara baik, maka kita optimis masa depan pembangunan daerah akan bisa menjadi baik dan menjanjikan karena berada di tangan generasi penerus yang baik, sehat dan terdidik.

Selain itu, program KKN tematik ini akan sangat membantu negara sehingga punya data dan gambaran tentang kebijakan yang akan diambil dalam masa adaptasi dengan situasi pandemi ini.

Mengutip pepatah Latin lama Non schole, sed vitae discimus, bahwa kita sekolah untuk hidup bukan hidup untuk sekolah. Semoga kegiatan KKN Tematik ini bisa menjadi cerminan di dunia pendidikan lokal tentang ilmu yang mesti punya manfaat bagi kehidupan. Manfaat-manfaat ini yang mesti dioptimalkan.

Ini sanggup menjadi bentuk usaha kebangkitan daerah di tengah situasi sulit seperti masa Pandemi Covid 19 bagi pembangunan daerah yang lebih baik ke depannya. (*)

Baca Opini Pos Kupang Lainnya

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved